Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 2 November 2026.

Perkembangan harga bahan pangan kembali menjadi perhatian dunia usaha Indonesia setelah Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah sebesar Rp124.400 per kilogram dalam pemantauan Senin, 2 November 2026.

Pada waktu yang sama, harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp39.400 per kilogram, sementara harga cabai merah keriting berada pada Rp101.900 per kilogram.

Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan berbagai komoditas tersebut sebagai bahan baku kegiatan produksi.

Berdasarkan data yang dikutip ANTARA dari PIHPS pada Senin pukul 09.52 WIB, sejumlah komoditas pangan strategis masih berada pada tingkat harga yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan pelaku usaha.

Dalam perkembangan terkait, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membantu mengurangi kesenjangan harga cabai antara daerah penghasil dan wilayah konsumen.

Pemerintah menilai kerja sama perdagangan antardaerah dapat membantu memperlancar pasokan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan tersebut sebagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat, terutama pedagang pasar tradisional, pengusaha kuliner, koperasi petani, distributor pangan, dan pelaku industri pengolahan makanan.

Namun, kebijakan stabilisasi harga harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen, pengusaha sebagai pelaku distribusi, serta masyarakat sebagai konsumen.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional, meningkatkan peran koperasi dan BUMD, melindungi keberlangsungan UMKM, serta memastikan hasil pertanian dapat dipasarkan secara efisien dengan harga yang memberikan manfaat adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

PIHPS Bank Indonesia Catat Sejumlah Harga Pangan Masih Tinggi

Berdasarkan pemantauan PIHPS Nasional yang dilaporkan ANTARA pada Senin, 2 November 2026, pukul 10.10 WIB, harga sejumlah kebutuhan pangan di tingkat pedagang eceran menunjukkan perkembangan yang perlu menjadi perhatian.

Harga cabai rawit merah tercatat Rp124.400 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting mencapai Rp101.900 per kilogram dan cabai merah besar Rp91.250 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau tercatat sebesar Rp52.500 per kilogram.

Pada komoditas lainnya, harga bawang merah berada pada Rp70.000 per kilogram, sedangkan bawang putih mencapai Rp63.150 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar tercatat Rp53.750 per kilogram, sementara telur ayam ras sebesar Rp39.400 per kilogram.

Untuk bahan pangan lainnya, PIHPS mencatat harga minyak goreng curah sebesar Rp25.650 per liter dan gula pasir lokal Rp25.150 per kilogram.

Namun, angka-angka tersebut merupakan hasil pemantauan pada waktu tertentu dalam sistem PIHPS Nasional.

Harga tersebut tidak berarti seluruh pasar tradisional, kabupaten, dan provinsi di Indonesia menjual komoditas dengan harga yang sama.

Perbedaan harga dapat terjadi karena kondisi produksi, ketersediaan barang, biaya transportasi, kualitas produk, serta perkembangan permintaan di setiap daerah.

Karena itu, pemantauan harga perlu dilakukan secara berkala dan dibandingkan menggunakan metode serta cakupan data yang sama.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Transparansi Informasi Harga

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai keterbukaan informasi harga pangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengusaha membutuhkan informasi harga yang akurat untuk menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual.

Namun, informasi tersebut perlu dibedakan berdasarkan tingkat perdagangan.

Harga di tingkat petani dapat berbeda dari harga distributor, pedagang grosir, maupun pedagang eceran.

Perbedaan tersebut dapat mencerminkan adanya biaya pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, penyusutan barang, dan pelayanan distribusi.

Asosiasi Pengusaha ETH mendorong pemerintah memperkuat sistem informasi harga pangan yang dapat diakses pelaku usaha hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.

Keterbukaan harga diharapkan membantu UMKM merencanakan kegiatan produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ketidakpastian biaya usaha.

Perbedaan Harga Cabai Antarwilayah Menjadi Perhatian Pemerintah

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menyampaikan perlunya memperkuat kerja sama pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan harga cabai.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-3 di Jakarta.

Saleh mencontohkan perbedaan harga cabai antara daerah penghasil di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan wilayah konsumen di Papua.

