Medan, Sumatera Utara — Minggu, 11 Oktober 2026 Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang ditargetkan siap beroperasi hingga akhir 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dipublikasikan Sekretariat Negara, fasilitas penunjang mencakup dermaga, pabrik es, penyimpanan dingin, dan pasar hasil tangkapan. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara aktivitas penangkapan, penyimpanan, dan pemasaran ikan.

Target tersebut berlaku secara nasional. Publikasi itu belum merinci lokasi maupun jumlah Kampung Nelayan yang dialokasikan untuk Sumatera Utara.

Dalam pandangan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., kebijakan ini membuka ruang pembahasan tentang kebutuhan masyarakat pesisir Sumut. Dukungan penyimpanan dan pemasaran yang memadai dapat membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan sekaligus memperluas kesempatan memperoleh nilai jual yang lebih baik.

Pembangunan fasilitas perlu berjalan bersama kesiapan pengelolaan, ketersediaan listrik, serta biaya pelayanan yang terjangkau. Dengan demikian, manfaat program dapat berlangsung setelah pembangunan selesai agar menempatkan kemudahan akses nelayan kecil sebagai perhatian utama.

“Arah kebijakan Presiden Prabowo ini memberi harapan bagi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pelaksanaannya perlu memastikan nelayan kecil memperoleh akses yang adil terhadap fasilitas, informasi, dan kesempatan pemasaran,” ujar Bahar.

Pendampingan juga perlu menjangkau kelompok nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan. Pengetahuan mengenai mutu, pencatatan usaha, serta hubungan dengan pembeli dapat membantu masyarakat memanfaatkan fasilitas secara berkelanjutan.

“Keberhasilan program akan semakin bermakna ketika hasil tangkapan terjaga, pemasaran lebih lancar, dan pendapatan keluarga nelayan membaik. Pemerintah, pengelola, dan masyarakat perlu bekerja bersama agar fasilitas benar-benar digunakan sesuai kebutuhan”.

Bagi Sumatera Utara, penghimpunan kebutuhan masyarakat pesisir dapat menjadi masukan dalam pembahasan program dengan instansi berwenang. Informasi mengenai lokasi, kegiatan kelompok nelayan, dan kendala usaha akan membantu penyusunan kebutuhan yang lebih tepat.

Sumber: Sekretariat Negara, “Presiden Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Target Akhir 2026”, 9 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News