**JAKARTA —** Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat pengawasan sektor perikanan tuna secara tegas, transparan dan berkeadilan, menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat sistem pemantauan serta ketertelusuran hasil tangkapan.

KKP dalam keterangan resmi pada **7 Agustus 2026** menyatakan penguatan pengawasan mencakup kepatuhan perizinan, pemanfaatan teknologi digital, pemeriksaan kapal, pemantauan pergerakan kapal hingga penyempurnaan registrasi kapal pada organisasi pengelola perikanan regional.

Hingga **semester I tahun 2026**, KKP mencatat telah menindak **87 kapal perikanan Indonesia** yang melanggar ketentuan perizinan dan jalur tangkap.

Selain itu, KKP menyebut telah mengenakan sanksi administratif maupun pidana dalam **242 kasus kelautan dan perikanan**.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pengawasan tersebut penting untuk menjaga sumber daya ikan Indonesia sekaligus memastikan nelayan dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal tidak dirugikan oleh praktik-praktik pelanggaran.

## TUNA INDONESIA HARUS BISA DITELUSURI

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP **Lotharia Latif** menjelaskan pemerintah terus memperkuat sistem pemantauan, pengawasan dan ketertelusuran perikanan tuna untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Pengawasan dilakukan melalui beberapa lapis mekanisme.

KKP menyebut mekanisme tersebut antara lain meliputi:

* pemeriksaan kepatuhan perizinan;
* verifikasi log book penangkapan ikan;
* pemeriksaan fisik kapal di pelabuhan;
* pemantauan pergerakan kapal melalui **Vessel Monitoring System (VMS)**;
* serta pemeriksaan ketertelusuran hasil tangkapan.

Satuan Nelayan ETH memandang ketertelusuran menjadi semakin penting karena produk tuna Indonesia masuk ke pasar internasional yang menerapkan standar tinggi.

Ikan yang diperdagangkan harus dapat diketahui asal kapal, daerah penangkapan serta kepatuhan proses penangkapannya.

## ETH: JANGAN SAMPAI IKAN ILEGAL BERCAMPUR DENGAN HASIL NELAYAN LEGAL

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai aktivitas penangkapan yang tidak memenuhi ketentuan dapat merugikan nelayan yang selama ini berusaha mematuhi peraturan.

Nelayan dan perusahaan yang mengurus izin, melakukan pencatatan hasil tangkapan, menggunakan jalur penangkapan yang sesuai serta memenuhi kewajiban operasional tidak seharusnya harus bersaing dengan kapal yang mengabaikan aturan.

Karena itu, organisasi mendorong pemerintah memastikan ikan yang masuk ke rantai industri dan ekspor mempunyai asal-usul yang jelas.

**Hasil tangkapan nelayan yang bekerja secara legal harus memperoleh perlindungan dan kepastian pasar.**

## KKP PERIKSA DOKUMEN SAMPAI KESELAMATAN KAPAL

KKP menjelaskan pengawasan operasional dilakukan mulai dari keabsahan dokumen perizinan dan dokumen kapal hingga pemenuhan unsur keselamatan pelayaran sebelum persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Satuan Nelayan ETH mendukung pemeriksaan tersebut, tetapi mendorong pelayanan pemerintah berjalan cepat dan terintegrasi.

Pengawasan yang kuat seharusnya tidak identik dengan birokrasi yang semakin panjang bagi pihak yang telah memenuhi aturan.

Digitalisasi harus mampu mempercepat verifikasi sekaligus mempersempit ruang manipulasi data.

## REGISTRASI KAPAL IOTC DIPERBARUI

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, KKP juga memperbarui data kapal pada **Record of Authorised Vessels (RAV) Indian Ocean Tuna Commission atau IOTC** dan menyinkronkannya dengan data perizinan nasional.

KKP sedang membangun sistem registrasi yang terintegrasi secara otomatis untuk mengurangi proses manual dan meminimalkan kesalahan data.

Satuan Nelayan ETH menilai integrasi tersebut penting.

Kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data kapal dapat berdampak terhadap kemampuan pelaku usaha memasuki rantai pasar internasional.

Karena itu, pemilik kapal perlu memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai ketika sistem registrasi mengalami perubahan.

## DUGAAN PELANGGARAN DI BENOA SEDANG DIDALAMI

Dalam keterangan yang sama, KKP menyatakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sedang mendalami dugaan pelanggaran sejumlah kapal di **Pelabuhan Umum Benoa**.

