JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional **Elang Tiga Hambalang (DPN ETH)** mendukung penegasan Presiden Republik Indonesia **Prabowo Subianto** agar pembangunan pemerintah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran, tetapi terutama dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang **H. Safrizal**, bersama Sekretaris Jenderal **Ganda Satria Dharma**, menilai prinsip tersebut harus menjadi ukuran dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi seluruh proyek pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Jakarta, **14 Agustus 2026**, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menjalankan proyek beranggaran besar tetapi memberikan manfaat yang kecil kepada masyarakat. Presiden juga menyampaikan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memiliki tujuan yang jelas.

DPN ETH menilai pesan tersebut penting karena pembangunan pada akhirnya harus dapat diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat: apakah jalan menjadi lebih baik, pelayanan kesehatan lebih mudah, sekolah menjadi layak, air bersih tersedia, lapangan pekerjaan bertambah, produktivitas masyarakat meningkat dan kemiskinan berkurang.

## H. Safrizal: Jangan Bangga pada Besarnya Anggaran, Tunjukkan Besarnya Manfaat

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang **H. Safrizal** menegaskan bahwa jumlah anggaran yang besar tidak dengan sendirinya menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah manfaat yang diterima rakyat setelah anggaran tersebut dibelanjakan.

**“Jangan kita bangga hanya karena sebuah proyek bernilai ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah. Pertanyaan rakyat sederhana: apa manfaatnya, siapa yang menikmatinya, berapa banyak masyarakat yang terbantu dan apakah proyek itu benar-benar dibutuhkan?”** tegas H. Safrizal dalam pernyataan DPN ETH.

H. Safrizal menilai prinsip yang disampaikan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan menjadi budaya baru dalam pengelolaan anggaran.

Setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus mampu menjelaskan hubungan langsung antara biaya suatu program dengan manfaat yang dihasilkan.

**“Kalau anggarannya besar tetapi manfaatnya kecil, evaluasi. Kalau ada cara lebih murah dengan hasil yang sama atau lebih baik, pilih yang lebih efisien. Uang negara berasal dari rakyat dan pada akhirnya harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”** lanjutnya.

## Pemerintah Targetkan Efisiensi Pengadaan Rp360 Triliun

Pemerintah juga tengah memperkuat disiplin fiskal melalui konsolidasi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Sekretariat Negara melaporkan pemerintah menargetkan efisiensi pengadaan hingga sekitar **Rp360 triliun**. Presiden menekankan bahwa disiplin fiskal tidak berhenti ketika APBN disahkan, tetapi harus berlangsung sampai tahap pelaksanaan setiap rupiah yang dibelanjakan.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai potensi penghematan tersebut sangat besar dan karena itu pelaksanaannya perlu dikawal secara transparan.

Jika efisiensi benar-benar terealisasi, menurut ETH, ruang fiskal yang tercipta harus diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional.

## Delapan Prioritas RAPBN 2027

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan delapan fokus Program Kerja Prioritas Nasional, yaitu:

1. kedaulatan pangan;
2. kemandirian energi dan air;
3. pendidikan;
4. kesehatan;
5. hilirisasi dan industrialisasi;
6. infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana;
7. penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta
8. penurunan kemiskinan.

Prioritas tersebut didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi.

DPN ETH berpandangan seluruh prioritas tersebut membutuhkan **indikator manfaat yang dapat diukur secara terbuka**.

Pembangunan infrastruktur, misalnya, tidak cukup hanya dilaporkan berdasarkan panjang jalan atau jumlah gedung yang dibangun. Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak masyarakat yang memperoleh manfaat, berapa biaya logistik yang turun, berapa lapangan kerja yang tercipta dan berapa besar aktivitas ekonomi baru yang muncul.

## Ganda Satria Dharma: Setiap Proyek Harus Bisa Dijelaskan kepada Rakyat

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang **Ganda Satria Dharma** menilai transparansi anggaran perlu diperluas dari sekadar publikasi nilai anggaran menjadi publikasi **hasil dan manfaat program**.

Menurutnya, masyarakat seharusnya dapat mengetahui sekurang-kurangnya berapa nilai proyek, siapa pelaksananya, berapa lama waktu pengerjaannya, bagaimana progresnya serta manfaat yang ditargetkan.

**“Setiap proyek yang menggunakan uang negara pada dasarnya harus bisa dijelaskan kepada rakyat. Berapa anggarannya, apa tujuannya, kapan selesai dan apa manfaat yang diperoleh masyarakat,”** kata Ganda Satria Dharma.

Ia menilai keterbukaan tersebut juga dapat menjadi alat pencegahan terhadap pemborosan.

**“Kalau data terbuka sejak awal, masyarakat, media, akademisi maupun lembaga pengawasan bisa ikut melihat apakah antara biaya dan manfaatnya masuk akal,”** lanjutnya.

## ETH Dorong Audit Manfaat, Bukan Hanya Audit Administrasi

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pengawasan proyek pemerintah tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian prosedur administrasi.

Pengawasan juga perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: **apakah program benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya?**

Sebuah proyek bisa saja selesai secara fisik, tetapi manfaatnya rendah karena lokasinya tidak tepat, tidak dipelihara, tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat atau kapasitasnya jauh melebihi kebutuhan.

Sebaliknya, terdapat pembangunan sederhana seperti jembatan desa, sumber air, irigasi, puskesmas ataupun perbaikan sekolah yang nilai anggarannya relatif lebih kecil tetapi memberikan manfaat langsung kepada ribuan masyarakat.

