Hambalang, Kabupaten Bogor — Rabu, 16 September 2026 Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia setelah Bank Indonesia melaporkan posisi ULN pada Juli 2026 mencapai US$454,8 miliar, relatif stabil dibandingkan Juni 2026 sebesar US$454,5 miliar, tetapi tumbuh 4,9 persen secara tahunan.

Data tersebut merupakan perkembangan resmi terbaru yang diterbitkan Bank Indonesia pada 15 September 2026. BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,7 persen, dengan ULN jangka panjang masih mendominasi.

ULN Pemerintah US$218,4 Miliar

Bank Indonesia mencatat ULN pemerintah pada Juli 2026 sebesar US$218,4 miliar, tumbuh 3,2 persen secara tahunan. Menurut BI, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Sementara itu, ULN swasta tercatat sekitar US$194,5 miliar dan mengalami kontraksi 1,2 persen secara tahunan. ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Bagi DPN ETH, data tersebut perlu dibaca secara proporsional. Besarnya nominal utang tidak dengan sendirinya membuktikan kondisi fiskal bermasalah. Namun, peningkatan kewajiban tetap memerlukan pengawasan terhadap kualitas penggunaan pembiayaan, risiko pembayaran, produktivitas proyek, dan manfaat yang diterima masyarakat.

H. Safrizal: Rakyat Berhak Mengetahui Apa yang Dihasilkan dari Utang

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menegaskan bahwa perdebatan mengenai utang negara seharusnya tidak berhenti pada besar-kecilnya angka.

“Utang harus dinilai dari manfaat dan kemampuan membayarnya. Kalau utang digunakan untuk kegiatan produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi, menciptakan pekerjaan dan memperkuat pelayanan masyarakat, hasilnya harus dapat ditunjukkan secara terukur kepada publik,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, pemerintah perlu memastikan setiap pembiayaan mempunyai korelasi yang jelas dengan peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

“Terjaga bukan berarti pengawasan boleh longgar. Setiap dolar kewajiban pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Rakyat berhak mengetahui utang digunakan untuk apa, proyeknya di mana, manfaat ekonominya apa dan bagaimana kemampuan negara memenuhi kewajibannya,” ujar H. Safrizal.

DPN ETH: Jangan Membaca US$454,8 Miliar Secara Serampangan

DPN ETH menilai angka US$454,8 miliar juga tidak tepat digunakan sendirian untuk menyimpulkan kondisi ekonomi Indonesia.

Penilaian harus mempertimbangkan rasio utang terhadap PDB, jatuh tempo, komposisi mata uang, beban bunga, proporsi jangka panjang dan pendek, kemampuan menghasilkan devisa, serta sektor yang menerima pembiayaan.

Bank Indonesia sendiri menyatakan struktur ULN Indonesia masih sehat dan didominasi utang jangka panjang.

Karena itu, DPN ETH menilai kritik terhadap pengelolaan utang harus berbasis data—bukan menimbulkan ketakutan hanya dengan mengonversi angka dolar menjadi rupiah tanpa menjelaskan indikator keberlanjutannya.

Ganda Satria Dharma: Ukur Kualitas Utang dari Produktivitasnya

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma, secara terpisah, menjelaskan dan mempertegas pernyataan Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, sikap Ketua Umum harus diterjemahkan menjadi pengawasan yang lebih operasional terhadap penggunaan pembiayaan.

“Yang ditekankan Ketua Umum adalah kualitas utang. Kita harus mengetahui berapa yang masuk ke kegiatan produktif, berapa manfaat ekonominya, bagaimana dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan seberapa besar kemampuan proyek atau sektor tersebut meningkatkan kapasitas ekonomi nasional,” jelas Ganda.

Menurutnya, transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara pembiayaan produktif dengan kewajiban yang berpotensi membebani fiskal tanpa menghasilkan kapasitas ekonomi yang memadai.

Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur Harus Bisa Diukur Hasilnya

BI menyatakan ULN pemerintah antara lain diarahkan untuk mendukung sektor produktif. Komposisinya mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,0 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,7 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Ganda mengatakan angka tersebut justru membuka ruang pengawasan yang lebih konkret.

“Kalau pembiayaan masuk ke pendidikan, masyarakat harus dapat melihat peningkatan apa yang dihasilkan. Kalau masuk kesehatan, indikator pelayanannya harus terlihat. Kalau digunakan untuk konstruksi atau transportasi, manfaat ekonomi dan produktivitas infrastrukturnya harus dapat dievaluasi,” tegas Ganda.

Risiko Kurs dan Ketidakpastian Global Tetap Harus Dijaga

DPN ETH juga mengingatkan karakter ULN yang menggunakan mata uang asing membuat manajemen risiko nilai tukar tetap penting.

Perubahan kondisi keuangan global, suku bunga internasional dan nilai tukar dapat memengaruhi biaya kewajiban. Karena itu, dominasi ULN jangka panjang sebagaimana dilaporkan BI merupakan indikator penting, tetapi bukan alasan untuk mengurangi kehati-hatian.

DPN ETH Dorong Transparansi Berbasis Hasil

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan otoritas terkait memperkuat transparansi mengenai tujuan pembiayaan, sektor penerima, profil jatuh tempo, risiko mata uang asing, beban pembayaran serta hasil ekonomi dari penggunaan utang.

H. Safrizal menegaskan bahwa pengawasan utang seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola negara, bukan semata-mata perdebatan politik mengenai besarnya angka.

“Yang harus kita jaga adalah kepentingan nasional. Utang bukan sesuatu yang otomatis buruk, tetapi utang yang tidak produktif, tidak transparan atau tidak menghasilkan manfaat sebanding dengan kewajibannya harus menjadi perhatian serius,” kata H. Safrizal.

DPN ETH menilai disiplin pengelolaan utang harus diarahkan pada satu ukuran utama: setiap kewajiban yang diambil negara harus mempunyai manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi ruang fiskal generasi berikutnya secara tidak proporsional.