Indonesia Ekspor 1.000 Ton Beras ke Malaysia, DPN Elang Tiga Hambalang: Pasar Ekspor Terbuka, Meja Makan Rakyat Tetap Prioritas
Hambalang, RABU 26 AGUSTUS 2026 — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyambut terbukanya kembali pasar ekspor beras Indonesia ke Malaysia sebagai peluang memperluas pasar bagi produksi pertanian nasional. Namun DPN ETH mengingatkan bahwa keberhasilan ekspor harus berjalan...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
Hambalang, RABU 26 AGUSTUS 2026 — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyambut terbukanya kembali pasar ekspor beras Indonesia ke Malaysia sebagai peluang memperluas pasar bagi produksi pertanian nasional. Namun DPN ETH mengingatkan bahwa keberhasilan ekspor harus berjalan beriringan dengan jaminan stok dalam negeri, keterjangkauan harga beras, kelancaran distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.
Indonesia membuka ekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman awal sebanyak 1.000 ton beras premium setelah pemerintah menyatakan produksi nasional berada dalam kondisi kuat. Kementerian Pertanian menyebut pasar tersebut berpotensi dikembangkan lebih jauh, terutama untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak.
Perkembangan terbaru pada Rabu, 26 Agustus 2026, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola secara nasional berada pada kisaran 5,1 juta ton. Pemerintah menyatakan stok tersebut cukup kuat untuk membantu menghadapi ancaman El Niño dan menjaga kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai dua kepentingan harus berjalan bersamaan: membuka pasar ekspor bagi petani dan memastikan masyarakat Indonesia tetap memperoleh beras dengan harga yang wajar.
Dalam draf pernyataan DPN ETH untuk publikasi, H. Safrizal menegaskan:
“Silakan beras Indonesia menembus pasar dunia. Itu menunjukkan petani dan produksi nasional kita semakin kuat. Tetapi sebelum satu kilogram beras meninggalkan Indonesia, pastikan kebutuhan rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah aman.”
Stok Beras Pemerintah 5,1 Juta Ton
Pemerintah menyatakan posisi Cadangan Beras Pemerintah saat ini merupakan salah satu yang terkuat dan dinilai cukup untuk menghadapi dinamika iklim.
Pada 9 Agustus 2026, Bulog sebelumnya mencatat stok sekitar 5,25 juta ton, tersebar di jaringan pergudangan perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang 2026 hingga tanggal tersebut Bulog juga telah menyalurkan sekitar 1,78 juta ton untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan pangan, SPHP, penanganan bencana dan penugasan pemerintah lainnya.
DPN ETH menilai besarnya stok merupakan modal positif.
Namun menurut H. Safrizal, stok nasional tidak boleh hanya dilihat berdasarkan jumlah beras di gudang.
“Lima juta ton lebih adalah angka yang besar. Tetapi ukuran akhirnya bukan berapa banyak karung berada di gudang. Ukurannya adalah apakah ibu rumah tangga di desa, kota, pulau terpencil dan wilayah perbatasan mendapatkan beras dengan harga yang masuk akal,” demikian draf pernyataannya.
Ekspor Bisa Mencapai 200 Ribu Ton per Tahun untuk Sarawak
Menteri Pertanian menyebut pengiriman awal 1.000 ton beras ke Malaysia berpotensi dikembangkan menjadi sekitar 200.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pasar Sarawak.
Harga perdagangan disebut berada di kisaran 3,9 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17.000 per kilogram. Apabila potensi 200.000 ton tersebut terealisasi, nilai perdagangannya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3,39 triliun.
DPN Elang Tiga Hambalang menilai potensi tersebut dapat menjadi kesempatan besar bagi petani Indonesia.
Namun ETH meminta pemerintah memastikan keuntungan ekspor tidak berhenti pada eksportir atau perusahaan perdagangan.
Petani sebagai produsen harus memperoleh bagian manfaat ekonomi yang nyata melalui harga gabah yang menguntungkan.
H. Safrizal menegaskan:
“Kalau beras Indonesia dihargai baik di luar negeri, petani yang menanam padi harus ikut menikmati nilai tambah itu. Jangan ekspornya meningkat tetapi petani tetap menjual gabah dengan keuntungan tipis.”
