Gorontalo — Kamis, 10/09/2026 Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga harga kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan pasokan, dan melancarkan distribusi pangan.

Penguatan dilakukan melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program yang disiapkan antara lain optimalisasi Gerakan Pangan Murah, pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan serta penguatan Kerja Sama Antardaerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Purwanto, menjelaskan tekanan harga di Sulut berasal dari sejumlah komoditas, termasuk cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah.

Cabai rawit menjadi perhatian khusus karena Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya tekanan harga.

Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, menyatakan pemerintah kabupaten berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pada komoditas cabai rawit dan beras premium yang mengalami tekanan pasokan.

Bolmong Utara memiliki potensi lahan persawahan yang besar. Namun, produksi pertanian masih menghadapi keterbatasan alat dan mesin pertanian, khususnya ketika berlangsung panen serentak.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut–Gorontalo, Ardiansyah Inde, dalam pernyataannya menilai pengendalian inflasi harus memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat sekaligus melindungi pendapatan petani.

“Pengendalian inflasi bukan hanya menjaga angka, tetapi memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada saat yang sama, petani tetap harus mendapatkan harga yang layak atas hasil produksinya,” kata Ardiansyah Inde.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat pemantauan harga dari tingkat produsen sampai konsumen, memperlancar distribusi antarkecamatan, serta memastikan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di wilayah yang benar-benar mengalami kenaikan harga.

“Persoalan alat pertanian dan distribusi harus segera ditangani. Jangan sampai daerah memiliki lahan dan produksi yang besar, tetapi petani kesulitan saat panen sehingga pasokan terganggu dan harga meningkat,” ujarnya.

Ardiansyah juga menilai data produksi, stok, dan kebutuhan pangan harus diperbarui secara berkala agar pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum terjadi kelangkaan.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut–Gorontalo berharap kerja sama Bank Indonesia, TPID, pemerintah daerah, distributor, pedagang, dan kelompok tani mampu menjaga stabilitas pangan serta melindungi masyarakat dari lonjakan harga.

Data pemberitaan merujuk pada laporan ANTARA Sulawesi Utara, 10 September 2026.