Verifikasi meliputi status **SIPI/SIKPI, registrasi RAV IOTC serta kesesuaian aktivitas kapal di lapangan**.

KKP menyatakan setiap kapal yang disebut akan diperlakukan sebagai objek verifikasi.

Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi dapat berupa denda administratif, pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung proses pemeriksaan berbasis bukti.

Namun organisasi mengingatkan agar tidak ada kapal atau pelaku usaha yang langsung dianggap bersalah sebelum proses verifikasi selesai.

**Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap menjunjung kepastian hukum dan asas keadilan.**

## 87 KAPAL DITINDAK SELAMA SEMESTER I 2026

Data KKP mengenai penindakan **87 kapal perikanan Indonesia** akibat pelanggaran perizinan dan jalur tangkap menunjukkan pengawasan sektor perikanan masih menghadapi tantangan serius.

Satuan Nelayan ETH menilai angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi.

Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab pelanggaran secara lebih mendalam.

Apakah pelanggaran muncul karena kesengajaan untuk menghindari ketentuan, lemahnya pengawasan, persoalan administrasi, perubahan aturan yang belum dipahami, atau kombinasi dari berbagai faktor.

Evaluasi tersebut penting karena penanganannya tidak dapat disamaratakan.

Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah harus mendapatkan tindakan tegas.

Sementara persoalan administratif yang timbul akibat ketidaktahuan atau kesulitan mengakses layanan perlu dijawab melalui pendampingan dan perbaikan pelayanan tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

## 242 KASUS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIKENAI SANKSI

KKP juga melaporkan adanya **242 kasus** yang mendapatkan sanksi administratif maupun pidana di bidang kelautan dan perikanan hingga semester pertama 2026.

Satuan Nelayan ETH menilai angka tersebut memperlihatkan pentingnya peningkatan budaya kepatuhan.

Namun data penegakan hukum juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Publik perlu mengetahui secara umum jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi agar dapat menjadi pembelajaran dan pencegahan.

Transparansi akan membantu masyarakat memahami bahwa pengawasan bukan sekadar penindakan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga sumber daya perikanan.

## PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI HARUS DIPERKUAT

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung optimalisasi teknologi seperti VMS dan pencatatan elektronik.

Teknologi memungkinkan pemerintah memonitor pergerakan kapal dan membandingkannya dengan izin serta daerah operasi.

Dengan sistem yang terintegrasi, kapal yang patuh dapat memperoleh pelayanan lebih cepat sementara aktivitas yang tidak wajar dapat segera diperiksa.

Namun data digital harus dikelola secara akurat dan aman.

Mekanisme koreksi perlu tersedia apabila pemilik kapal menemukan data yang tidak sesuai.

## NELAYAN KECIL JANGAN TERPINGGIRKAN

Satuan Nelayan ETH mengingatkan penguatan standar pasar internasional berpotensi menjadi tantangan bagi nelayan skala kecil.

Ketertelusuran, pencatatan digital, standar mutu dan berbagai administrasi yang semakin berkembang membutuhkan kemampuan teknologi serta pengetahuan.

Pemerintah perlu memberikan pendampingan agar transformasi tersebut tidak hanya dapat dilakukan perusahaan besar.

Kelompok nelayan, koperasi dan kapal skala kecil juga harus mampu masuk ke sistem rantai pasok yang legal serta memenuhi standar pasar.

Jika tidak, terdapat risiko nelayan kecil menjadi pemasok paling bawah sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati pihak lain.

## KOPERASI DAPAT MENJADI PENGHUBUNG

Satuan Nelayan ETH mendorong koperasi nelayan berperan dalam membantu proses pencatatan dan pemasaran hasil tangkapan.

Koperasi dapat mengumpulkan hasil produksi anggota, memastikan dokumen asal hasil tangkapan, menjaga mutu serta menghubungkan produk dengan industri pengolahan.

Dengan cara tersebut, ketertelusuran bukan semata-mata kewajiban administratif tetapi dapat menjadi instrumen meningkatkan nilai jual.

Koperasi juga dapat menjadi tempat pendidikan bagi nelayan mengenai perubahan regulasi dan sistem digital.

## PENGAWASAN HARUS SAMPAI KE PASAR

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai ketertelusuran jangan hanya berhenti ketika kapal tiba di pelabuhan.

