Hambalang — Sabtu, 29 Agustus 2026 Terbukanya akses pasar yang lebih kompetitif bagi produk olahan tuna dan cakalang Indonesia ke Jepang menjadi momentum strategis bagi sektor perikanan nasional. Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan keuntungan perdagangan tersebut ikut dirasakan nelayan sebagai pemasok utama bahan baku industri perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tarif preferensi 0 persen untuk empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang Indonesia ke Jepang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 melalui skema Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Sebelumnya, produk terkait dikenai tarif MFN sebesar 9,6 persen.

Keterangan resmi KKP tentang tarif 0% tuna-cakalang ke Jepang

SATUAN NELAYAN ETH: KEUNTUNGAN HARUS SAMPAI KE HULU

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai penurunan tarif dari 9,6 persen menjadi 0 persen memberikan keuntungan kompetitif bagi produk Indonesia.

Namun, peningkatan daya saing industri harus diikuti peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Ketika tarif ekspor menjadi nol dan produk Indonesia semakin kompetitif, manfaatnya harus terasa sampai ke kapal nelayan dan tempat pelelangan ikan. Jangan sampai keuntungan perdagangan meningkat tetapi harga ikan yang diterima nelayan tidak ikut membaik.”

Pernyataan tersebut merupakan rancangan sikap editorial Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan kutipan KKP.

EKSPOR PERIKANAN KE JEPANG TEMBUS USD613,65 JUTA

Data KKP menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang sepanjang 2025 mencapai USD613,65 juta, meningkat sekitar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, udang menyumbang sekitar 52,1 persen, sedangkan tuna-cakalang sekitar 26,2 persen.

Lebih khusus lagi, nilai ekspor produk olahan tuna-cakalang yang terkait fasilitas tarif IJEPA mencapai sekitar USD76,41 juta pada 2025, meningkat sekitar 21 persen dibandingkan 2024.

Angka tersebut menunjukkan Jepang merupakan pasar penting bagi produk perikanan Indonesia.

EMPAT KELOMPOK PRODUK MENDAPAT TARIF 0 PERSEN

Menurut KKP, fasilitas tersebut mencakup empat pos tarif produk olahan, antara lain produk cakalang/bonito dan tuna dalam kemasan kedap udara serta beberapa produk olahan lainnya yang memenuhi ketentuan IJEPA.

Bagi Satuan Nelayan ETH, terbukanya akses pasar harus dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan hasil tangkapan nelayan di berbagai sentra tuna dan cakalang Indonesia.

HARGA IKAN NELAYAN HARUS MENJADI INDIKATOR

Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah tidak hanya menggunakan pertumbuhan ekspor sebagai ukuran keberhasilan.

Perlu diperhatikan apakah setelah fasilitas tarif berjalan terjadi perubahan terhadap harga pembelian tuna-cakalang di tingkat nelayan, volume ikan yang diserap industri, pendapatan nelayan dan jumlah nelayan yang terhubung dengan rantai pasok ekspor.

“Ekspor USD ratusan juta akan jauh lebih bermakna apabila peningkatannya juga dapat dibaca dari penghasilan keluarga nelayan.”

Transparansi harga dari pelabuhan sampai industri dinilai penting agar nelayan mempunyai informasi yang cukup dalam melakukan transaksi.

PERKUAT RANTAI DINGIN DARI ATAS KAPAL

Pasar ekspor menuntut kualitas produk yang konsisten. Karena itu, kualitas tuna harus dijaga sejak ikan berada di atas kapal.

Satuan Nelayan ETH mendorong penguatan fasilitas es, cold storage, tempat pendaratan ikan, transportasi berpendingin dan teknologi penanganan hasil tangkapan.

Nelayan juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai penanganan tuna sesuai standar mutu pasar.

Apabila mutu ikan dapat dipertahankan, nelayan mempunyai peluang memperoleh nilai jual yang lebih tinggi.

KOPERASI NELAYAN HARUS MASUK RANTAI EKSPOR

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong koperasi nelayan menjadi bagian dari rantai pasok industri tuna nasional.

Koperasi dapat melakukan konsolidasi hasil tangkapan, menjaga kualitas, menyediakan fasilitas penyimpanan serta membangun kemitraan dengan unit pengolahan ikan.

Dengan volume produksi yang dikumpulkan secara bersama, posisi tawar nelayan dapat menjadi lebih kuat.

“Koperasi jangan hanya mengurus administrasi anggota. Koperasi harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang menghubungkan hasil tangkapan nelayan dengan industri dan pasar.”

11 UPI TELAH MENDAPAT REGISTRASI IJEPA

KKP sebelumnya melakukan penilaian terhadap 30 Unit Pengolahan Ikan (UPI)/eksportir calon penerima fasilitas.

Sebanyak 11 UPI dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh nomor registrasi IJEPA. Lokasinya tersebar di beberapa wilayah, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

Satuan Nelayan ETH berharap jaringan industri penerima fasilitas semakin terhubung dengan sentra produksi nelayan.

JAGA STOK TUNA, JANGAN HANYA MENGEJAR EKSPOR

Peningkatan permintaan juga harus diikuti pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Satuan Nelayan ETH mengingatkan peningkatan ekspor tidak boleh mendorong eksploitasi yang mengabaikan kondisi stok ikan.

Kepatuhan terhadap perizinan, alat tangkap, daerah penangkapan, ukuran ikan dan ketentuan pengelolaan perikanan harus tetap menjadi perhatian.

Pasar ekspor yang kuat tidak akan bertahan apabila sumber daya ikannya menurun.

SATUAN NELAYAN ETH: NELAYAN HARUS NAIK KELAS

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai fasilitas tarif 0 persen merupakan kesempatan untuk membangun ekosistem tuna Indonesia yang lebih kuat dari hulu sampai hilir.

Pemerintah, industri, eksportir dan koperasi perlu membangun hubungan usaha yang transparan sehingga keuntungan perdagangan dapat dibagi secara lebih adil.

“Indonesia memiliki laut yang luas, nelayan yang bekerja keras dan komoditas tuna-cakalang yang dibutuhkan dunia. Ketika hambatan tarif semakin kecil, sekarang waktunya memastikan nelayan Indonesia ikut naik kelas.”

Satuan Nelayan ETH mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan diplomasi perdagangan perikanan.

Tarif 0 persen, ekspor meningkat, industri tumbuh — harga ikan membaik dan nelayan harus semakin sejahtera.