LSatuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Desak Pemerintah Perbaiki DTSEN, Buka Mekanisme Sanggah dan Pastikan Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

**BOGOR, RABU 26 AGUSTUS 2026 —** Persoalan ketepatan data penerima **Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah** menjadi perhatian nasional setelah muncul keluhan mengenai perubahan atau ketidaksesuaian tingkat kesejahteraan masyarakat dalam **Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)**.

**Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang (ETH)** meminta pemerintah memastikan persoalan administrasi dan ketidakakuratan data tidak sampai menyebabkan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.

**Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma**, menilai digitalisasi pendataan bantuan pendidikan merupakan langkah penting, tetapi teknologi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar tanpa mekanisme verifikasi terhadap kondisi nyata masyarakat.

> **“Jangan sampai mahasiswa miskin kehilangan beasiswa hanya karena sebuah angka di dalam sistem tidak menggambarkan keadaan keluarganya yang sebenarnya. Data dibuat untuk membantu manusia, bukan manusia dikorbankan karena data.”**

# PEMERINTAH HARI INI JANJI KOREKSI ANOMALI DESIL

Perkembangan terbaru pada **26 Agustus 2026**, pemerintah menyatakan keluhan masyarakat mengenai anomali data desil akan menjadi bahan koreksi dan penyempurnaan sistem.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI **Muhammad Qodari** mengatakan pemerintah akan kembali berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional terkait persoalan tersebut.

Pemerintah menyatakan sistem perlindungan sosial perlu terus disempurnakan dari sisi teknologi maupun kriteria penentuan penerima.

Satuan Mahasiswa ETH menyambut langkah koreksi tersebut.

Namun menurut Reza, penyelesaian harus dilakukan dengan cepat karena persoalan KIP Kuliah menyangkut keberlanjutan pendidikan seseorang.

> **“Kalau yang dipertaruhkan adalah apakah seorang mahasiswa bisa melanjutkan kuliah semester depan atau tidak, perbaikan data tidak boleh menunggu terlalu lama.”**

# DPR DESAK PEMBENTUKAN TIM KHUSUS

Persoalan desil juga mendapatkan perhatian DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI **Selly Andriany Gantina** pada 25 Agustus 2026 mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap data desil menyusul temuan ketidaksesuaian yang dinilai dapat memengaruhi hak masyarakat memperoleh program perlindungan sosial.

Menurut Selly, apabila hasil sistem berbeda dengan kondisi nyata masyarakat, pemerintah perlu memeriksa kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran serta mekanisme verifikasi yang digunakan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai desakan tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan **desil tidak berubah menjadi “vonis otomatis”** terhadap mahasiswa.

# DTSEN DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN

Sistem resmi KIP Kuliah menjelaskan bahwa kelayakan serta tingkat kesejahteraan atau **desil** calon penerima mengacu kepada DTSEN.

Pemerintah juga telah menyediakan mekanisme bagi pendaftar KIP Kuliah untuk **memeriksa tingkat desil dan melakukan pembaruan data apabila menemukan ketidaksesuaian** melalui layanan yang disediakan pemerintah.

Satuan Mahasiswa ETH menilai keberadaan mekanisme pembaruan tersebut penting, tetapi akses dan prosesnya harus mudah dipahami oleh mahasiswa.

Mahasiswa dari daerah dengan keterbatasan internet, keluarga yang kurang memahami sistem administrasi digital, ataupun mereka yang sedang menghadapi persoalan ekonomi mendadak harus tetap mendapatkan kesempatan melakukan klarifikasi.

# REZA: KONDISI KELUARGA TIDAK BISA DINILAI HANYA DARI SATU ANGKA

Menurut Reza, kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga mempunyai banyak dimensi.

Penilaian dapat dipengaruhi oleh:

* Penghasilan orang tua;
* Jumlah anggota keluarga;
* Kondisi rumah;
* Kepemilikan aset;
* Pengeluaran keluarga;
* Kondisi pekerjaan;
* Wilayah tempat tinggal;
* Tanggungan pendidikan;
* Hingga perubahan keadaan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba.

Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH meminta agar mahasiswa yang dinilai tidak memenuhi syarat berdasarkan data digital tetap memperoleh **hak untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kondisi sebenarnya**.

> **“Sistem boleh menggunakan data besar, tetapi keputusan akhir harus tetap memberikan ruang bagi fakta lapangan. Orang yang benar-benar miskin tidak boleh dinyatakan mampu hanya karena sebuah kesalahan pemadanan.”**

# KIP KULIAH 2026 MENJANGKAU LEBIH DARI SATU JUTA MAHASISWA

Skala program KIP Kuliah menunjukkan betapa pentingnya akurasi data.

Pemerintah menyebut anggaran KIP Kuliah pada 2026 mencapai sekitar **Rp15,3 triliun**, dengan target **1.047.221 mahasiswa penerima**.

Hingga **23 Agustus 2026**, jumlah mahasiswa yang telah tercatat menerima KIP Kuliah disebut mencapai sekitar **1,018 juta mahasiswa**.

Sementara berdasarkan data Kemendiktisaintek yang disampaikan pemerintah pada **26 Agustus 2026**, sebanyak **840.792 mahasiswa** masih berstatus aktif menerima KIP Kuliah pada semester genap 2026.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, angka sebesar itu berarti setiap kesalahan pendataan berpotensi berdampak terhadap banyak keluarga.

# 85 RIBU LEBIH MAHASISWA BERASAL DARI DAERAH 3T

KIP Kuliah juga mempunyai peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau **3T**.

Pemerintah pada hari ini menyebut terdapat **85.390 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang berasal dari wilayah 3T**.

Dari jumlah tersebut, 41.631 merupakan mahasiswa penerima di PTN dan 43.759 berada di PTS.

Satuan Mahasiswa ETH menilai data tersebut menunjukkan KIP Kuliah bukan hanya program bantuan biaya.

Program tersebut merupakan salah satu instrumen pemerataan kesempatan pendidikan.

> **“Bagi mahasiswa dari daerah terpencil, KIP Kuliah bisa menjadi perbedaan antara bisa kuliah atau berhenti setelah SMA. Karena itu akurasi penerima adalah persoalan keadilan pendidikan.”**

# BIAYA HIDUP Rp800 RIBU HINGGA Rp1,4 JUTA PER BULAN

Selain biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi, mahasiswa penerima KIP Kuliah mendapatkan bantuan biaya hidup.

Pemerintah pada **26 Agustus 2026** menjelaskan bantuan tersebut dibagi berdasarkan lima kluster wilayah dengan memperhitungkan indeks biaya hidup.

Besarnya mulai sekitar **Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan**, dan disalurkan langsung ke rekening mahasiswa penerima.

Satuan Mahasiswa ETH menilai mekanisme transfer langsung harus terus dijaga untuk mengurangi potensi pemotongan atau penyalahgunaan.

Mahasiswa juga perlu mengetahui secara jelas hak yang seharusnya mereka terima.

# JANGAN ADA MAHASISWA DICORET TANPA VERIFIKASI

Satuan Mahasiswa ETH secara khusus meminta perguruan tinggi tidak mengambil keputusan tergesa-gesa apabila terdapat perubahan status desil mahasiswa.

Sebelum bantuan dihentikan, menurut organisasi tersebut perlu dilakukan setidaknya:

### 1. PEMBERITAHUAN

Mahasiswa harus mengetahui alasan status penerima berubah.

### 2. VERIFIKASI

Kondisi sosial ekonomi keluarga perlu diperiksa kembali apabila terdapat keberatan.

### 3. HAK SANGGAH

Mahasiswa harus dapat menyerahkan dokumen atau bukti pendukung.

### 4. BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Pengaduan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian.

### 5. PERLINDUNGAN SELAMA PROSES

Mahasiswa yang sedang mengajukan koreksi data sebaiknya tidak langsung kehilangan akses pendidikan sebelum proses verifikasi selesai.

