Indonesia telah mengakhiri KLB polio tipe 2, tetapi pemerataan imunisasi, penguatan pelayanan puskesmas, dan pengawasan kesehatan anak tetap menjadi prioritas untuk mencegah penularan kembali.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 2 November 2026 (WIB).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar yang berlangsung pada 1–31 Oktober 2026.

Organisasi mahasiswa menilai bahwa pemerataan pelayanan imunisasi merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak di wilayah yang mengalami keterbatasan akses fasilitas kesehatan.

Indonesia Telah Mengakhiri KLB Polio

Berdasarkan pengumuman bersama WHO dan Kementerian Kesehatan pada 21 November 2025, kejadian luar biasa (KLB) polio tipe 2 di Indonesia resmi dinyatakan berakhir pada 19 November 2025.

Selama penanganan KLB, hampir 60 juta dosis tambahan vaksin polio diberikan kepada anak-anak. Kasus terakhir yang dikonfirmasi terjadi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

Cakupan dosis kedua vaksin polio inaktif atau IPV meningkat dari 63 persen pada 2023 menjadi 73 persen pada 2024.

Berakhirnya KLB tidak berarti risiko polio telah hilang sepenuhnya. WHO dan pemerintah tetap menekankan pentingnya imunisasi rutin serta pengawasan penyakit.

Kementerian Kesehatan Laksanakan Imunisasi Kejar

Dalam keterangan resmi 6 Oktober 2026, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan bahwa imunisasi tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan.

Kemenkes menjelaskan bahwa Bulan Imunisasi Kejar pada 1–31 Oktober 2026 bertujuan meningkatkan perlindungan bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.

Artikel telaah kesehatan yang diterbitkan ANTARA pada 1 November 2026 kembali menekankan pentingnya imunisasi lengkap, surveilans, dan penjangkauan keluarga yang sulit mengakses pelayanan kesehatan. Artikel tersebut merupakan analisis kesehatan, bukan pengumuman kejadian wabah baru.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, menempatkan pemerataan pelayanan kesehatan sebagai bagian penting dari agenda kontrol sosial mahasiswa.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa keberhasilan program imunisasi perlu diukur berdasarkan jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sesuai jadwal, pemerataan akses, keamanan pelayanan, dan kualitas pencatatan.

Organisasi mendorong pemerintah memastikan bahwa keluarga di daerah terpencil, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok yang mengalami hambatan transportasi tetap memperoleh kesempatan pelayanan kesehatan yang setara.

Pertanyaan Pengawasan Pelaksanaan Program

Sejumlah pertanyaan memerlukan penjelasan resmi: Berapa anak berhasil dijangkau selama Oktober 2026? Berapa anak masih membutuhkan imunisasi susulan? Bagaimana ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan di setiap daerah? Apakah pengaduan masyarakat ditangani sesuai prosedur?

Hasil akhir nasional Bulan Imunisasi Kejar 2026 belum dapat dipastikan berdasarkan sumber yang diperiksa dalam penyusunan berita ini.

Empat Rekomendasi Perbaikan

1. Evaluasi cakupan imunisasi. Kemenkes dan dinas kesehatan perlu membandingkan jumlah sasaran dengan realisasi. Indikatornya persentase anak dengan imunisasi sesuai usia. Data yang belum lengkap perlu diverifikasi.

2. Pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan puskesmas perlu memperkuat pelayanan keliling. Indikatornya jumlah anak yang berhasil dijangkau. Manfaatnya memperluas akses, meskipun membutuhkan biaya operasional.

3. Penguatan pencatatan dan surveilans. Kemenkes perlu memperbaiki kualitas data imunisasi dan deteksi lumpuh layuh akut. Indikatornya kelengkapan laporan serta ketepatan tindak lanjut. Kerahasiaan data pasien wajib dijaga.

4. Pengawasan partisipatif. Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dapat membantu edukasi kesehatan serta survei akses pelayanan. Indikatornya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti. Kegiatan wajib berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan tidak menggantikan pemeriksaan medis.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat memperkuat kolaborasi untuk menjaga keberhasilan pengendalian polio melalui pelayanan yang merata, transparan, dan berkelanjutan.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI