JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyambut positif penguatan produksi pangan nasional dan capaian swasembada beras yang disampaikan pemerintah. Namun, DPN ETH mengingatkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi, stok nasional ataupun keberhasilan ekspor.

**Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal**, bersama **Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma**, menegaskan bahwa ukuran akhir keberhasilan swasembada adalah ketika **petani memperoleh harga yang layak dan masyarakat di seluruh Indonesia dapat membeli beras dengan harga terjangkau**.

Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026.

Proyeksi neraca pangan pemerintah untuk 2026 memperkirakan **produksi beras sekitar 34,77 juta ton**, sementara kebutuhan nasional diproyeksikan sekitar **31,10 juta ton**, sehingga terdapat potensi surplus sekitar **3,67 juta ton**. Stok cadangan beras hingga Agustus juga dilaporkan berada di kisaran **5,25 juta ton**.

## H. Safrizal: Jangan Sampai Negara Surplus, tetapi Rakyat Masih Membeli Beras Mahal

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang **H. Safrizal** menilai peningkatan produksi merupakan pencapaian yang harus diapresiasi, khususnya kepada jutaan petani Indonesia yang bekerja menjaga ketersediaan pangan nasional.

Namun menurutnya, surplus nasional harus mempunyai hubungan langsung dengan harga yang dibayar masyarakat.

**“Kalau produksi beras kita surplus dan stok nasional kuat, maka keberhasilan itu harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai di atas kertas negara surplus, tetapi di beberapa daerah rakyat masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau,”** tegas H. Safrizal.

DPN ETH menilai persoalan pangan Indonesia tidak hanya mengenai berapa banyak beras diproduksi, tetapi juga **bagaimana beras tersebut bergerak dari sentra produksi menuju seluruh daerah dengan biaya distribusi yang efisien**.

Persoalan tersebut terlihat dari kondisi di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, misalnya, seorang mahasiswa asal daerah tersebut sebelumnya menyampaikan bahwa harga beras di wilayah pedalaman dapat mencapai sekitar **Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram ketika distribusi mengalami gangguan**. Pemerintah kemudian mengambil langkah memastikan pasokan Bulog dan operasi pasar apabila diperlukan.

H. Safrizal mengatakan kondisi seperti itu harus menjadi perhatian serius.

**“Tidak boleh ada cerita masyarakat di satu daerah menikmati harga normal, sementara saudara kita di wilayah lain membayar dua kali lipat hanya karena distribusi bermasalah. Ketahanan pangan adalah soal keadilan distribusi,”** ujarnya.

## 610,3 Ribu Ton Beras SPHP Sudah Disalurkan

Pemerintah terus melakukan intervensi harga melalui program **Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**.

Badan Pangan Nasional mencatat hingga **8 Agustus 2026**, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar **610,3 ribu ton atau 73,71 persen dari target 828 ribu ton** pada tahun ini.

Beras SPHP disalurkan oleh Perum Bulog untuk membantu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Distribusi dilakukan antara lain melalui pasar rakyat dan jaringan penjualan yang ditetapkan pemerintah.

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung langkah tersebut, tetapi meminta evaluasi distribusi dilakukan sampai tingkat kabupaten dan kecamatan.

Menurut ETH, ukuran keberhasilan SPHP bukan semata jumlah ton beras yang keluar dari gudang Bulog.

Yang lebih penting adalah apakah beras tersebut **tersedia di daerah yang benar-benar membutuhkan dan mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen**.

## Ganda Satria Dharma: Data Produksi Harus Bertemu dengan Data Harga di Pasar

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang **Ganda Satria Dharma** meminta pemerintah memperkuat keterhubungan antara data produksi, stok, distribusi dan harga.

Menurutnya, data nasional yang menunjukkan produksi tinggi harus dibandingkan secara berkala dengan harga nyata yang dibayar masyarakat pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

**“Jangan hanya melihat berapa juta ton yang tersedia secara nasional. Lihat juga harga satu kilogram beras yang dibayar ibu rumah tangga di pasar, di desa, di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil,”** kata Ganda Satria Dharma.

Ia menambahkan bahwa teknologi informasi seharusnya memungkinkan pemerintah mengetahui dengan cepat wilayah mana yang mengalami kenaikan harga tidak wajar atau kekurangan pasokan.

**“Kalau sebuah kabupaten mengalami lonjakan harga sementara stok nasional besar, berarti ada persoalan yang harus dicari: apakah transportasinya, gudangnya, jalur distribusinya atau mata rantai perdagangannya terlalu panjang,”** lanjutnya.

## Indonesia Mulai Ekspor Beras ke Malaysia

Di tengah menguatnya produksi dan stok nasional, Indonesia juga membuka kembali ekspor beras ke Malaysia.

Kementerian Pertanian menyatakan pengiriman awal sebanyak **1.000 ton beras premium** dilakukan menuju Malaysia, dengan potensi pasar lebih lanjut terutama untuk kebutuhan Sarawak. Pemerintah menegaskan ekspor dilakukan secara bertahap setelah kebutuhan dalam negeri dinilai aman.