Presiden Prabowo pada 13 Agustus 2026 meresmikan **3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD**, yang menurut pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah terpencil.

DPN ETH menilai konsep pembangunan seperti ini memperlihatkan pentingnya melihat **manfaat langsung** sebagai salah satu ukuran utama.

## Proyek Mangkrak Harus Menjadi Perhatian

DPN ETH juga meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat inventarisasi terhadap proyek yang sudah menggunakan anggaran negara tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut ETH, proyek mangkrak, bangunan tidak digunakan atau infrastruktur yang selesai tetapi tidak memberikan pelayanan optimal merupakan persoalan yang harus dievaluasi.

Namun DPN ETH mengingatkan agar penilaian tersebut dilakukan berdasarkan data, pemeriksaan dan fakta lapangan serta tidak langsung dikaitkan dengan tindak pidana tanpa bukti.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, barulah hasil audit dapat diserahkan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan.

## Investasi Harus Menciptakan Lapangan Kerja

Prinsip manfaat juga ditekankan pemerintah terhadap investasi.

Presiden Prabowo menyatakan investasi dan pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi sekitar **Rp1.931 triliun** dengan penciptaan lebih dari **2,7 juta lapangan kerja**. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi disebut mencapai sekitar **Rp1.010 triliun** dengan lebih dari **1,4 juta lapangan kerja**.

DPN ETH menilai investasi besar perlu terus didorong, tetapi kualitas investasi juga harus diperhatikan.

**“Investasi jangan hanya menghasilkan angka besar dalam laporan. Investasi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, menciptakan transfer teknologi dan menggerakkan usaha lokal,”** ujar H. Safrizal.

## UMKM, Petani, Nelayan dan Desa Harus Ikut Merasakan

DPN Elang Tiga Hambalang meminta agar manfaat belanja pemerintah tidak terkonsentrasi kepada perusahaan besar atau kawasan perkotaan.

Pemerintah dalam desain RAPBN 2027 juga menyatakan pemberdayaan UMKM, dukungan kepada petani, nelayan, guru dan pekerja rentan perlu diperkuat, bersamaan dengan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

H. Safrizal menilai arah tersebut harus benar-benar terlihat dalam pelaksanaannya.

**“Ketika proyek dibangun di sebuah kabupaten, pengusaha lokal harus memperoleh kesempatan yang wajar, tenaga kerja setempat harus mendapat manfaat, UMKM harus bergerak dan masyarakat sekitar jangan hanya menjadi penonton,”** katanya.

## DPN ETH Sampaikan Delapan Prinsip Pengawasan Anggaran

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyampaikan **delapan prinsip** yang dinilai perlu digunakan dalam mengawal proyek dan belanja negara:

**1. Dahulukan kebutuhan rakyat.**
Program harus lahir dari kebutuhan nyata, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.

**2. Ukur manfaat setiap proyek.**
Pemerintah harus menetapkan indikator manfaat sebelum proyek dimulai.

**3. Transparansikan anggaran.**
Nilai proyek, sumber pembiayaan, pelaksana dan target penyelesaian harus mudah diakses publik sesuai ketentuan hukum.

**4. Cegah pembengkakan biaya.**
Perubahan nilai proyek harus mempunyai alasan teknis dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

**5. Awasi kualitas pekerjaan.**
Harga murah tidak boleh menjadi alasan menghasilkan infrastruktur berkualitas rendah.

**6. Prioritaskan ekonomi lokal.**
Proyek pemerintah sedapat mungkin memberikan efek ekonomi kepada tenaga kerja, UMKM dan pengusaha daerah sesuai ketentuan pengadaan.

**7. Evaluasi proyek yang tidak produktif.**
Aset negara yang tidak digunakan harus segera dievaluasi, dioptimalkan atau dialihkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat sesuai hukum.

**8. Tindak pelanggaran berdasarkan bukti.**
Jika ditemukan dugaan korupsi, manipulasi pengadaan atau kerugian negara, proses harus diserahkan kepada aparat berwenang berdasarkan alat bukti dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

## H. Safrizal: Rakyat Harus Menjadi Auditor Terakhir Pembangunan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang **H. Safrizal** menilai ukuran pembangunan pada akhirnya bukan hanya laporan pemerintah atau laporan keuangan.

Rakyat yang menggunakan jalan, sekolah, rumah sakit, pasar, irigasi, transportasi dan berbagai fasilitas publik merupakan pihak yang paling mampu merasakan manfaatnya.

**“Pada akhirnya rakyat adalah auditor terakhir pembangunan. Kalau anggaran habis tetapi rakyat tidak merasakan perubahan, berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi,”** tegas H. Safrizal.

Sekretaris Jenderal **Ganda Satria Dharma** menambahkan bahwa pengawasan masyarakat harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menggunakan data dan mekanisme hukum, bukan dengan tuduhan tanpa bukti.

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung pesan Presiden Prabowo agar pembangunan berorientasi pada manfaat serta mendorong pemerintah pusat dan daerah menjadikannya sebagai standar dalam menjalankan APBN dan APBD.

**“Bangun yang benar-benar dibutuhkan. Belanjakan dengan efisien. Awasi dengan transparan. Pastikan setiap rupiah kembali menjadi manfaat bagi rakyat Indonesia,”** tegas DPN Elang Tiga Hambalang.

### **DPN ELANG TIGA HAMBALANG**

# **ANGGARAN BESAR HARUS MEMBERI MANFAAT BESAR — SETIAP RUPIAH UANG NEGARA HARUS KEMBALI UNTUK RAKYAT!**