Hambalang — Senin, 31 Agustus 2026 Kementerian Pertanian menjadi perhatian setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah mencopot secara permanen 13 pejabat eselon yang diduga terlibat aktivitas judi online. Kasus tersebut dinilai menjadi peringatan serius mengenai disiplin dan integritas aparatur yang memiliki tanggung jawab besar mengurus kepentingan sektor pertanian nasional.

Berdasarkan keterangan Menteri Pertanian, keputusan pencopotan diambil setelah Kementerian Pertanian menerima laporan, melakukan penelusuran, dan memverifikasi data terkait dugaan keterlibatan para pejabat tersebut. Amran menyebut seluruh 13 pejabat yang ditindak merupakan pejabat eselon.

Amran juga mengungkapkan hasil penelusuran menemukan adanya pejabat dengan nilai setoran atau deposit judi daring yang mendekati Rp200 juta. Menurutnya, sebagian pejabat tersebut sebelumnya juga telah mendapatkan pembinaan dan peringatan terkait pelanggaran serupa.

Menanggapi persoalan tersebut, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (ETH) menilai pencopotan 13 pejabat harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi lebih luas terhadap integritas dan tata kelola birokrasi pertanian.

“Kami meminta persoalan ini jangan dianggap selesai hanya karena 13 pejabat telah dicopot. Kementerian Pertanian mengelola kebijakan, program dan anggaran yang menyangkut kehidupan jutaan petani. Karena itu, integritas pejabatnya tidak boleh ditawar.”

Satuan Petani ETH menilai masyarakat, khususnya petani, berhak mendapatkan birokrasi pertanian yang profesional dan sepenuhnya berkonsentrasi menjalankan pelayanan publik.

“Petani bekerja dari pagi sampai sore menghadapi harga pupuk, biaya produksi, cuaca, irigasi dan ketidakpastian harga hasil panen. Sangat tidak pantas apabila ada pejabat yang diberi amanah mengurus kepentingan petani justru terjerumus dalam judi online. Jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar fasilitas dan kekuasaan.”

Satuan Petani ETH juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh sesuai kewenangannya. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan pelanggaran disiplin individu atau terdapat persoalan pengawasan internal yang perlu diperbaiki.

“Kalau ada transaksi dalam jumlah besar, sumber dananya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak menuduh uang tersebut berasal dari tindak pidana. Tetapi demi menjaga kepercayaan masyarakat, apabila ditemukan transaksi yang tidak wajar, harus diperiksa sesuai mekanisme hukum dan kewenangan lembaga terkait. Jangan ada ruang abu-abu.”

Satuan Petani ETH menegaskan pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara objektif dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Menteri Pertanian sendiri menyatakan pencopotan 13 pejabat tersebut tidak berkaitan dengan perkara korupsi, melainkan terkait keterlibatan dalam aktivitas judi daring.

Jangan sampai pelayanan kepada petani terganggu

Selain penegakan disiplin, Satuan Petani ETH meminta pemerintah memastikan pergantian pejabat tidak mengganggu program pertanian yang sedang berjalan.

Program pupuk, benih, irigasi, alat dan mesin pertanian, bantuan petani, cetak sawah hingga berbagai program peningkatan produksi pangan harus tetap berjalan dan diawasi secara transparan.

“Bersihkan birokrasi tanpa mengorbankan pelayanan kepada petani. Tempatkan pengganti berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu. Petani membutuhkan pejabat yang turun memahami persoalan di sawah, bukan pejabat yang bermain-main dengan amanah.”

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengusulkan beberapa langkah: memperkuat audit dan pengawasan internal; melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tidak wajar sesuai prosedur dan kewenangan; membuka kanal pengaduan petani yang mudah diakses; memperkuat transparansi program serta bantuan pertanian; dan memastikan pejabat pengganti memiliki rekam jejak serta integritas yang baik.

“Pencopotan harus menjadi awal pembenahan, bukan akhir persoalan. Kementerian Pertanian membawa tanggung jawab besar terhadap ketahanan pangan bangsa. Bersihkan birokrasi, perketat pengawasan, dan kembalikan seluruh energi kementerian untuk melayani petani.”

Sumber fakta: ANTARA, 31 Agustus 2026; Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.