EXPLORE GLOBAL

⚡ QUICK SHORTCUTS

📂 KATEGORI UTAMA

Logo

ELANG 3

GLOBAL NEWS
TERBARU
Berita Terbaru, Berita Terkini, Global

Target Revitalisasi 51 Ribu Sekolah pada 2026, Reza Prasatria Dharma: Jangan Hanya Kejar Jumlah, Buka Anggaran, Progres, dan Kualitas Pekerjaan

UKURAN TEKS
✨ RINGKASAN CERDAS AI BETA

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti percepatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan pembaruan resmi Kemendikdasmen pada awal September, pemerintah menargetkan sekitar 51.000 sekolah dapat...

(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)

banner 336x280

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti percepatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan pembaruan resmi Kemendikdasmen pada awal September, pemerintah menargetkan sekitar 51.000 sekolah dapat dituntaskan revitalisasinya hingga akhir 2026.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai besarnya skala program membuat pengawasan publik menjadi penting, karena revitalisasi sekolah tidak cukup dinilai dari jumlah bangunan yang selesai tetapi juga dari kualitas konstruksi, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan manfaat nyata bagi peserta didik.

banner 468x60

“Revitalisasi sekolah menggunakan uang rakyat dan menyangkut keselamatan serta masa depan anak-anak Indonesia. Pemerintah harus mengejar target, tetapi jangan sampai target jumlah mengalahkan kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, dan transparansi penggunaan anggaran.”

Fakta Terverifikasi

Kemendikdasmen melaporkan bahwa pada 2025 sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan total anggaran sekitar Rp16,9 triliun, dan manfaatnya disebut telah dirasakan oleh lebih dari 4,23 juta peserta didik.

Data Pokok Pendidikan yang dikutip Kemendikdasmen menunjukkan pada akhir 2025 masih terdapat sekitar 203.000 sekolah yang memiliki ruang kelas atau fasilitas dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Hingga awal September 2026, verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap sekitar 62.000 sekolah, sementara target pengerjaan yang dipublikasikan pemerintah adalah sekitar 51.000 sekolah sampai akhir 2026.

Program tahun 2026 tetap menggunakan mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan perlunya pendampingan pemerintah daerah karena tidak semua kepala sekolah memiliki pengalaman yang sama dalam pengelolaan anggaran dan pekerjaan teknis.

Kemendikdasmen sebelumnya menetapkan sekolah rusak berat, wilayah tertinggal-terdepan-terluar (3T), dan daerah terdampak bencana sebagai prioritas program revitalisasi.

Perkembangan terbaru NTT

Agenda revitalisasi juga mendapatkan perhatian baru setelah bencana di Nusa Tenggara Timur. Menteri Abdul Mu’ti pada 21 September menyatakan pemerintah berkomitmen merevitalisasi 1.487 satuan pendidikan di NTT, dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Perbaikan diarahkan antara lain pada bangunan rusak berat dan ruang belajar yang masih menggunakan bangunan darurat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa program revitalisasi bukan hanya proyek peningkatan fasilitas, tetapi juga bagian dari pemulihan layanan pendidikan di wilayah yang terdampak bencana.

Reza: Swakelola harus disertai pengawasan kuat

Dalam sikap editorial Satuan Mahasiswa ETH, Reza menilai model swakelola dapat memberikan ruang bagi sekolah dan masyarakat lokal untuk terlibat, tetapi kewenangan itu harus disertai pendampingan teknis, transparansi, dan mekanisme pengawasan.

“Jangan menempatkan kepala sekolah seolah-olah harus menjadi kontraktor. Negara wajib memberikan pendampingan teknis, standar bangunan yang jelas, sistem pelaporan yang sederhana tetapi ketat, dan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi masalah sejak awal.”

Satuan Mahasiswa ETH tidak menyatakan terdapat penyimpangan dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026. Pengawasan yang didorong organisasi ditujukan sebagai kontrol preventif terhadap program berskala besar yang menggunakan APBN.

Publik harus bisa melihat sekolah mana yang menerima bantuan

Menurut Reza, transparansi program akan lebih kuat jika masyarakat dapat mengetahui daftar sekolah penerima, nilai bantuan, jenis pekerjaan, waktu pengerjaan, dan progres fisik.

“Orang tua murid, komite sekolah, mahasiswa, pers, dan masyarakat setempat harus dapat mengetahui berapa anggaran sekolahnya, apa saja yang diperbaiki, kapan harus selesai, dan apakah hasil pekerjaannya sesuai standar.”

Ia menilai keterbukaan semacam itu bukan untuk mempersulit sekolah, melainkan melindungi pihak sekolah sekaligus memastikan anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan fasilitas yang aman.

Kualitas konstruksi jangan dikorbankan mengejar akhir tahun

Dengan target puluhan ribu sekolah dan waktu tahun anggaran yang semakin mendekati kuartal terakhir, Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan perlunya pengendalian mutu.

Reza menyatakan:

“Jangan sampai karena mengejar penyelesaian pada akhir tahun, kualitas material diturunkan, pekerjaan dipercepat tanpa pengawasan, atau sekolah dinyatakan selesai hanya karena administrasinya lengkap.”

Menurut organisasi, pemerintah perlu memastikan pemeriksaan lapangan dilakukan terhadap aspek struktural bangunan, sanitasi, kelistrikan, ventilasi, akses air, keamanan murid, dan fasilitas pendukung lainnya.

Masih sekitar 203 ribu sekolah memiliki kerusakan

Satuan Mahasiswa ETH menilai angka sekitar 203.000 sekolah dengan fasilitas rusak sedang sampai berat menunjukkan bahwa revitalisasi harus dipandang sebagai agenda jangka panjang.

“Target 51 ribu sekolah penting, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan peta jalan untuk sekolah yang belum tertangani. Jangan sampai sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan terus menunggu tanpa kepastian.”

Organisasi mendorong prioritas tetap diarahkan kepada sekolah dengan tingkat risiko bangunan paling tinggi, kawasan 3T, dan wilayah bencana sebagaimana kebijakan pemerintah sendiri.

Pertanyaan dan dorongan mahasiswa

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah membuka daftar dan lokasi sekolah penerima program; nilai bantuan per sekolah; progres fisik dan realisasi anggaran; standar mutu bangunan; mekanisme pengawasan swakelola; hasil pemeriksaan setelah pekerjaan selesai; serta peta jalan untuk sekolah rusak yang belum memperoleh revitalisasi.

Reza menegaskan:

“Kami mendukung revitalisasi sekolah. Tetapi dukungan mahasiswa tidak berarti pengawasan berhenti. Justru karena program ini sangat penting, setiap rupiah harus dijaga dan setiap bangunan harus benar-benar aman untuk anak-anak Indonesia.”

Ia menambahkan:

“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa ribu sekolah yang diresmikan. Ukur juga apakah atap tidak lagi bocor, ruang kelas aman, sanitasi berfungsi, listrik tersedia, anak nyaman belajar, dan fasilitas tersebut bertahan bertahun-tahun.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan APBN pendidikan, revitalisasi sekolah, kualitas konstruksi, mekanisme swakelola, sekolah 3T, serta transparansi penerima bantuan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum

banner 336x280