DPN ETH: Jangan Sampai Ekspor Membuat Harga Dalam Negeri Naik
DPN ETH mengingatkan bahwa beras merupakan komoditas yang sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Pengamat dari Center of Reform on Economics (CORE) sebelumnya mengingatkan bahwa ekspor sebaiknya dilakukan setelah ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga dalam negeri benar-benar terjamin.
Data PIHPS yang dikutip ANTARA pada 24 Agustus menunjukkan rata-rata harga beras medium I nasional berada sekitar Rp16.500 per kilogram.
Namun harga di sejumlah wilayah Indonesia timur masih lebih tinggi. Pada saat data tersebut dihimpun, harga rata-rata di Maluku sekitar Rp17.600 per kilogram, Maluku Utara Rp18.000, dan Papua sekitar Rp19.350 per kilogram. Bahkan harga di beberapa kabupaten dapat lebih tinggi karena biaya logistik.
DPN ETH menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm dalam menentukan besaran ekspor.
“Surplus nasional belum otomatis berarti setiap daerah surplus. Kalau beras banyak di Jawa tetapi masyarakat di pulau lain membelinya sangat mahal, berarti persoalan distribusi belum selesai,” demikian draf pernyataan H. Safrizal.
Ganda Satria Dharma: Ekspor Harus Mengikuti Dashboard Stok Nasional
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma mendorong pemerintah membangun sistem pengambilan keputusan ekspor yang berbasis data secara real time.
Data produksi, stok Bulog, harga gabah petani, harga beras konsumen, kebutuhan bantuan pangan, distribusi SPHP hingga prakiraan iklim perlu dibaca secara bersamaan sebelum volume ekspor diperbesar.
Dalam draf pernyataan untuk publikasi, Ganda Satria Dharma mengatakan:
“Jangan menentukan ekspor hanya karena angka produksi nasional terlihat surplus. Pemerintah harus mempunyai dashboard yang menunjukkan stok setiap daerah, pergerakan harga dan kemampuan distribusi.”
Ia menambahkan:
“Kalau indikator domestik aman, ekspor dapat diperbesar. Kalau harga dalam negeri mulai naik tajam atau wilayah tertentu kekurangan pasokan, pemerintah harus berani melakukan penyesuaian.”
Produksi Beras Tetap Harus Dijaga
Badan Pusat Statistik melaporkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada Juni 2026 diperkirakan mencapai sekitar 2,47 juta ton, meningkat sekitar 6,96 persen dibandingkan Juni 2025.
Produksi padi pada Juni 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,29 juta ton gabah kering giling, meningkat sekitar 7,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
DPN ETH menilai peningkatan produksi patut diapresiasi.
Namun produksi berikutnya tetap menghadapi tantangan iklim, termasuk potensi kekeringan akibat El Niño.
Karena itu pemerintah tidak boleh mengurangi perhatian terhadap irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian dan perlindungan petani.
El Niño Menjadi Ujian Ketahanan Pangan
BPS sebelumnya mengingatkan 2026 menghadapi ancaman kondisi kering akibat El Niño. Sejumlah wilayah sentra padi berpotensi mengalami kondisi lebih kering dibandingkan normal.
DPN ETH meminta pemerintah mengantisipasi keadaan tersebut sebelum memperbesar volume ekspor secara agresif.
H. Safrizal mengatakan:
“Jangan sampai kita mengambil keputusan hari ini berdasarkan surplus, tetapi beberapa bulan kemudian produksi turun karena kekeringan. Perdagangan pangan membutuhkan perhitungan jangka panjang.”
ETH mendorong penguatan cadangan pangan minimal sampai pemerintah mempunyai kepastian mengenai kondisi produksi pada musim berikutnya.
SPHP Harus Tetap Berjalan
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan juga harus tetap berjalan untuk menahan gejolak harga.
Badan Pangan Nasional mencatat hingga 8 Agustus 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 610,3 ribu ton.
Di sejumlah daerah, Bulog juga meningkatkan penyaluran.
Bulog Cabang Medan, misalnya, pada 25 Agustus menyatakan penyaluran SPHP ditingkatkan menjadi sekitar 150 ton per hari, dibandingkan sekitar 100 ton per hari pada pekan sebelumnya.
DPN ETH berpandangan ekspor dan stabilisasi harga tidak boleh saling meniadakan.
Beras premium tertentu dapat memasuki pasar ekspor, sementara pemerintah tetap harus menjamin beras untuk kebutuhan masyarakat tersedia secara cukup.