Menurut keterangannya, harga cabai yang ditemuinya di tingkat petani melalui sistem lelang di Magelang berada pada kisaran Rp45.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai di wilayah Papua menurut contoh yang disampaikannya dapat mencapai Rp250.000 per kilogram.

Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan besarnya tantangan distribusi dari sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Namun, kedua angka tersebut merupakan contoh kondisi harga yang disampaikan Wakil Menteri Pertanian pada lokasi dan tingkat perdagangan berbeda.

Angka Rp250.000 per kilogram tidak boleh langsung dianggap sebagai harga rata-rata cabai di seluruh Papua.

Demikian pula, perbedaan harga antara tingkat petani dan konsumen tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai keuntungan perantara perdagangan.

Biaya transportasi, risiko kerusakan barang, serta kondisi geografis juga perlu diperhitungkan.

Asosiasi Pengusaha ETH Mendorong Kerja Sama BUMD dan Koperasi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang kerja sama antara BUMD, koperasi, dan pengusaha daerah sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Daerah yang mempunyai produksi cabai melimpah dapat mengembangkan kerja sama dengan wilayah yang menghadapi kekurangan pasokan.

BUMD dapat membantu mempertemukan produsen dan pembeli melalui hubungan usaha yang transparan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.

Sementara itu, koperasi petani dapat membantu mengonsolidasikan hasil produksi anggota.

Perusahaan transportasi dan distributor lokal juga dapat dilibatkan untuk membantu kelancaran pengiriman.

Namun, kerja sama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasar dan perhitungan biaya yang jelas.

Asosiasi Pengusaha ETH berpandangan bahwa penguatan perdagangan antardaerah harus memperpendek hambatan distribusi, bukan sekadar menambah lembaga perantara yang dapat meningkatkan biaya.

Produksi Cabai Nasional Diperkirakan Mencapai 133 Ribu Ton

Kementerian Pertanian sebelumnya menjelaskan bahwa produksi cabai rawit nasional pada Oktober 2026 diperkirakan mencapai sekitar 133,1 ribu ton.

Sementara itu, produksi cabai besar diperkirakan berada pada kisaran 115 ribu ton.

Pemerintah menilai bahwa produksi perlu diimbangi dengan distribusi yang merata agar ketersediaan barang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sebanyak 26 kabupaten sentra produksi menyumbang sekitar 65 persen dari total produksi cabai nasional.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya konsentrasi produksi pada sejumlah wilayah tertentu.

Daerah yang tidak mempunyai produksi cabai memadai membutuhkan pasokan dari sentra penghasil.

Namun, produksi cabai mempunyai karakteristik yang dipengaruhi musim, cuaca, kondisi tanaman, serta kemampuan petani melakukan pemanenan.

Karena itu, perkiraan produksi Oktober tidak otomatis menunjukkan volume barang yang telah tersedia di seluruh daerah pada November.

Pemerintah tetap perlu memantau perkembangan panen, kebutuhan konsumsi, serta kondisi distribusi.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Penguatan Sentra Produksi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai peningkatan produktivitas pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan.

Namun, meningkatnya hasil panen tidak otomatis memberikan pendapatan lebih tinggi kepada petani apabila tidak tersedia pasar dan fasilitas distribusi yang baik.

Petani membutuhkan kepastian pembeli serta kemampuan menjaga kualitas hasil produksi.

Koperasi dapat membantu mengembangkan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengemasan, dan pemasaran hasil pertanian.

Asosiasi mendorong pemerintah memperkuat fasilitas pascapanen pada wilayah sentra produksi.

Pengembangan tersebut dapat mencakup penyimpanan, pengemasan, serta pengaturan transportasi berdasarkan kebutuhan.

Peningkatan produksi pertanian harus berjalan bersama penguatan pasar agar petani memperoleh pendapatan yang layak dan masyarakat mendapatkan bahan pangan secara berkelanjutan.

Bapanas Perkuat Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi

Badan Pangan Nasional sebelumnya telah mengumumkan langkah stabilisasi harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Dalam keterangan resmi pada 26 Oktober 2026, Bapanas menyampaikan bahwa harga cabai rawit merah yang dipantau ketika itu berada 61,6 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Sementara itu, cabai merah keriting tercatat 43,03 persen di atas harga acuan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperlancar pasokan.