DPN ETH menilai ekspor beras dapat menjadi peluang positif bagi petani dan perekonomian nasional.

Namun H. Safrizal meminta agar pemerintah tetap menjadikan **ketersediaan dan keterjangkauan harga beras dalam negeri sebagai prioritas utama**.

**“Silakan Indonesia menjadi negara pengekspor beras. Itu membanggakan. Tetapi sebelum satu kilogram beras dikirim keluar negeri, kita harus memastikan kebutuhan rakyat Indonesia aman dan petani Indonesia mendapatkan manfaat ekonominya,”** kata H. Safrizal.

## Petani Jangan Hanya Diminta Produksi

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa keberhasilan swasembada tidak boleh dibebankan hanya kepada petani.

Petani membutuhkan kepastian harga, pupuk, benih berkualitas, irigasi, alat mesin pertanian, akses permodalan serta perlindungan ketika terjadi gagal panen akibat bencana atau perubahan iklim.

DPN ETH juga mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan antara **harga yang menguntungkan petani dan harga yang terjangkau konsumen**.

Jika harga gabah terlalu rendah, petani dirugikan.

Sebaliknya, jika harga beras di konsumen terlalu tinggi, masyarakat yang menanggung beban.

Karena itu, pemerintah harus memainkan peran sebagai penyeimbang melalui Bulog, kebijakan harga, cadangan pangan serta intervensi pasar yang terukur.

## Produksi Beras 2026 Tetap Kuat

Data pemerintah yang merujuk proyeksi BPS menunjukkan produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada **Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai sekitar 25,28 juta ton**. Produksi beras Juni hingga Agustus diperkirakan sekitar 8,42 juta ton.

Proyeksi Januari–September 2026 juga menunjukkan produksi padi sekitar **49,84 juta ton gabah kering giling**, dengan estimasi produksi beras sekitar **28,71 juta ton**.

DPN ETH menilai angka tersebut memberikan modal kuat bagi Indonesia untuk mempertahankan ketahanan pangan.

Namun ancaman perubahan iklim, kekeringan, banjir serta gangguan distribusi harus tetap diantisipasi.

## DPN ETH Sampaikan Delapan Agenda Penguatan Pangan Nasional

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat sedikitnya **delapan agenda**:

**1. Jaga produksi nasional.**
Pastikan pupuk, benih, air, alsintan serta sarana produksi tersedia bagi petani tepat waktu.

**2. Lindungi harga gabah petani.**
Swasembada tidak boleh menghasilkan produksi tinggi tetapi membuat petani rugi akibat harga jatuh saat panen raya.

**3. Jaga harga beras konsumen.**
Stok besar harus digunakan secara efektif untuk mengendalikan harga ketika terjadi lonjakan.

**4. Perkuat distribusi ke daerah terpencil.**
Wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah dengan biaya logistik tinggi harus mendapat perhatian khusus.

**5. Perbanyak gudang pangan strategis.**
Cadangan beras jangan terlalu terkonsentrasi jauh dari wilayah konsumsi.

**6. Transparansikan data stok dan harga.**
Masyarakat harus dapat mengetahui perkembangan produksi, stok Bulog dan harga pangan secara berkala.

**7. Utamakan kebutuhan nasional sebelum ekspor.**
Ekspor harus dilakukan terukur tanpa mengganggu ketersediaan domestik.

**8. Tingkatkan kesejahteraan petani.**
Petani sebagai produsen utama pangan harus menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat keberhasilan swasembada.

## H. Safrizal: Swasembada Harus Berarti Petani Tersenyum dan Rakyat Bisa Membeli

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang **H. Safrizal** mengatakan keberhasilan pangan Indonesia harus mempunyai dua wajah yang sama-sama bahagia: petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

**“Swasembada bukan sekadar ketika gudang penuh. Swasembada berhasil kalau petani tersenyum karena hasil panennya dihargai dengan layak dan rakyat tersenyum karena beras bisa dibeli dengan harga terjangkau,”** tegas H. Safrizal.

Ia mengapresiasi pemerintah, petani, penyuluh, Bulog dan seluruh pihak yang terlibat dalam peningkatan produksi pangan nasional.

Namun keberhasilan tersebut harus dipertahankan secara berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal **Ganda Satria Dharma** menambahkan bahwa Indonesia harus mulai membangun ketahanan pangan yang tidak hanya mengejar produksi tahunan, tetapi mampu menghadapi perubahan iklim, bencana dan ketidakpastian geopolitik global.

DPN Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

**“Beras bukan sekadar komoditas. Beras menyangkut kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia. Karena itu, produksi harus kuat, petani harus sejahtera, distribusi harus adil dan harga harus terjangkau,”** tegas DPN Elang Tiga Hambalang.

### **DPN ELANG TIGA HAMBALANG**

# **SWASEMBADA HARUS TERASA DI MEJA RAKYAT — PETANI SEJAHTERA, BERAS TERJANGKAU, INDONESIA BERDAULAT PANGAN!**