RAPBN 2027 MASUK PEMBAHASAN, PENGUSAHA ETH DORONG BELANJA NEGARA CIPTAKAN EFEK BERGANDA BAGI UMKM
**JAKARTA, 27 AGUSTUS 2026** — Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pembahasan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027** harus diarahkan bukan hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memperbesar dampak belanja negara terhadap **UMKM, pengusaha daerah, industri...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
**JAKARTA, 27 AGUSTUS 2026** — Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pembahasan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027** harus diarahkan bukan hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memperbesar dampak belanja negara terhadap **UMKM, pengusaha daerah, industri nasional, investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja**.
Pemerintah telah menyampaikan RAPBN 2027 kepada DPR sebagai dasar kebijakan fiskal tahun depan. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sekitar **6 persen** sebagai salah satu sasaran utama, dengan belanja negara sekitar **Rp4.097,2 triliun**, pendapatan negara sekitar **Rp3.426 triliun**, serta defisit fiskal sekitar **2,4 persen terhadap PDB**.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai besarnya belanja negara harus menjadi mesin yang menggerakkan sektor riil.
**Setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan seharusnya menciptakan permintaan terhadap produk Indonesia, membuka pekerjaan, meningkatkan omzet UMKM dan memperbesar kapasitas perusahaan nasional.**
## APBN JANGAN HANYA JADI ANGKA BELANJA
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap.
Yang jauh lebih penting adalah dampak ekonominya.
Belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda.
Ketika pemerintah membangun jalan, proyek tersebut seharusnya menggerakkan kontraktor, pemasok material, transportasi, katering, penyedia alat dan tenaga kerja lokal.
Ketika pemerintah membeli barang, produk dalam negeri harus menjadi prioritas.
Ketika program pemberdayaan UMKM dilaksanakan, hasil akhirnya harus terlihat pada peningkatan transaksi dan kapasitas usaha.
## UMKM HARUS MENDAPAT PORSI LEBIH BESAR DALAM PENGADAAN
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin banyak melibatkan UMKM.
Potensi pasar pemerintah sangat besar.
Kebutuhan alat tulis, makanan, furnitur, seragam, jasa digital, konstruksi kecil, transportasi dan berbagai barang pendukung sebenarnya dapat menjadi pasar bagi usaha lokal.
Namun UMKM harus mendapatkan akses informasi yang mudah.
Asosiasi mendorong sistem pengadaan pemerintah dibuat semakin sederhana, transparan dan ramah terhadap usaha kecil.
**UMKM jangan hanya dibina, tetapi harus diberi pasar.**
## BELANJA INFRASTRUKTUR HARUS TURUNKAN BIAYA USAHA
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda penting RAPBN 2027.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Jalan harus mempercepat distribusi.
Pelabuhan harus menurunkan biaya logistik.
Jaringan listrik harus memberikan pasokan energi yang stabil.
Telekomunikasi harus memperluas ekonomi digital.
Kawasan industri harus memberikan kepastian tempat produksi.
Jika infrastruktur mampu menekan biaya usaha, daya saing produk Indonesia akan meningkat.
## PROGRAM PANGAN HARUS MENGHIDUPKAN PENGUSAHA DAERAH
Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai program pangan harus dikaitkan dengan pertumbuhan pengusaha daerah.
Petani, koperasi, pengusaha pengolahan, transporter, distributor dan pedagang lokal dapat dilibatkan dalam satu rantai ekonomi.
Jangan sampai program pangan hanya berfokus pada produksi.
Hilirisasi produk pangan juga harus dibangun.
Gabah harus menjadi beras bermerek.
Buah harus menjadi produk olahan.
Ikan harus memiliki industri pendingin dan pengolahan.
Dengan demikian, nilai tambah tetap berada di Indonesia dan sebisa mungkin tumbuh di daerah.
## ENERGI DAN INDUSTRI HARUS MELAHIRKAN RANTAI PASOK NASIONAL
Program kemandirian energi juga mempunyai potensi belanja dan investasi yang sangat besar.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong agar proyek energi menggunakan sebanyak mungkin produk dan jasa perusahaan nasional.
Konstruksi, manufaktur komponen, kabel, alat berat, logistik dan pemeliharaan dapat menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia.
Setiap proyek energi berskala besar juga harus mempunyai program pengembangan supplier lokal.
Dengan pola tersebut, investasi pemerintah dan BUMN dapat menciptakan lebih banyak perusahaan baru.
## HILIRISASI HARUS SAMPAI KE SEKTOR NONMINERAL
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung hilirisasi sebagai salah satu agenda pembangunan.
Namun hilirisasi harus diperluas.
Bukan hanya nikel, tembaga dan mineral.
Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan juga mempunyai potensi besar.
Indonesia harus semakin banyak menjual produk jadi dibandingkan bahan mentah.
Semakin tinggi nilai tambah yang diciptakan, semakin besar pendapatan perusahaan dan tenaga kerja.
## BELANJA PEMERINTAH HARUS BERPUTAR DI DALAM NEGERI
Asosiasi menilai konsep belanja negara harus semakin diarahkan untuk memperkuat rantai pasok domestik.
Jika barang tersedia dan memenuhi standar di dalam negeri, produk nasional harus mendapatkan kesempatan.
Hal tersebut bukan hanya persoalan nasionalisme ekonomi.
Penggunaan produk domestik mempunyai efek berantai.
Pabrik memperoleh pesanan.
Pekerja mendapatkan penghasilan.
Supplier bergerak.
Pajak masuk.
