MEDAN, SUMATERA UTARA — Rabu, 30 September 2026 Penghimpunan zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengalami peningkatan pada triwulan III 2026. Dana yang berhasil dihimpun tercatat sekitar Rp11,5 miliar dari 9.019 muzaki, meningkat lebih dari Rp5 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp6,17 miliar.

Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat menghadiri kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (29/9/2026).

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Sumatera Utara.

Ketua DPP ETH Sumut, Bahar Effendi Pulungan, S.H., memandang peningkatan penghimpunan zakat sebagai momentum untuk memperbesar manfaat program sosial sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhak menerima.

Menurutnya, semakin besar dana yang dikelola perlu diikuti dengan transparansi, ketepatan sasaran, dan program yang memberikan dampak nyata bagi mustahik.

Dari Rp6,17 miliar menjadi Rp11,5 miliar

Pada triwulan sebelumnya, penghimpunan BAZNAS Sumut tercatat sebesar Rp6,17 miliar. Memasuki triwulan III, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp11,5 miliar.

Peningkatan tersebut menunjukkan potensi zakat yang semakin besar untuk membantu masyarakat apabila dikelola secara tepat dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sumut Surya menekankan penyaluran zakat sebaiknya tidak berhenti pada pemberian bantuan. Mustahik juga perlu memperoleh pendampingan agar secara bertahap mampu meningkatkan kemandirian ekonominya.

DPP ETH Sumut memandang pendekatan tersebut penting karena bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan program pemberdayaan memiliki fungsi yang saling melengkapi.

Pemberdayaan menjadi kunci kemandirian

Bahar mengatakan zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat membangun sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Bagi mustahik yang memiliki usaha atau keterampilan produktif, bantuan dapat diperkuat dengan pendampingan usaha, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, hingga akses pemasaran.

“Bantuan tentu penting untuk masyarakat yang sedang membutuhkan. Tetapi bagi mereka yang memiliki potensi usaha, perlu ada pendampingan agar bantuan tersebut dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan,” ujar Bahar.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan tidak cukup hanya dihitung dari jumlah penerima atau nilai bantuan yang disalurkan.

Perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, hingga berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan dapat menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.

Pendidikan dapat membuka jalan keluar dari kemiskinan

Selain pemberdayaan ekonomi, pendidikan menjadi bidang yang memiliki dampak jangka panjang.

Dalam kegiatan tersebut, Surya turut menyinggung pentingnya melihat perkembangan anak penerima beasiswa sebagai bagian dari pendampingan mustahik.

DPP ETH Sumut memandang bantuan pendidikan dapat membuka kesempatan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dan memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik pada masa depan.

“Kalau anak dari keluarga kurang mampu bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, memperoleh keterampilan, kemudian mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha, manfaatnya dapat mengubah kondisi satu keluarga,” kata Bahar.

Karena itu, bantuan pendidikan idealnya disertai pemantauan terhadap keberlanjutan sekolah atau perkuliahan penerima sehingga program tidak berhenti pada penyaluran dana.

Transparansi menjaga kepercayaan muzaki

Meningkatnya penghimpunan menjadi sekitar Rp11,5 miliar juga membuat aspek akuntabilitas semakin penting.

Pendataan muzaki dan mustahik, mekanisme penyaluran, jenis program, serta hasil yang diperoleh perlu dikelola secara tertib agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat terus terjaga.

Ketua BAZNAS Sumut M. Hatta menyampaikan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam membangun kesejahteraan umat.

Bahar menekankan keterbukaan mengenai penggunaan dana dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong semakin banyak orang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

“Kepercayaan adalah modal besar dalam pengelolaan zakat. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat,” ujarnya.

Mustahik mandiri menjadi ukuran keberhasilan

DPP ETH Sumut memandang program pemberdayaan perlu memiliki indikator yang dapat dievaluasi secara berkala.

Bagi penerima bantuan usaha, misalnya, perkembangan dapat dilihat dari keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan. Untuk penerima bantuan pendidikan, evaluasi dapat dilakukan melalui keberlanjutan pendidikan dan perkembangan penerima.

Pendampingan juga penting untuk mengetahui program mana yang memberikan hasil baik dan dapat diperluas kepada masyarakat lainnya.

Dengan pola tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat.

DPP ETH Sumut menekankan tiga aspek penting dalam pengelolaan zakat, yakni ketepatan penerima, transparansi pengelolaan, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

Dengan penghimpunan sekitar Rp11,5 miliar dari 9.019 muzaki, potensi manfaat zakat di Sumatera Utara semakin besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut memberikan perubahan yang dapat dirasakan penerima dan membantu semakin banyak keluarga bergerak menuju kemandirian.

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/Diskominfo Sumut, 29 September 2026
Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang