MEDAN, SUMATERA UTARA — Minggu, 27 September 2026 Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sumatera Utara terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan untuk memastikan operasional sekolah berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.

Peninjauan dilakukan Deputi III Bakom RI, Kurnia Ramadhana, pada Jumat (25/9/2026). Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sekaligus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Sumatera Utara.

Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menekankan pentingnya memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan serta memberikan pendidikan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

DPP ETH Sumatera Utara memandang pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas perlu berjalan bersama dengan kesiapan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan siswa, serta pendampingan agar setiap peserta didik dapat berkembang sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya.

Pemerintah cek langsung operasional sekolah

Bakom RI menyatakan peninjauan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan dilakukan untuk memastikan operasional sekolah berjalan sesuai amanah dan tujuan program pemerintah.

Sekolah Rakyat di Medan juga dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Pada saat yang sama, evaluasi terhadap kebutuhan tenaga pendidik tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan laporan RRI pada 25 September 2026, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Bagi DPP ETH Sumatera Utara, kebutuhan tersebut penting menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program. Infrastruktur pendidikan yang memadai perlu diimbangi dengan jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang mencukupi.

Pemenuhan kebutuhan guru juga diperlukan agar sistem pendidikan berasrama dapat berjalan optimal dan setiap siswa memperoleh pembelajaran serta pendampingan yang memadai.

Dibangun di lahan sekitar enam hektare

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan dibangun di atas lahan sekitar enam hektare milik Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan ANTARA pada masa pembangunan, fasilitas tersebut dirancang untuk menampung hingga 1.080 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kementerian Pekerjaan Umum kemudian menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan telah rampung untuk menyambut Tahun Ajaran 2026/2027.

Konsep Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang untuk kegiatan belajar mengajar. Sistem pendidikan berasrama memberikan lingkungan pendidikan yang lebih terintegrasi bagi peserta didik.

DPP ETH Sumatera Utara memandang seluruh fasilitas yang telah dibangun perlu dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal. Kualitas asrama, sanitasi, makanan, layanan kesehatan, keamanan, sarana pembelajaran, hingga fasilitas pengembangan bakat perlu menjadi bagian dari pengawasan secara berkelanjutan.

Ketepatan sasaran menjadi kunci

Komisi V DPR RI sebelumnya melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat di Medan pada 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah didorong memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal maupun kawasan perkotaan.

DPP ETH Sumatera Utara menilai ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program Sekolah Rakyat.

Pendataan calon peserta didik perlu dilakukan secara akurat dan transparan agar kesempatan memperoleh pendidikan benar-benar diberikan kepada keluarga yang menjadi sasaran program.

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.

Pendidikan diharapkan memutus rantai kemiskinan

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan sosial dan pendidikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut menggabungkan pendidikan akademik, pembentukan karakter, serta pengembangan kemampuan peserta didik.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan menerapkan sistem boarding school dengan pembelajaran yang diarahkan untuk membantu siswa berkembang sesuai minat dan bakat.

DPP ETH Sumatera Utara memandang keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah yang dibangun maupun jumlah siswa yang diterima.

Hasil jangka panjang juga perlu dilihat dari kemampuan peserta didik menyelesaikan pendidikan, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, memperoleh keterampilan, memasuki dunia kerja atau usaha, serta memiliki kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.

Karena itu, kesinambungan pendidikan setelah siswa lulus juga perlu dipersiapkan melalui akses pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, maupun pengembangan keterampilan sesuai potensi masing-masing peserta didik.

Dengan penguatan Sekolah Rakyat di Medan, program tersebut diharapkan semakin memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Sumatera Utara.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menekankan agar pelaksanaan program terus dikawal dengan tiga prinsip utama, yakni tepat sasaran, pendidikan berkualitas, dan keberlanjutan masa depan peserta didik.

Sumber: ANTARA News, Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kementerian Pekerjaan Umum, RRI, dan DPR RI, September 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang