Giuseppe Garibaldi Tiba di Indonesia, DPN ETH: Kapal Besar Harus Menghasilkan Kekuatan Pertahanan yang Sebanding dengan Biaya Operasinya
Hambalang, Kabupaten Bogor — 19 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti tibanya kapal ITS Giuseppe Garibaldi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai bagian dari penguatan kemampuan maritim Indonesia. DPN ETH menilai penambahan platform pertahanan berukuran...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
Hambalang, Kabupaten Bogor — 19 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti tibanya kapal ITS Giuseppe Garibaldi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai bagian dari penguatan kemampuan maritim Indonesia. DPN ETH menilai penambahan platform pertahanan berukuran besar harus diikuti perencanaan menyeluruh mengenai modernisasi, personel, pemeliharaan, kesiapan galangan nasional, fungsi operasional, dan biaya siklus hidup kapal.
Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi ITS Giuseppe Garibaldi tiba di Tanjung Priok pada Jumat, 18 September 2026, setelah berlayar dari Taranto, Italia, sejak 24 Agustus sejauh sekitar 6.870 nautical mile melalui Terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia dan ALKI I. Kapal tersebut merupakan hibah Pemerintah Italia kepada Indonesia. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian meninjau langsung kondisi kapal, termasuk flight deck, anjungan, Pusat Informasi Tempur dan hanggar.
H. Safrizal: Hibah Tetap Membutuhkan Anggaran Jangka Panjang
H. Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyatakan penguatan pertahanan laut merupakan kepentingan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, menurutnya, status hibah tidak berarti kapal dapat dioperasikan tanpa biaya besar dalam jangka panjang.
“Indonesia memang membutuhkan kemampuan pertahanan laut yang kuat. Tetapi setiap alutsista besar harus dihitung dari manfaat operasional, kebutuhan pemeliharaan, kesiapan awak, bahan bakar, suku cadang, modernisasi sampai kemampuan industri pertahanan kita untuk menopangnya.”
H. Safrizal mengatakan pemerintah perlu memastikan investasi lanjutan terhadap kapal tersebut menghasilkan kemampuan nyata yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.
“Jangan hanya melihat bahwa kapalnya diperoleh melalui hibah. Setelah kapal menjadi milik Indonesia, negara yang menanggung operasional dan pemeliharaannya. Karena itu setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan manfaat pertahanan dan kemanusiaan yang jelas,” tegas H. Safrizal.
Akan Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan proses serah terima kapal dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026 di Tanjung Priok.
Setelah proses tersebut, bendera Italia direncanakan diganti dengan bendera Indonesia dan ITS Giuseppe Garibaldi resmi menjadi KRI Sriwijaya. Sampai 19 September 2026, kapal masih berstatus kapal berbendera Italia karena proses serah terima belum berlangsung.
DPN ETH menilai perbedaan status tersebut penting dijelaskan kepada publik agar pemberitaan tidak mendahului proses formal.
Kapal Berusia 41 Tahun Akan Dimodernisasi
KSAL Muhammad Ali menyampaikan kapal tersebut telah berusia sekitar 41 tahun, tetapi diproyeksikan masih dapat dioperasikan TNI AL selama 15 hingga 20 tahun dengan modernisasi dan retrofit. Modernisasi direncanakan melibatkan PT PAL Indonesia bersama Fincantieri dari Italia.
Menurut KSAL, penyesuaian juga diperlukan agar teknologi dan konfigurasi kapal sesuai dengan kebutuhan operasi TNI AL serta kondisi laut tropis Indonesia.
Bagi DPN ETH, usia platform membuat program retrofit menjadi salah satu bagian paling penting yang perlu diawasi.
Ganda Satria Dharma: Hitung Total Cost of Ownership
Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Ketua Umum dengan meminta pemerintah dan TNI AL menyusun perhitungan jangka panjang mengenai penggunaan kapal.
“Penegasan Ketua Umum H. Safrizal harus diterjemahkan melalui perhitungan total cost of ownership. Jangan hanya menghitung biaya memperoleh kapal. Hitung modernisasi, perawatan mesin, suku cadang, bahan bakar, pelatihan awak, docking, sistem elektronik dan biaya operasinya selama 15 sampai 20 tahun.”
Ganda menilai perhitungan tersebut penting agar modernisasi pertahanan dapat diselaraskan dengan kemampuan anggaran pertahanan nasional.
“Kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan untuk membuat kapal selalu siap beroperasi. Kapal besar yang jarang bisa berlayar karena persoalan pemeliharaan tentu tidak menghasilkan kemampuan pertahanan secara optimal,” jelas Ganda.
400 Personel TNI AL Dipersiapkan
TNI AL telah menyiapkan sekitar 400 personel untuk menjadi awak KRI Sriwijaya. Menurut calon komandan kapal, Kolonel Laut (P) Fuad Hasan, sekitar 100 personel telah berada di kapal, sementara 300 personel tambahan telah menjalani pelatihan dan akan bergabung setelah peresmian.
Personel menjalani pendidikan teori pengoperasian kapal serta prosedur bertugas di kapal, termasuk familiarisasi di pangkalan Angkatan Laut Italia di Taranto.
DPN ETH menilai kesiapan sumber daya manusia sama pentingnya dengan kesiapan teknis kapal.
Ganda: Transfer Pengetahuan Harus Menjadi Target Utama
Ganda Satria Dharma mengatakan kehadiran platform baru seharusnya menghasilkan transfer kemampuan kepada personel dan industri nasional.
“Indonesia jangan hanya mampu mengoperasikan. Kita harus semakin mampu memelihara, melakukan retrofit, mengintegrasikan sistem dan pada akhirnya membangun kemampuan teknologi maritim sendiri.”
Menurutnya, keterlibatan PT PAL dalam proses modernisasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kompetensi teknis nasional sepanjang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas benar-benar masuk dalam pelaksanaan program.
Mampu Membawa Belasan Helikopter
Kementerian Pertahanan menyebut kapal jenis Through-deck Aviation Cruiser itu mampu membawa belasan helikopter dan dapat melakukan take-off empat helikopter secara simultan menggunakan fasilitas flight deck serta ski-jump.
Kemampuan tersebut membuat kapal tidak hanya relevan terhadap operasi pertahanan, tetapi juga dapat mendukung mobilitas udara dalam operasi kemanusiaan.
Keterangan TNI AL menyebut kapal akan diarahkan antara lain untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, sekaligus memperkuat Sistem Senjata Armada Terpadu TNI AL.
H. Safrizal: Indonesia Butuh Kapal yang Bisa Bekerja pada Masa Damai dan Krisis
H. Safrizal mengatakan karakter geografis Indonesia membuat kemampuan bantuan bencana dari laut mempunyai nilai strategis.
“Indonesia menghadapi gempa, tsunami, banjir, karhutla dan berbagai bencana lainnya. Kalau kapal ini dapat membawa helikopter, logistik, tenaga medis dan mendukung operasi kemanusiaan, maka fungsi tersebut harus masuk dalam doktrin dan latihan secara nyata.”
Menurutnya, penggunaan ganda untuk kepentingan pertahanan dan OMSP dapat memperbesar manfaat kapal sepanjang kesiapan operasional tetap terjaga.
Modernisasi Harus Menguatkan Industri Pertahanan Dalam Negeri
DPN ETH juga menyoroti rencana keterlibatan PT PAL dalam retrofit kapal.
Organisasi menilai proyek tersebut sebaiknya memberikan manfaat jangka panjang bagi kemampuan industri nasional, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan satu kapal.
Ganda Satria Dharma mengatakan pekerjaan modernisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan insinyur dan teknisi Indonesia.
“Setiap kerja sama dengan Fincantieri seharusnya menghasilkan pengetahuan yang tertinggal di Indonesia. Setelah proyek selesai, teknisi Indonesia harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada sebelumnya.”
DPN ETH Dorong Tujuh Langkah
DPN ETH mendorong pemerintah, Kementerian Pertahanan dan TNI AL memastikan audit kelayakan teknis kapal; perhitungan biaya siklus hidup 15–20 tahun; modernisasi dan retrofit berbasis kebutuhan operasi; kesiapan 400 awak beserta program pelatihan berkelanjutan; optimalisasi PT PAL dan transfer teknologi; doktrin penggunaan untuk operasi militer maupun penanggulangan bencana; serta evaluasi kesiapan operasional secara berkala.
DPN ETH juga menilai transparansi kepada publik tetap diperlukan sepanjang informasi yang disampaikan tidak menyangkut data pertahanan yang bersifat rahasia.
H. Safrizal menegaskan:
“Pertahanan yang kuat bukan diukur dari seberapa besar kapal yang kita miliki, tetapi seberapa siap kapal itu digunakan ketika negara membutuhkannya.”
Ganda Satria Dharma menambahkan:
“Kalau KRI Sriwijaya nantinya mampu memberikan kesiapan pertahanan, membantu operasi kemanusiaan, meningkatkan kemampuan personel dan sekaligus memperkuat PT PAL, manfaat strategisnya akan jauh lebih luas.”





