PEKANBARU, RIAU — Kamis, 24 September 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan program subsidi uang muka atau down payment (DP) serta subsidi bunga kredit untuk membantu masyarakat memperoleh rumah layak dengan cicilan yang lebih terjangkau.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan dukungan anggaran untuk program tersebut direncanakan mulai tahun depan. Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

Rencana tersebut disampaikan setelah Agung menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Real Estate Indonesia Riau dan Bank Sumut di Pekanbaru pada Rabu, 23 September 2026.

Melalui subsidi DP, pemerintah kota diharapkan dapat membantu masyarakat yang kesulitan menyediakan uang muka pembelian rumah. Sementara dalam skema subsidi bunga, Pemko Pekanbaru berpeluang menanggung sebagian bunga atau margin kredit melalui kerja sama dengan perbankan.

Pemerintah kota juga sedang mendata masyarakat yang belum memiliki rumah. Pendataan melibatkan camat dan lurah agar jumlah penerima serta kebutuhan hunian di setiap wilayah dapat diketahui secara lebih akurat. Besaran bantuan dan jumlah rumah yang menjadi sasaran nantinya akan disesuaikan dengan hasil pendataan tersebut.

Sejalan dengan kebijakan nasional

Program yang disiapkan Pemko Pekanbaru memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hingga 30 Juni 2026 sebanyak 83.907 rumah telah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah menjangkau 91.531 rumah, sedangkan Kredit Program Perumahan telah menjangkau 95.878 debitur.

Presiden menempatkan penyediaan rumah layak sebagai bagian dari kehadiran negara untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menyambut positif rencana subsidi DP dan bunga kredit tersebut. Ia menilai kebijakan itu dapat menjadi langkah nyata untuk menerjemahkan program Presiden Prabowo sesuai kebutuhan masyarakat Pekanbaru.

“Program perumahan rakyat yang diarahkan Bapak Presiden Prabowo harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah. Rencana subsidi DP dan bunga kredit ini patut didukung karena dua hal tersebut sering menjadi hambatan terbesar bagi keluarga pekerja untuk memiliki rumah,” kata Muflihun.

Menurutnya, memiliki rumah bukan hanya persoalan kepemilikan bangunan. Rumah yang layak memberikan rasa aman, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan, serta menjadi fondasi bagi tumbuh kembang anak-anak.

Namun, Muflihun mengingatkan bahwa program tersebut memerlukan persiapan matang. Pemerintah kota perlu menyusun persyaratan yang sederhana, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.

Penerima harus tepat sasaran

Muflihun menekankan agar bantuan diprioritaskan bagi warga Pekanbaru yang benar-benar belum memiliki rumah, terutama keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, buruh, guru honorer, pengemudi angkutan, pedagang kecil, penyandang disabilitas, serta keluarga muda yang memenuhi persyaratan.

Validasi kepemilikan rumah dan kemampuan ekonomi calon penerima perlu dilakukan melalui integrasi data pemerintah. Langkah tersebut penting untuk mencegah penerima ganda, manipulasi dokumen, atau pemberian bantuan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak.

“Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru lebih mudah dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses atau kedekatan. Semua warga harus mendapat kesempatan yang sama berdasarkan data dan persyaratan yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar Pemko Pekanbaru menyediakan pusat informasi khusus, baik melalui layanan digital maupun kantor kecamatan. Informasi mengenai persyaratan, lokasi rumah, besaran subsidi, skema cicilan dan proses pengaduan harus diumumkan secara terbuka.

Rumah harus dekat dengan aktivitas warga

Selain keterjangkauan harga, lokasi perumahan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Rumah murah yang terlalu jauh dari tempat bekerja dapat menambah pengeluaran masyarakat untuk transportasi.
Kawasan perumahan juga harus dilengkapi jalan yang memadai, drainase, air bersih, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, ruang terbuka, pengelolaan sampah, serta akses transportasi umum.

Muflihun mengatakan pembangunan rumah tidak boleh menciptakan permukiman baru yang rawan banjir atau jauh dari pelayanan dasar. Pemerintah harus memastikan kelayakan lahan dan kualitas konstruksi sebelum rumah diserahkan kepada masyarakat.

“Warga jangan hanya diberikan rumah, tetapi kemudian menghadapi jalan rusak, banjir, kesulitan air bersih, atau biaya transportasi yang tinggi. Hunian layak harus didukung lingkungan yang layak,” lanjutnya.

Libatkan perbankan dan pengembang yang kredibel

Kerja sama dengan perbankan dinilai dapat memperluas jangkauan program apabila dilaksanakan dengan skema yang transparan. Simulasi cicilan harus disampaikan secara lengkap agar masyarakat mengetahui kewajibannya hingga masa kredit berakhir.

Pemko Pekanbaru juga diminta menyeleksi pengembang berdasarkan rekam jejak, kepastian lahan, kualitas bangunan, kelengkapan perizinan dan kemampuan menyelesaikan proyek tepat waktu.

Pengawasan perlu dilakukan sejak pembangunan hingga masa pemeliharaan. Masyarakat harus memiliki saluran pengaduan apabila menemukan kerusakan bangunan, fasilitas yang tidak sesuai perjanjian atau biaya tambahan yang sebelumnya tidak dijelaskan.

Muflihun berharap program perumahan tersebut turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Pekanbaru. Pembangunan rumah dapat melibatkan tenaga kerja lokal serta menggunakan produk dan bahan bangunan yang dihasilkan pelaku usaha daerah selama memenuhi standar.

Dengan demikian, kebijakan perumahan tidak hanya membantu keluarga memperoleh tempat tinggal, tetapi juga membuka pekerjaan dan menggerakkan perekonomian setempat.

DPK Elang Tiga Hambalang Pekanbaru menyatakan siap ikut menyosialisasikan program pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Organisasi masyarakat juga dapat berperan mengawasi pelaksanaan program agar tetap transparan dan berpihak kepada warga.

Rencana subsidi DP dan bunga kredit menjadi peluang besar bagi Pekanbaru untuk memperluas kepemilikan rumah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh ketepatan data, keterjangkauan cicilan, kualitas bangunan, kesiapan infrastruktur, serta keterbukaan pemerintah dalam menetapkan penerima.

“Semangat Presiden Prabowo adalah menghadirkan negara agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Di Pekanbaru, semangat itu harus diwujudkan melalui rumah yang aman, layak, dan benar-benar terjangkau bagi masyarakat,” tutup Muflihun.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru, 23 September 2026; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 14 Agustus 2026.