# SATUAN MAHASISWA ETH AJUKAN 8 LANGKAH NASIONAL

Untuk memperkuat ketepatan sasaran KIP Kuliah, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong:

**1. Audit dan evaluasi anomali DTSEN secara nasional.**

**2. Integrasi data BPS, Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi.**

**3. Verifikasi lapangan terhadap kasus yang meragukan.**

**4. Mekanisme sanggah yang sederhana dan cepat.**

**5. Perlindungan sementara terhadap mahasiswa yang sedang memperbaiki data.**

**6. Transparansi alasan diterima atau ditolaknya pengajuan KIP Kuliah.**

**7. Kanal pengaduan nasional yang dapat dilacak status penyelesaiannya.**

**8. Pengawasan mahasiswa dan masyarakat terhadap ketepatan penerima.**

# KAMPUS JUGA HARUS AKTIF

Sebelumnya Komisi VIII DPR pada **21 Agustus 2026** mendorong perguruan tinggi aktif mencocokkan data mahasiswa dengan DTSEN untuk memastikan KIP Kuliah tepat sasaran.

Perguruan tinggi dinilai mempunyai posisi penting karena pihak kampus berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan dapat mengetahui kondisi mereka secara lebih dekat.

Satuan Mahasiswa ETH mendukung keterlibatan tersebut.

Namun pengawasan kampus harus tetap objektif dan mempunyai standar yang jelas.

> **“Kampus jangan hanya menjadi pihak yang mengirim daftar nama. Kampus harus menjadi benteng terakhir agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan tidak tersingkir karena persoalan administratif.”**

# REZA: MAHASISWA JUGA HARUS JUJUR

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan perlindungan terhadap mahasiswa miskin harus berjalan bersama kejujuran calon penerima bantuan.

Mahasiswa dari keluarga mampu tidak boleh memanipulasi informasi agar mendapatkan bantuan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Reza menilai integritas harus berlaku dua arah.

> **“Kami membela mahasiswa yang haknya terancam karena salah data. Tetapi mahasiswa yang mampu juga harus mempunyai integritas untuk tidak mengambil hak orang lain.”**

# KIP KULIAH BUKAN SEKADAR BEASISWA

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, KIP Kuliah harus dilihat sebagai salah satu instrumen mobilitas sosial.

Ketika seorang anak dari keluarga miskin berhasil menjadi sarjana, dampaknya dapat mengubah kondisi ekonomi satu keluarga bahkan generasi berikutnya.

Pemerintah menyebut sejak program KIP Kuliah diluncurkan pada 2020 sebagai kelanjutan Bidikmisi, lebih dari **610 ribu penerima telah menyelesaikan pendidikan** pada jenjang sarjana/sarjana terapan maupun diploma.

Karena itu, setiap persoalan data yang dapat menghalangi akses mahasiswa harus ditangani secara serius.

# REZA PRASATRIA DHARMA: JANGAN BIARKAN SALAH DATA MENGUBUR CITA-CITA

**Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma** menegaskan organisasi mahasiswa harus hadir ketika hak pendidikan mahasiswa terancam.

> **“Jangan biarkan satu kesalahan data mengubur cita-cita seorang anak Indonesia. Kalau datanya salah, perbaiki. Kalau mahasiswa memang layak, berikan haknya. Kalau terdapat penyalahgunaan, tindak. Prinsipnya sederhana: KIP Kuliah harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.”**

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyerukan agar pemerintah, BPS, Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi memperkuat koordinasi sehingga **DTSEN menjadi alat memperbaiki ketepatan bantuan, bukan penghalang baru bagi masyarakat miskin memperoleh pendidikan tinggi.**

## SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

**Ketua Umum: REZA PRASATRIA DHARMA**

### **KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI**

**PERBAIKI DATA — LINDUNGI MAHASISWA — TEPATKAN BANTUAN — SELAMATKAN MASA DEPAN**

**“Jangan Ada Mahasiswa Putus Kuliah karena Salah Data.”**