Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 27 Oktober 2026

kepastian upah minimum 2027 harus mengutamakan kesejahteraan pekerja

Menjelang penetapan upah minimum tahun 2027, kepastian kebijakan pengupahan menjadi perhatian penting bagi pekerja, pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah. Proses penetapan upah diharapkan berjalan secara transparan, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kemampuan dunia usaha.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa kebijakan upah minimum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan angka kenaikan tahunan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, produktivitas, kepastian hubungan industrial, serta upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 21 Oktober 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kebutuhan hidup layak dalam proses penentuan kebijakan pengupahan.

Di sisi lain, kalangan buruh telah menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan upah minimum 2027. Angka yang diusulkan merupakan aspirasi pihak buruh dan belum dapat dianggap sebagai besaran kenaikan resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Sumber berita: https://www.antaranews.com/berita/5801889/kemnaker-penetapan-upah-minimum-2027-masih-mengacu-pp-49-2025

lima hal penting dalam penetapan upah minimum 2027

1. kebutuhan hidup layak harus menjadi perhatian utama

Upah minimum perlu mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Penghitungan kebijakan sebaiknya menggunakan data yang relevan dan dapat diuji secara terbuka.

2. pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan secara transparan

Informasi mengenai formula pengupahan, data inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besaran upah perlu disampaikan dengan jelas. Transparansi membantu pekerja dan pengusaha memahami dasar kebijakan sekaligus mengurangi kesalahpahaman.

3. aspirasi serikat buruh harus mendapat ruang dalam dialog sosial

Perwakilan pekerja perlu memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat melalui mekanisme resmi, termasuk forum tripartit dan dewan pengupahan. Dialog yang terbuka dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan dapat diterima oleh para pihak.

4. keberlangsungan usaha harus dibahas bersama perlindungan pekerja

Pengusaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang sehat. Namun, upaya menjaga keberlangsungan usaha juga perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak pekerja, pembayaran upah sesuai ketentuan, keselamatan kerja, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil.

5. pengawasan pelaksanaan kebijakan harus diperkuat

Setelah kebijakan ditetapkan, pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan. Pengaduan pekerja harus ditangani secara profesional, sementara perusahaan perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kewajiban dan mekanisme kepatuhan.

sikap dan pandangan serikat buruh dan pekerja elang tiga hambalang

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah agar menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum 2027, tanpa mengabaikan kondisi ekonomi daerah dan keberlangsungan dunia usaha.

Organisasi berpandangan bahwa keputusan mengenai upah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga memperhatikan bagaimana pertumbuhan tersebut berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat pekerja.

Serikat juga mendorong agar setiap keputusan diumumkan melalui saluran resmi, dilengkapi penjelasan mengenai dasar hukum, data yang digunakan, dan tahapan pelaksanaannya. Dengan demikian, pekerja maupun pengusaha memiliki acuan yang jelas untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Pandangan ini merupakan sikap dan rekomendasi organisasi. Besaran kenaikan upah minimum 2027 tetap menunggu keputusan resmi pemerintah sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

saran dan masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan

Kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

• Menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan mekanisme penetapan upah minimum 2027.
• Memastikan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak menjadi bahan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Memfasilitasi dialog yang bermakna antara perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
• Memperkuat pengawasan pembayaran upah dan penanganan pengaduan ketenagakerjaan.

Kepada DPR RI

• Mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan hak pekerja berjalan efektif.
• Membuka ruang penyerapan aspirasi serikat buruh dan pekerja dalam pembahasan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja.

Kepada gubernur, pemerintah kabupaten/kota, dan dewan pengupahan

• Menyampaikan data serta pertimbangan penetapan upah secara jelas kepada masyarakat.
• Melibatkan unsur pekerja dan pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku.
• Memastikan rekomendasi dan keputusan pengupahan memperhatikan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan hidup layak.

Kepada perusahaan dan pelaku usaha

• Menjalankan ketentuan pengupahan yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas mengenai hak pekerja.
• Mengedepankan dialog apabila terdapat persoalan hubungan industrial.
• Meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, perbaikan proses kerja, dan lingkungan kerja yang aman.

Kepada serikat buruh dan pekerja

• Menyampaikan aspirasi melalui dialog, perundingan, dan mekanisme hukum yang tersedia.
• Mendorong pendidikan ketenagakerjaan agar pekerja memahami hak dan kewajibannya.
• Mengawal kebijakan pengupahan secara kritis, tertib, dan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog sosial dalam menghadapi penetapan upah minimum 2027.

Kebijakan pengupahan yang baik harus memberikan kepastian hukum, memperhatikan kebutuhan hidup layak, menjaga daya beli pekerja, dan mendukung keberlangsungan usaha. Keterbukaan informasi serta pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting agar keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Organisasi akan terus mendorong penyampaian aspirasi secara konstruktif serta mengajak seluruh pihak mengawal kebijakan ketenagakerjaan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan bermartabat.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang
Bersatu, berjuang, bermartabat.

sumber referensi berita

1. ANTARA News — Kemnaker: Penetapan upah minimum 2027 masih mengacu PP 49/2025, 21 Oktober 2026.
   https://www.antaranews.com/berita/5801889/kemnaker-penetapan-upah-minimum-2027-masih-mengacu-pp-49-2025
2. Bisnis.com — Menaker Sebut Formula UMP 2027 Mengacu UU Ketenagakerjaan yang Baru, 22 Oktober 2026.
   https://ekonomi.bisnis.com/read/20261022/12/2014674/menaker-sebut-formula-ump-2027-mengacu-uu-ketenagakerjaan-yang-baru
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
   https://jdih.kemnaker.go.id/