Petani Harus Menjadi Pemenang Utama
DPN Elang Tiga Hambalang menilai terbukanya pasar Malaysia harus digunakan untuk memperkuat posisi tawar petani.
Selama ini salah satu persoalan pertanian adalah harga dapat turun ketika panen melimpah karena kemampuan pasar menyerap produksi terbatas.
Ekspor berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk menyerap kelebihan produksi dan menjaga harga petani, tetapi harus dilakukan secara hati-hati setelah kebutuhan nasional terjamin.
DPN ETH mendorong agar koperasi petani, penggilingan lokal dan usaha pangan nasional diberikan kesempatan masuk dalam rantai ekspor.
“Jangan sampai petani hanya menghasilkan gabah sementara nilai tambah perdagangan beras seluruhnya dinikmati di bagian paling akhir rantai bisnis,” ujar H. Safrizal dalam draf pernyataan.
ETH Dorong Hilirisasi Pertanian
Menurut DPN ETH, ekspor seharusnya tidak hanya berupa beras biasa.
Indonesia perlu mengembangkan berbagai produk bernilai tambah seperti beras premium, beras organik, beras khusus, produk olahan berbahan beras serta merek pangan nasional yang mampu bersaing di pasar internasional.
Dengan demikian Indonesia tidak sekadar menjual komoditas berdasarkan volume, tetapi membangun merek dan industri pangan nasional.
Ganda Satria Dharma menyampaikan:
“Kalau beras kita masuk supermarket Malaysia, Singapura atau negara lain, kita ingin masyarakat melihat merek Indonesia. Nilai tambah harus tinggal sebanyak mungkin di dalam negeri.”
DPN ETH Sampaikan Delapan Prinsip Ekspor Beras
Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyampaikan delapan prinsip dalam mengawal kebijakan ekspor beras:
1. Kebutuhan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas pertama.
Ekspor hanya dilakukan ketika stok domestik berada dalam posisi aman.
2. Jaga harga beras konsumen.
Volume ekspor harus dievaluasi apabila harga dalam negeri meningkat secara signifikan.
3. Lindungi harga gabah petani.
Petani harus memperoleh manfaat langsung dari terbukanya pasar ekspor.
4. Pastikan distribusi merata sampai daerah terpencil.
Surplus nasional tidak berarti apa-apa apabila beberapa wilayah masih mengalami harga tinggi.
5. Pertahankan Cadangan Beras Pemerintah yang kuat.
Cadangan diperlukan untuk bencana, gejolak harga dan ancaman iklim.
6. Libatkan koperasi dan pengusaha pangan nasional.
Manfaat ekspor harus tersebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
7. Transparansikan data ekspor dan stok.
Publik perlu mengetahui volume ekspor, stok nasional, harga dan perkembangan produksi.
8. Tingkatkan ekspor secara bertahap berdasarkan evaluasi.
Potensi 200 ribu ton ataupun lebih harus direalisasikan mengikuti kemampuan produksi dan kondisi pasar dalam negeri.
H. Safrizal: Beras Indonesia Boleh Menembus Dunia, tetapi Rakyat Indonesia Jangan Kesulitan Beras
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai keberhasilan Indonesia menembus pasar beras Malaysia merupakan perkembangan positif bagi pertanian nasional.
Namun keberhasilan tersebut akan mendapatkan makna yang lebih besar apabila petani sejahtera dan masyarakat Indonesia tetap menikmati harga pangan terjangkau.
“Kita ingin kapal membawa beras Indonesia menuju negara lain sebagai simbol kekuatan pertanian bangsa. Tetapi pada saat kapal itu berangkat, pastikan tidak ada rakyat Indonesia yang kesulitan membeli beras,” demikian draf pernyataan H. Safrizal.
Ia menambahkan:
“Pasar ekspor terbuka, petani harus untung. Stok nasional kuat, rakyat harus tenang. Itulah keseimbangan yang harus kita jaga.”
Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma meminta pemerintah mempublikasikan evaluasi berkala apabila volume ekspor menuju Malaysia nantinya ditingkatkan, terutama pengaruhnya terhadap stok, harga domestik dan pendapatan petani.
DPN Elang Tiga Hambalang mendukung peningkatan daya saing pangan Indonesia di pasar dunia sepanjang kepentingan pangan nasional, kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.