Dan uang kembali berputar dalam perekonomian.
## APBN HARUS MENCIPTAKAN PERUSAHAAN BARU
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan belanja negara juga dapat digunakan untuk memperbesar jumlah pengusaha.
Program kewirausahaan jangan hanya berupa pelatihan.
Pengusaha baru membutuhkan akses modal dan pasar.
Peserta pelatihan harus diarahkan untuk membangun usaha nyata.
Kemudian usaha tersebut didampingi sampai mempunyai legalitas, rekening bisnis, pembukuan dan pelanggan.
**Ukuran keberhasilan bukan berapa orang ikut pelatihan, tetapi berapa perusahaan baru yang bertahan dan berkembang.**
## AKSES PEMBIAYAAN HARUS BERJALAN SEIRING DENGAN APBN
Belanja pemerintah akan lebih efektif jika diikuti dukungan perbankan.
Perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pemerintah sering membutuhkan modal kerja sebelum pembayaran diterima.
Asosiasi mendorong skema pembiayaan berbasis kontrak dan tagihan.
Bank dapat membantu perusahaan yang memiliki kontrak pemerintah atau perusahaan besar dengan tetap menjalankan penilaian risiko.
Dengan sistem tersebut, kontraktor kecil tidak kehilangan pekerjaan hanya karena kekurangan modal.
## PEMBANGUNAN DESA HARUS MENCIPTAKAN SENTRA USAHA
Ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintah.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai desa harus menjadi basis produksi.
Setiap desa atau kelompok desa dapat memetakan keunggulan ekonomi.
Ada desa pertanian.
Ada desa perikanan.
Ada desa wisata.
Ada desa kerajinan.
Ada desa yang berpotensi mengembangkan energi dan pengolahan pangan.
Anggaran pembangunan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut.
## PROGRAM PEMERINTAH HARUS BISA DIUKUR DAMPAK BISNISNYA
Asosiasi mendorong agar setiap program ekonomi dalam APBN memiliki indikator yang jelas.
Misalnya:
* berapa UMKM mendapatkan kontrak;
* berapa nilai transaksi yang tercipta;
* berapa tenaga kerja baru terserap;
* berapa perusahaan lokal masuk rantai pasok;
* berapa produk berhasil diekspor;
* dan berapa investasi baru yang muncul.
Indikator seperti itu akan menunjukkan dampak nyata belanja negara.
## PENGUSAHA ETH DORONG TRANSPARANSI PELUANG PROYEK
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah meningkatkan transparansi informasi mengenai proyek dan pengadaan.
Pengusaha daerah harus mengetahui sejak awal rencana proyek yang akan dilaksanakan.
Dengan informasi tersebut, mereka dapat mempersiapkan peralatan, tenaga kerja, modal dan legalitas.
Transparansi juga akan memperluas persaingan sehat.
Peluang usaha tidak boleh hanya diketahui oleh kelompok tertentu.
## APBN HARUS MENJADI KATALIS INVESTASI SWASTA
Belanja pemerintah seharusnya mampu menarik investasi swasta.
Ketika negara membangun jalan menuju kawasan industri, investor lebih tertarik membangun pabrik.
Ketika listrik tersedia, usaha baru dapat masuk.
Ketika pelabuhan efisien, perusahaan ekspor berkembang.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai APBN harus digunakan untuk membuka jalan bagi investasi swasta.
Dengan demikian, satu rupiah belanja negara dapat memicu investasi yang nilainya jauh lebih besar.
## PENGUSAHA LOKAL HARUS MASUK PROYEK STRATEGIS
Proyek strategis mempunyai nilai bisnis besar.
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong adanya ruang bagi perusahaan lokal.
Tidak semua pekerjaan harus dilakukan kontraktor besar.
Sebagian pekerjaan dapat dipecah dan diberikan kepada usaha kecil maupun menengah yang memenuhi standar.
Perusahaan besar juga dapat diwajibkan memiliki program kemitraan dengan supplier lokal.
Dengan demikian, proyek negara juga menjadi sekolah bisnis bagi pengusaha daerah.
## ENAM AGENDA APBN PRO-PENGUSAHA
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong enam agenda utama dalam pembahasan RAPBN 2027:
1. **Perbesar belanja produk dalam negeri dan UMKM.**
2. **Pastikan proyek pemerintah menyerap tenaga kerja dan pengusaha lokal.**
3. **Gunakan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dan produksi.**
4. **Perluas pembiayaan bagi perusahaan yang memperoleh kontrak proyek.**
5. **Bangun sentra produksi dan hilirisasi di daerah.**
6. **Ukur keberhasilan APBN dari transaksi, pekerjaan dan perusahaan baru yang tercipta.**
## PENGUSAHA ETH: UANG NEGARA HARUS MENGGERAKKAN UANG RAKYAT
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai APBN mempunyai peran besar dalam menentukan arah ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global, belanja pemerintah dapat menjadi penyangga.
Namun belanja tersebut harus produktif.
**“Uang negara harus menggerakkan uang rakyat. Ketika pemerintah belanja, pengusaha harus memperoleh pesanan, pekerja mendapatkan pekerjaan dan UMKM memperoleh pasar.”**
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong DPR dan pemerintah memastikan RAPBN 2027 menjadi instrumen untuk memperkuat sektor riil dan dunia usaha nasional.
### BELANJA NEGARA PRODUKTIF, UMKM DAPAT PASAR, PENGUSAHA LOKAL TUMBUH, LAPANGAN KERJA MELUAS.





