Hambalang, 11 September 2026 — Program modernisasi armada perikanan nasional memasuki skala besar. Pemerintah menyiapkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern secara bertahap hingga 2029, dengan kebutuhan investasi yang disebut mencapai sekitar Rp125,5 triliun. Informasi tersebut dipublikasikan Bursa Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 8 September 2026.

Program ini berpotensi mengubah struktur perikanan tangkap nasional. Karena itu, persoalan yang perlu dikawal bukan hanya berapa banyak kapal yang dibangun, tetapi juga siapa yang mengoperasikan, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, bagaimana pembiayaannya, serta seberapa besar keterlibatan nelayan dan koperasi.

50 Kapal 30 GT Menjadi Tahap Awal 2026

Menurut informasi yang dipublikasikan melalui Bursa Ikan KKP, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 GT. Secara keseluruhan, program 4.582 kapal direncanakan mencakup 11 kategori umum dengan 43 variasi ukuran, dari 10 GT hingga 2.500 GT. Armada tersebut tidak hanya mencakup kapal penangkap, tetapi juga kapal pengangkut dan kapal pengolahan.

Jenis alat tangkap yang disebut antara lain pukat cincin, gillnet, handline, rawai, jaring hela ikan dan udang, liftnet, serta bubu.

Dokumen kinerja KKP juga menunjukkan bahwa program modernisasi kapal telah diikuti persiapan SDM. Untuk mendukung 50 kapal modern 30 GT pada 2026, kebutuhan awal diproyeksikan sebanyak 500 awak kapal perikanan.

Target Produksi Bertambah 2,3 Juta Ton

Pemerintah memproyeksikan program modernisasi tersebut dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap hingga sekitar 2,3 juta ton per tahun. Program juga diproyeksikan menciptakan sampai 89.000 lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nelayan sekitar Rp20,7 triliun, serta memberi tambahan PNBP sekitar Rp1,8 triliun. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, sehingga realisasinya tetap perlu diukur setelah program berjalan.

Modernisasi armada dapat memberikan manfaat melalui peningkatan keselamatan, efisiensi operasi, kualitas penanganan ikan dan kemampuan menjangkau daerah penangkapan.

Namun, peningkatan produksi belum otomatis berarti peningkatan kesejahteraan nelayan.

Jangan Sampai Nelayan Hanya Menjadi Penonton

Bagi masyarakat nelayan, pertanyaan terpenting adalah bagaimana mereka masuk ke dalam program tersebut.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat mendorong pemerintah memastikan adanya mekanisme yang transparan mengenai calon penerima atau operator kapal, skema kepemilikan, pembiayaan, pembagian hasil, biaya operasional, pemeliharaan kapal dan perlindungan awak.

Koperasi nelayan juga layak mendapat ruang yang jelas. Apabila secara teknis dan finansial memungkinkan, koperasi dapat dipertimbangkan dalam skema pengelolaan sehingga nelayan tidak hanya ditempatkan sebagai tenaga kerja, tetapi berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari modernisasi.

4.582 Kapal Membutuhkan BBM dan Pelabuhan

Penambahan ribuan kapal juga menimbulkan kebutuhan besar di darat.

Ketersediaan BBM, es, air bersih, dermaga, tempat pelelangan ikan, bengkel kapal, fasilitas perawatan, cold storage, kapal pengangkut dan transportasi berpendingin harus diperhitungkan sejak awal.

Tanpa rantai dingin dan pasar yang memadai, peningkatan volume tangkapan justru dapat menekan harga ketika ikan tiba dalam jumlah besar pada waktu bersamaan.

Karena itu, pembangunan kapal harus berjalan bersama pembangunan ekosistem pascapanen.

Perlindungan Nelayan Kecil Tetap Penting

Penempatan kapal modern juga perlu memperhatikan daya dukung sumber daya ikan dan aktivitas nelayan kecil yang sudah beroperasi.

Kapal dengan kapasitas dan teknologi lebih tinggi tidak boleh menciptakan persaingan yang tidak seimbang atau mempersempit ruang ekonomi nelayan tradisional.

Penentuan wilayah operasi, jenis alat tangkap dan kapasitas armada karena itu perlu mengikuti ketentuan pengelolaan perikanan serta kondisi sumber daya pada masing-masing WPPNRI.

Awak Kapal Harus Ikut Naik Kelas

Modernisasi tidak cukup dengan mengganti kapal lama dengan kapal yang lebih canggih.

Nakhoda dan ABK membutuhkan peningkatan kompetensi dalam navigasi, keselamatan, mesin, komunikasi, penanganan hasil tangkapan dan keadaan darurat. Pemerintah memang telah memasukkan penyiapan awak kapal sebagai bagian program modernisasi.

Pada saat yang sama, Perjanjian Kerja Laut, jaminan sosial, keselamatan kerja, jam istirahat dan mekanisme pembagian hasil harus mendapat perhatian.

Kapal modern semestinya menghasilkan standar kerja yang lebih baik, bukan sekadar produktivitas yang lebih tinggi.

Lima Pertanyaan yang Layak Dikawal Satuan Nelayan ETH

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang dapat menempatkan diri sebagai penyampai aspirasi nelayan dengan mengawal lima pertanyaan utama: siapa penerima manfaat 4.582 kapal; bagaimana skema kepemilikan dan pembiayaannya; seberapa besar keterlibatan koperasi dan nelayan lokal; di mana kapal akan ditempatkan; serta bagaimana peningkatan produksi diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan nelayan dan ABK.

Pendekatan tersebut tidak menolak modernisasi. Sebaliknya, modernisasi armada nasional perlu didorong agar adil, transparan, berkelanjutan dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.