PEKANBARU, 30 OKTOBER 2026 — Upaya pemerintah memperkuat tata kelola data nasional melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan digitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan kedaulatan data nasional bersama Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya kedaulatan data sebagai fondasi untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perkembangan teknologi digital. Integrasi data nasional juga diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih akurat serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.

Menanggapi perkembangan tersebut, DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., mendorong agar penyusunan regulasi tersebut benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik, termasuk di tingkat daerah.

Integrasi Data Harus Berdampak pada Pelayanan Masyarakat

Integrasi data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengurangi perbedaan informasi, meningkatkan ketepatan kebijakan, serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Dengan sistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki informasi yang lebih akurat dalam menyusun program pembangunan, menyalurkan bantuan sosial, meningkatkan pelayanan administrasi, serta menentukan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Namun, integrasi data tidak boleh hanya berorientasi pada penyatuan sistem teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas data, kejelasan kewenangan pengelolaan, serta mekanisme pembaruan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keamanan dan Perlindungan Data Tidak Boleh Diabaikan

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru memandang bahwa penguatan Satu Data Indonesia harus disertai perlindungan data pribadi dan peningkatan keamanan siber.

Data masyarakat merupakan informasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, sistem yang dibangun perlu memiliki standar keamanan yang kuat, pembatasan akses sesuai kewenangan, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi.

Selain itu, transparansi pengelolaan data harus menjadi perhatian. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa informasi yang diserahkan kepada lembaga pemerintah digunakan sesuai tujuan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Perlu Dipersiapkan

Keberhasilan Satu Data Indonesia juga sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Infrastruktur digital, kompetensi aparatur, kualitas basis data, dan koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat daerah.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru mendorong agar daerah tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga dilibatkan dalam proses penyusunan standar dan tata kelola data nasional.

Penguatan Satu Data Indonesia diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan terbuka. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama melalui pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, aman, dan dapat dipercaya.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 29 Oktober 2026, “Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia, Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data”.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Editor: Bambang