JAMBI — Selasa (25/08/2026) Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mendapat perhatian pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan dukungan sarana operasional untuk membantu petugas di lapangan, termasuk kendaraan roda dua yang dapat digunakan menjangkau wilayah rawan dan lokasi yang sulit diakses.

Dukungan tersebut menjadi penting mengingat penanganan karhutla membutuhkan kecepatan, kesiapan personel, ketersediaan sumber air serta kemampuan menjangkau titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran.

Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan untuk memperkuat penanganan, termasuk rencana pembangunan ratusan sumur bor dan dukungan operasi pemadaman udara.

Langkah pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Jambi, Rikardo Sianturi. Ia menilai perhatian pemerintah pusat harus dijadikan momentum memperkuat sistem pencegahan karhutla hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

“Penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah membesar. Pencegahan harus dimulai sejak dini, terutama pada wilayah yang setiap tahun memiliki tingkat kerawanan tinggi,” kata Rikardo Sianturi.

Menurutnya, bantuan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah pusat harus digunakan secara efektif dan ditempatkan berdasarkan kebutuhan lapangan.

Pencegahan jangan kalah cepat dari api

Rikardo mengatakan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran yang meluas dan menimbulkan kabut asap dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi hingga roda perekonomian daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat memperkuat koordinasi sebelum kebakaran terjadi.

Patroli di kawasan rawan, pemetaan titik panas, kesiapan sumber air dan peralatan pemadaman harus menjadi bagian dari sistem pencegahan yang berjalan secara berkelanjutan.

“Jangan menunggu masyarakat menghirup asap baru semua bergerak. Ketika ada indikasi titik panas, petugas harus bisa melakukan pemeriksaan dan tindakan secepat mungkin,” ujarnya.

ETH Jambi minta bantuan diawasi

DPP ETH Jambi juga meminta agar seluruh bantuan pemerintah untuk penanganan karhutla memiliki mekanisme pencatatan dan pengawasan yang jelas.

Menurut Rikardo, kendaraan operasional maupun fasilitas pendukung lainnya harus benar-benar berada di wilayah yang membutuhkan dan digunakan untuk memperkuat kerja petugas.

“Kalau pemerintah pusat sudah memberikan dukungan, maka daerah mempunyai tanggung jawab memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, terawat dan benar-benar digunakan untuk kepentingan penanganan karhutla,” katanya.

Selain itu, Rikardo meminta perusahaan yang memiliki atau mengelola kawasan perkebunan maupun konsesi untuk menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran secara serius.

Perusahaan harus memiliki personel, peralatan, sumber air dan sistem pengawasan yang memadai sehingga kebakaran dapat ditangani sejak awal.

Penegakan hukum harus konsisten

Rikardo juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran atau lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan aparat tanpa membedakan pelaku perorangan maupun korporasi.

“Kalau ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur hukum, proses sesuai aturan. Jangan sampai karhutla menjadi persoalan tahunan yang terus berulang tanpa penyelesaian terhadap akar masalahnya,” tegas Rikardo.

Masyarakat menjadi bagian penting

DPP ETH Jambi turut mengajak masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi meluas.

Rikardo berharap perhatian Presiden terhadap penanganan karhutla Jambi dapat memperkuat kerja seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Target kita bukan hanya berhasil memadamkan kebakaran. Yang jauh lebih penting adalah mencegah kebakaran besar terjadi. Hutan dan lahan harus dijaga, kesehatan masyarakat harus dilindungi, dan Jambi jangan kembali menghadapi kabut asap berkepanjangan,” tutup Rikardo Sianturi.