Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 2 November 2026

Perlindungan terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil menjadi salah satu persoalan penting dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Pekerja perempuan berhak memperoleh perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, cuti melahirkan, serta kepastian hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan pekerja perempuan, khususnya bagi pekerja yang sedang menjalani masa kehamilan hingga setelah melahirkan.

Perlindungan tersebut diperlukan agar pekerja perempuan tidak menghadapi diskriminasi, tekanan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, maupun pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah mengatur perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk ketentuan mengenai pekerjaan pada malam hari, cuti melahirkan, dan perlindungan dari PHK karena hamil atau melahirkan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan penguatan perlindungan bagi ibu bekerja, termasuk hak cuti melahirkan dan dukungan selama masa pemulihan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan tersebut tidak boleh berhenti pada ketentuan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan perusahaan yang jelas, pengawasan pemerintah, dan pemahaman pekerja terhadap haknya.

Artikel ini merupakan pembahasan perlindungan pekerja perempuan secara nasional dan bukan laporan mengenai perusahaan tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran pada tanggal penerbitan.

1. Peristiwa apa yang menjadi perhatian?

Persoalan yang menjadi perhatian adalah pentingnya pemenuhan hak pekerja perempuan selama kehamilan, persalinan, dan masa pemulihan setelah melahirkan.

Perlindungan mencakup keselamatan kerja, cuti melahirkan, pembayaran upah sesuai ketentuan, serta larangan PHK yang didasarkan pada kehamilan atau persalinan.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perusahaan perlu memastikan pekerja perempuan dapat menjalankan haknya tanpa mengalami diskriminasi atau intimidasi.

2. Siapa saja yang berkaitan dengan persoalan ini?

Pihak yang berkaitan meliputi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, perusahaan, pengusaha, serikat buruh, serikat pekerja, serta seluruh pekerja perempuan di Indonesia.

Perusahaan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mempunyai peran dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan ketenagakerjaan sesuai kewenangan.

Serikat pekerja dapat memberikan pendidikan mengenai hak pekerja perempuan serta membantu pendampingan apabila terjadi perselisihan.

3. Kapan persoalan ini menjadi perhatian?

Perlindungan pekerja perempuan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku.

Pada 2 Juli 2024, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diundangkan.

Pada Senin, 2 November 2026, persoalan perlindungan pekerja perempuan hamil diangkat sebagai perhatian terhadap pentingnya penerapan ketentuan hukum dalam dunia kerja Indonesia.

4. Di mana perlindungan pekerja perempuan harus diterapkan?

Perlindungan tersebut berlaku secara nasional di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaannya diperlukan pada perusahaan manufaktur, kawasan industri, perdagangan, pergudangan, perkantoran, transportasi, sektor jasa, dan berbagai bidang pekerjaan lainnya.

Perusahaan dengan sistem kerja bergilir atau pekerjaan yang memiliki risiko terhadap kesehatan juga perlu memperhatikan ketentuan perlindungan pekerja perempuan.

5. Mengapa perlindungan pekerja perempuan hamil sangat penting?

Kehamilan dan persalinan merupakan kondisi yang memerlukan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pekerja perempuan yang menghadapi beban pekerjaan berisiko tanpa perlindungan memadai dapat mengalami gangguan kesehatan atau keselamatan.

Ketidakpastian hubungan kerja juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya.

Karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar pekerja perempuan dapat menjalani masa kehamilan, persalinan, dan pemulihan dengan aman tanpa kehilangan hak ketenagakerjaannya secara tidak sah.

6. Bagaimana ketentuan perlindungan dan pemenuhan haknya?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat ketentuan cuti melahirkan dengan hak paling singkat tiga bulan pertama dan tambahan paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dalam ketentuan tersebut, pekerja perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan berhak memperoleh upah penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat, serta 75 persen upah untuk bulan kelima dan keenam apabila memenuhi persyaratan perpanjangan cuti.

Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan dari pemberhentian karena menggunakan hak cuti melahirkan.

Selain itu, Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melarang PHK dengan alasan pekerja perempuan hamil, melahirkan, mengalami keguguran kandungan, atau menyusui bayinya.

Perusahaan perlu memperhatikan kondisi kesehatan pekerja berdasarkan pemeriksaan medis dan ketentuan keselamatan kerja.

Pekerja juga perlu mengetahui prosedur pengajuan cuti serta dokumen yang diperlukan agar haknya dapat dipenuhi sesuai hukum.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan pekerja perempuan hamil merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dan perusahaan dalam menjaga kesejahteraan keluarga pekerja.

Organisasi menilai bahwa kehamilan tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak pekerja secara diskriminatif.

Pekerja perempuan yang sedang hamil harus memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan sesuai kondisi serta risiko pekerjaannya.

Perusahaan juga perlu memastikan pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan tidak mengalami kehilangan pekerjaan dengan alasan yang dilarang oleh hukum.

Organisasi memandang bahwa hubungan industrial yang sehat harus memberikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap martabat pekerja perempuan.

SARAN DAN MASUKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

1. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Memperluas sosialisasi mengenai hak pekerja perempuan hamil, ketentuan cuti melahirkan, pembayaran upah selama cuti, dan perlindungan dari PHK diskriminatif.

Pemerintah juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak pekerja perempuan.

2. Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan ibu bekerja.

3. Kepada pemerintah daerah dan dinas ketenagakerjaan

Meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi pekerja perempuan yang menghadapi persoalan cuti melahirkan, keselamatan kerja, atau dugaan diskriminasi.

4. Kepada perusahaan dan pengusaha

Memastikan pekerja perempuan memperoleh hak cuti melahirkan, pembayaran upah sesuai ketentuan, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perusahaan juga diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pengajuan cuti dan hak pekerja setelah kembali bekerja.

5. Kepada serikat buruh dan serikat pekerja

Memberikan pendidikan hukum mengenai perlindungan pekerja perempuan serta membantu pendampingan apabila terjadi dugaan pelanggaran.

6. Kepada pengawas ketenagakerjaan

Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kewenangan apabila terdapat dugaan pelanggaran hak pekerja perempuan.

7. Kepada seluruh pekerja perempuan Indonesia

Memahami hak ketenagakerjaan selama kehamilan dan persalinan, menyimpan dokumen hubungan kerja, serta mengajukan cuti melalui prosedur yang berlaku.

Apabila menghadapi dugaan pelanggaran, pekerja dapat meminta pendampingan dan menggunakan mekanisme penyelesaian sesuai hukum.

PENTINGNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan pekerja perempuan hamil harus mencakup pencegahan risiko keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan perlu memperhatikan karakteristik pekerjaan, paparan bahan berbahaya, beban fisik, dan kondisi lingkungan kerja.

Penilaian risiko perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan ketentuan hukum serta rekomendasi tenaga medis apabila diperlukan.

Pengaturan pekerjaan yang aman dapat membantu menjaga kesehatan pekerja sekaligus mempertahankan produktivitas perusahaan.

PERLINDUNGAN HUBUNGAN KERJA SETELAH MELAHIRKAN

Pekerja perempuan yang kembali bekerja setelah menjalani cuti melahirkan perlu memperoleh perlindungan hubungan kerja sesuai ketentuan hukum.

Perusahaan juga perlu memperhatikan hak pekerja perempuan untuk memberikan air susu ibu kepada anaknya selama waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa dukungan terhadap ibu bekerja merupakan bagian penting dari perlindungan keluarga pekerja.

Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan ibu dan anak dapat membantu menciptakan hubungan industrial yang lebih manusiawi.

HARAPAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap seluruh perusahaan di Indonesia meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan pekerja perempuan.

Organisasi mengharapkan pemerintah memperkuat pembinaan dan pengawasan agar hak cuti melahirkan, keselamatan kerja, dan perlindungan hubungan kerja dapat terlaksana secara nyata.

Pekerja perempuan tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja hanya karena menjalankan fungsi reproduksi atau menggunakan hak yang dijamin undang-undang.

Perlindungan terhadap ibu bekerja merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan generasi mendatang, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa kemajuan dunia usaha harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak pekerja perempuan, keselamatan kerja, dan perlindungan keluarga.

SUMBER BERITA DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai pekerja perempuan, cuti melahirkan, dan larangan PHK diskriminatif.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

3. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Informasi kebijakan perlindungan pekerja perempuan dan hubungan industrial.

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Informasi kebijakan perlindungan perempuan dan kesejahteraan ibu bekerja.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

Redaksi: Elang Tiga Global News

Editor: Rapi