Melalui skema FDP, pemerintah membantu pengiriman bahan pangan dari wilayah surplus menuju daerah yang menghadapi kekurangan pasokan atau tekanan harga.

Pemerintah daerah diminta mengajukan kebutuhan fasilitasi dengan menyampaikan data mengenai pemasok, calon pembeli, harga, dan kondisi pasar tujuan.

Namun, program tersebut harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Angka 61,6 persen dan 43,03 persen merupakan hasil pemantauan Bapanas pada 26 Oktober 2026, bukan persentase kenaikan harga yang dihitung dari data PIHPS tanggal 2 November.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Evaluasi Efektivitas Stabilisasi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat ketersediaan pangan dan mengurangi tekanan harga.

Namun, pelaksanaan intervensi harus mempunyai ukuran keberhasilan yang jelas.

Pemerintah perlu mengetahui berapa banyak komoditas yang dikirim, biaya distribusi yang dikeluarkan, harga sebelum dan sesudah intervensi, serta manfaat yang diterima konsumen.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan harga yang diterima petani.

Penurunan harga di tingkat konsumen tidak seharusnya dilakukan dengan menekan pendapatan produsen secara tidak proporsional.

Asosiasi mendorong agar program stabilisasi diperkuat melalui evaluasi berkala yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pangan harus memberikan manfaat kepada konsumen tanpa mengabaikan kelayakan usaha petani, koperasi, dan pelaku distribusi.

Kenaikan Harga Bahan Pangan Menekan UMKM Kuliner

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan harga pangan mempunyai dampak terhadap berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Warung makan, usaha katering, pedagang makanan siap saji, rumah makan, dan industri makanan olahan membutuhkan bahan baku secara rutin.

Kenaikan harga cabai, telur, daging ayam, maupun komoditas lainnya dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja.

Namun, pengusaha tidak selalu dapat langsung menyesuaikan harga jual karena harus memperhatikan daya beli konsumen.

Kondisi tersebut dapat mempersempit keuntungan apabila biaya bahan baku meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan usaha.

Sebagian pengusaha mungkin perlu menyesuaikan jumlah pembelian, mengurangi pemborosan, atau memperbaiki perencanaan persediaan.

Namun, penyesuaian operasional harus tetap menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Perlindungan UMKM Pangan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai UMKM kuliner membutuhkan dukungan agar mampu menghadapi perubahan harga bahan baku.

Pemerintah bersama organisasi pengusaha dapat memperluas pelatihan pengelolaan biaya produksi.

Pelaku usaha perlu memperoleh pengetahuan mengenai pencatatan pembelian, perhitungan harga pokok produksi, pengelolaan stok, serta penyusunan rencana bisnis.

Asosiasi juga mendorong pengembangan kemitraan langsung antara UMKM kuliner dengan koperasi petani.

Kerja sama tersebut dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi mengenai pasokan dan menyusun perencanaan pembelian.

Namun, setiap kontrak harus memperhatikan kebutuhan, kualitas, volume, dan kemampuan para pihak.

Perlindungan UMKM tidak cukup hanya melalui kebijakan harga, tetapi juga membutuhkan peningkatan kemampuan usaha dan penguatan hubungan dengan produsen bahan pangan.

Koperasi Petani Harus Menjadi Penghubung Produksi dan Pasar

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang koperasi pertanian mempunyai peluang untuk meningkatkan efisiensi perdagangan hasil panen.

Koperasi dapat membantu mengumpulkan produksi anggota agar memenuhi kebutuhan pembeli dalam jumlah lebih besar.

Koperasi juga berpotensi mengatur pemilahan kualitas, pengemasan, dan distribusi berdasarkan permintaan pasar.

Namun, koperasi membutuhkan tata kelola yang profesional.

Setiap transaksi harus mempunyai pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengurus perlu mengetahui biaya pembelian hasil panen, biaya angkutan, penyusutan produk, dan kewajiban pembayaran kepada anggota.

