Hambalang, 26 Juni 2026 – Menyikapi meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri, Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah bergerak cepat dalam mengambil langkah konkret guna melindungi para pekerja dan menjaga stabilitas dunia usaha.

Pemerintah bersama DPR diketahui telah menggelar rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK untuk memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Pemerintah juga menegaskan akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang memengaruhi sektor industri, termasuk pasokan energi dan permasalahan lain yang dapat memicu PHK.

Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dan DPR dalam membentuk Satgas Mitigasi PHK. Menurutnya, langkah tersebut harus diikuti dengan kebijakan nyata yang mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak-hak pekerja.

“Kami berharap pemerintah dapat mengutamakan penyelamatan lapangan pekerjaan, memperkuat koordinasi dengan dunia usaha, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pencegahan PHK harus menjadi prioritas bersama,” ujar Safrizal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja merupakan kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan mencari solusi terbaik agar produktivitas industri tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerja. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi ini,” kata Ganda Satria Dharma.

Elang Tiga Hambalang berharap Satgas Mitigasi PHK dapat bekerja secara efektif dalam memetakan persoalan di setiap sektor industri, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan angka PHK dapat ditekan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

Sumber:
Kompas TV, “Ancaman PHK Massal! Pemerintah Siapkan Langkah, Andi Gani Sebut Situasi Kritis”, dipublikasikan 26 Juni 2026.

Keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait pembentukan Satgas Mitigasi PHK.