DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah dan perguruan tinggi memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, proses verifikasi dapat dipertanggungjawabkan, serta mahasiswa kurang mampu memperoleh kepastian kelanjutan pendidikan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 14 Oktober 2026 | WIB

HAMBALANG — Akses pendidikan tinggi yang terjangkau kembali menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan mahasiswa. Menjelang berakhirnya tahapan verifikasi perguruan tinggi untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2026 pada 15 Oktober, Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran beasiswa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menempatkan pemerataan kesempatan pendidikan sebagai agenda penting pengawasan sosial mahasiswa.

Pelaksanaan Beasiswa Memasuki Tahap Verifikasi

Berdasarkan informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, pendaftaran KJMU Tahap II diperpanjang hingga 11 Oktober 2026.

Verifikasi perguruan tinggi dijadwalkan berlangsung hingga 15 Oktober, kemudian dilanjutkan pemeriksaan Dinas Pendidikan pada 16–21 Oktober 2026. Penetapan penerima direncanakan pada 22–29 Oktober, dengan penyaluran dana dijadwalkan pada 30 Oktober 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui siaran pers 2 Oktober 2026 menjelaskan bahwa program tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pemerintah juga memperluas kesempatan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta yang memenuhi ketentuan akreditasi dan persyaratan penerima.

Jadwal terbaru tersebut menjadi perhatian karena ketepatan proses verifikasi berpengaruh terhadap kepastian bantuan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya pengawasan program bantuan pendidikan secara objektif, konstruktif, dan berdasarkan data.

Program beasiswa perlu memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan yang tidak semestinya bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.

Pemerintah dan perguruan tinggi juga perlu menjamin adanya mekanisme penjelasan serta keberatan apabila mahasiswa menemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi.

Empat Langkah Perbaikan yang Didorong

Pertama, transparansi seleksi. Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi perlu memberikan informasi status verifikasi beserta alasan administratif penolakan. Indikatornya adalah kejelasan keputusan dan waktu penyelesaian keberatan.

Kedua, percepatan penyelesaian administrasi. Perguruan tinggi perlu memastikan dokumen yang memenuhi persyaratan diproses sesuai jadwal. Manfaatnya mengurangi ketidakpastian mahasiswa, dengan tetap menjaga ketelitian pemeriksaan.

Ketiga, penguatan pelayanan pengaduan. Dinas Pendidikan perlu menyediakan penyelesaian keluhan yang dapat dilacak tanpa membuka data pribadi penerima.

Keempat, evaluasi hasil bantuan. Pemerintah daerah perlu mengukur ketepatan penyaluran dan keberlanjutan studi penerima. Evaluasi memerlukan waktu serta data akademik yang terlindungi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga mendorong pengkajian praktik baik program bantuan pendidikan daerah sebagai bahan perbaikan kebijakan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Pengawasan harus dilakukan secara damai, konstitusional, dan menghormati kewenangan lembaga penyelenggara.

NARASUMBER ORGANISASI

REZA PRASATRIA DHARMA
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang