Pemerintah membuka harapan baru bagi pencari kerja. Namun, di balik kesempatan menjadi aparatur negara, muncul tuntutan agar rekrutmen berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktik titipan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 7 November 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Rencana pemerintah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026 membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mengingatkan bahwa kesempatan mengabdi kepada negara tidak boleh menjadi ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang merugikan calon peserta.

Pemerintah resmi mengumumkan rencana pembukaan rekrutmen CPNS setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penerimaan CPNS diperlukan untuk memperbarui komposisi pegawai pemerintah, khususnya menggantikan aparatur yang memasuki masa pensiun.

Selain itu, penambahan pegawai dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah menargetkan proses pendaftaran dapat dimulai pada November 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memimpin tim panitia seleksi.

Meskipun demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci tanggal pembukaan, jumlah formasi, persyaratan khusus, dan alokasi kebutuhan pegawai pada masing-masing instansi.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan pengumuman rencana rekrutmen dengan pembukaan pendaftaran secara resmi.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat reformasi birokrasi, bukan sekadar menambah jumlah aparatur negara.

Rekrutmen CPNS harus terbuka dan memberikan kesempatan yang sama

DPN ETH berpandangan bahwa penerimaan CPNS merupakan salah satu pintu masuk penting dalam pembentukan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkualitas.

Calon aparatur negara seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Namun, keberhasilan seleksi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pelamar atau jumlah pegawai yang diterima.

Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan seleksi dapat diawasi, memiliki prosedur yang jelas, dan memberikan perlakuan adil kepada peserta.

Persoalan yang harus menjadi perhatian meliputi transparansi penetapan formasi, integritas pelaksanaan ujian, pengamanan data pribadi, hingga pencegahan praktik percaloan.

Badan Kepegawaian Negara sebelumnya telah mengingatkan masyarakat mengenai beredarnya informasi palsu penerimaan CPNS yang mengarahkan calon pelamar ke tautan tidak resmi.

Peringatan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital dan perlindungan masyarakat dari penipuan yang mengatasnamakan seleksi aparatur negara.

Safrizal: Jangan sampai harapan generasi muda dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, melalui rumusan pernyataan organisasi untuk publikasi, menekankan bahwa pemerintah harus menjamin integritas penerimaan CPNS.

“Penerimaan CPNS harus menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi kepada negara. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap peserta mempunyai peluang yang adil berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Jangan sampai masa depan generasi muda Indonesia dijadikan ladang keuntungan oleh calo atau pihak yang menawarkan kelulusan melalui cara-cara yang melanggar hukum.”

Safrizal menilai reformasi birokrasi harus dimulai dari proses perekrutan aparatur yang bersih.

Menurut pandangan yang disiapkan DPN ETH, aparatur negara tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan administratif, tetapi juga harus memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

“Indonesia membutuhkan aparatur yang mempunyai semangat melayani, bukan sekadar mencari jabatan. Pemerintah harus memastikan penerimaan CPNS menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan membantu menyelesaikan persoalan rakyat.”

Safrizal juga mendorong agar kebutuhan aparatur pada setiap daerah dinilai berdasarkan kondisi pelayanan masyarakat.

Menurutnya, masih terdapat wilayah yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan dasar.

Oleh karena itu, penentuan formasi CPNS perlu didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan semata-mata pemenuhan jumlah pegawai.

Ganda Satria Dharma: BKN dan Kementerian PANRB harus memperkuat pengawasan seleksi

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa transparansi menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS.

Dalam rumusan sikap organisasi, Ganda menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh sejak pengumuman formasi hingga penetapan hasil akhir.

“Kami mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan seluruh tahapan seleksi CPNS dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap peserta harus memperoleh informasi yang sama mengenai persyaratan, jadwal ujian, mekanisme penilaian, dan hasil seleksi.”

Ganda menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap pelaksanaan ujian.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengendalian administrasi dan keamanan sistem informasi.

“Pengawasan harus mencakup verifikasi dokumen, keamanan data peserta, integritas sistem ujian, serta mekanisme pemeriksaan apabila terdapat dugaan kecurangan. Pemerintah harus menyediakan saluran pengaduan resmi yang mudah diakses masyarakat dan memastikan setiap laporan ditangani berdasarkan bukti.”

Ganda juga mengingatkan calon peserta untuk tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan.

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pungutan yang tidak sah, atau penyalahgunaan kewenangan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat harus mempunyai akses untuk melapor, sedangkan aparat berwenang wajib menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.”

DPN ETH mendorong lima langkah perbaikan pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan lima langkah kepada pemerintah.

Pertama, transparansi kebutuhan formasi.

Pemerintah perlu mempublikasikan jumlah formasi, instansi, kualifikasi pendidikan, lokasi penempatan, serta persyaratan seleksi melalui kanal resmi.

Kedua, penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Pelaksanaan ujian harus menggunakan sistem yang dapat diaudit sesuai kewenangan, dengan pengamanan data dan pengawasan yang memadai.

Ketiga, pencegahan percaloan dan penipuan.

Pemerintah perlu meningkatkan edukasi masyarakat mengenai saluran pendaftaran resmi serta menyediakan mekanisme pelaporan dugaan penipuan.

Keempat, pemerataan kesempatan peserta.

Pemerintah perlu memperhatikan aksesibilitas ujian bagi penyandang disabilitas serta hambatan geografis yang dihadapi peserta dari daerah terpencil.

Kelima, evaluasi kebutuhan aparatur berdasarkan pelayanan publik.

Penerimaan CPNS harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran agar pegawai yang direkrut dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Rekrutmen aparatur harus menghasilkan birokrasi yang melayani rakyat

DPN Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pembukaan seleksi CPNS pada November 2026 merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur negara.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaannya.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seluruh peserta mempunyai kesempatan yang adil, proses ujian berjalan objektif, dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga perlu memastikan aparatur yang diterima nantinya mendapatkan pembinaan serta penempatan sesuai kebutuhan pelayanan.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari seleksi yang bersih, aparatur yang berintegritas, dan pelayanan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2026 diimbau memantau perkembangan melalui portal resmi SSCASN BKN dan pengumuman Kementerian PANRB.

Hingga informasi yang terverifikasi pada 7 November 2026, tanggal pasti pendaftaran dan rincian formasi masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sabtu, 7 November 2026