Pengawasan rantai pasok perlu berjalan sampai ikan masuk ke tempat pengolahan dan pasar.

Hal tersebut penting untuk memastikan ikan yang berasal dari kegiatan yang tidak sah tidak memperoleh ruang dalam perdagangan resmi.

Jika pasar menolak hasil tangkapan ilegal, insentif untuk melakukan pelanggaran akan semakin berkurang.

Pada saat yang sama, hasil nelayan yang memenuhi aturan memperoleh nilai dan reputasi yang lebih baik.

## LAPORAN NELAYAN HARUS DITINDAKLANJUTI

KKP menyatakan masukan publik, termasuk laporan dari nelayan, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan media, merupakan bagian dari pengawasan bersama atau *co-management*.

Satuan Nelayan ETH menyambut ruang partisipasi tersebut.

Organisasi nelayan berada dekat dengan kondisi lapangan dan sering mengetahui persoalan yang tidak langsung terpantau pemerintah.

Namun mekanisme laporan harus jelas.

Masyarakat perlu mengetahui di mana laporan disampaikan, bagaimana laporan diverifikasi dan bagaimana perlindungan bagi pihak yang melaporkan dengan itikad baik.

## BERANTAS ILLEGAL FISHING TANPA MEMATIKAN NELAYAN LEGAL

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan perang terhadap praktik penangkapan ikan ilegal harus terus dilakukan.

Illegal fishing dan berbagai pelanggaran jalur penangkapan dapat mengurangi sumber daya ikan serta menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Namun kebijakan pengawasan harus mempunyai satu prinsip utama:

**tegas kepada pelanggar dan memberikan kepastian kepada mereka yang taat aturan.**

Nelayan legal jangan dibuat takut untuk melaut karena birokrasi yang tidak pasti.

Sebaliknya, pelaku yang sengaja mengakali izin, jalur penangkapan dan sistem pengawasan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pelanggaran.

## TUNA ADALAH ASET STRATEGIS INDONESIA

Tuna merupakan komoditas penting bagi ekspor perikanan Indonesia.

Penguatan ketertelusuran juga menjadi semakin relevan karena Indonesia sedang memperoleh peluang pasar baru, termasuk fasilitas tarif preferensi untuk sejumlah produk olahan tuna-cakalang ke Jepang.

Karena itu, reputasi produk Indonesia harus dijaga sejak kegiatan penangkapan hingga produk tiba di pasar tujuan.

Satu kasus pelanggaran dapat berdampak lebih luas apabila menimbulkan keraguan terhadap tata kelola perikanan nasional.

## ETH: PENGAWASAN KUAT, NELAYAN LEGAL HARUS SEMAKIN KUAT

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong KKP terus memperbaiki pengawasan dengan pendekatan teknologi, transparansi data, pendampingan nelayan dan penegakan hukum yang adil.

Pemerintah juga perlu memastikan hasil pengawasan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketika kapal ilegal dan pelanggaran dapat ditekan, sumber daya ikan dapat lebih terjaga dan nelayan legal mempunyai ruang usaha yang lebih sehat.

**Ketertelusuran bukan sekadar memenuhi tuntutan pasar internasional. Ketertelusuran harus menjadi alat untuk melindungi sumber daya ikan, menjaga reputasi Indonesia dan memastikan nelayan yang bekerja dengan benar memperoleh manfaat yang layak.**

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyerukan terciptanya tata kelola perikanan nasional dengan prinsip:

**laut terjaga, aturan ditegakkan, nelayan legal dilindungi dan kesejahteraan masyarakat pesisir diperkuat.**

### CATATAN FAKTUAL

KKP menyatakan hingga semester I 2026 telah menindak **87 kapal perikanan Indonesia yang melanggar ketentuan perizinan dan jalur tangkap**, serta mengenakan sanksi administratif dan pidana dalam **242 kasus kelautan dan perikanan**. Angka 242 tersebut tidak dinyatakan seluruhnya sebagai kasus tuna.

Pernyataan mengenai perlindungan nelayan legal, penguatan koperasi, pendampingan nelayan kecil dan prinsip penegakan hukum dalam naskah ini merupakan **rumusan sudut pemberitaan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang**, bukan kutipan langsung pejabat KKP.

**Sumber utama:** Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Perkuat Sistem Pemantauan & Ketertelusuran Perikanan Tuna*, Siaran Pers Nomor SP.224/SJ.5/VIII/2026, 7 Agustus 2026.