Asosiasi mendorong pemerintah memperluas program pendampingan manajemen koperasi pertanian.

Koperasi juga perlu diberikan kesempatan membangun kerja sama dengan perusahaan transportasi, distributor, pedagang besar, dan industri pengolahan pangan.

Namun, seluruh hubungan usaha harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan.

Koperasi Harus Meningkatkan Pendapatan Petani

Asosiasi Pengusaha ETH menegaskan pentingnya menjaga kepentingan anggota koperasi.

Pengembangan jaringan perdagangan harus membantu petani memperoleh informasi harga dan pasar yang lebih luas.

Namun, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah barang yang berhasil dijual.

Manfaatnya perlu terlihat dari peningkatan pendapatan anggota, berkurangnya kerusakan hasil produksi, serta kemampuan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Koperasi yang kuat adalah koperasi yang mampu membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperbaiki posisi ekonominya melalui tata kelola profesional.

Industri Pengolahan Cabai Berpotensi Menjadi Solusi Jangka Panjang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang juga memandang pengembangan industri pengolahan sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi risiko kerusakan hasil panen.

Cabai merupakan komoditas yang membutuhkan penanganan pascapanen secara tepat.

Apabila terjadi panen melimpah, sebagian hasil produksi berpotensi mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dipasarkan atau diolah.

Pengembangan produk olahan, seperti cabai kering, cabai bubuk, dan aneka produk berbahan dasar cabai, dapat menjadi pilihan apabila terdapat pasar serta teknologi produksi yang memadai.

Namun, kegiatan pengolahan harus memenuhi ketentuan keamanan pangan dan standardisasi yang berlaku.

Pengusaha juga perlu memperhitungkan biaya investasi, ketersediaan bahan baku, serta permintaan konsumen.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Hilirisasi Pertanian

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mengusulkan agar pemerintah memperkuat kerja sama antara petani, koperasi, UMKM pengolahan, dan perusahaan pangan.

Program tersebut dapat diarahkan pada pengembangan teknologi produksi, peningkatan kualitas kemasan, penyimpanan, serta perluasan pemasaran.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga dapat membantu mengembangkan metode pengolahan yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.

Namun, pengembangan industri tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik.

Setiap kegiatan harus mempunyai rencana bisnis dan pasar yang jelas.

Penguatan industri pengolahan pertanian diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian daerah.

Pengawasan Harga Harus Dilakukan Secara Objektif

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang transparansi dan pengawasan sebagai bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun, kenaikan harga tidak otomatis menunjukkan terjadinya penimbunan, kartel, atau pelanggaran perdagangan.

Perubahan harga dapat dipengaruhi kondisi produksi, cuaca, kualitas barang, biaya transportasi, dan perubahan permintaan.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan membutuhkan pemeriksaan berdasarkan data dan bukti.

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan terkait.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan harga, persediaan, serta dokumen distribusi sesuai kewenangan.

Namun, proses tersebut harus tetap melindungi kegiatan usaha yang sah.

Asosiasi Pengusaha ETH berpandangan bahwa pengawasan konstruktif bertujuan memperbaiki tata kelola perdagangan, melindungi konsumen, serta menjaga kepastian usaha bagi petani, pedagang, distributor, dan UMKM.

Lima Rekomendasi Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Sebagai kontribusi terhadap penguatan stabilitas pangan nasional dan perlindungan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima rekomendasi kebijakan strategis.

Pertama, memperkuat distribusi pangan melalui kerja sama pemerintah daerah, BUMD, dan koperasi.

Pemerintah perlu mempertemukan wilayah surplus produksi dengan daerah yang menghadapi tekanan harga melalui sistem perdagangan yang transparan.

Kerja sama harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasar, kualitas produk, serta perhitungan biaya distribusi yang jelas.

Kedua, melindungi keberlangsungan UMKM kuliner dan industri pangan.

Pemerintah bersama organisasi pengusaha perlu memperkuat pendampingan pengelolaan biaya produksi, pencatatan keuangan, dan pengembangan kemitraan pemasok bahan baku.

Langkah tersebut diharapkan membantu pengusaha mempertahankan kegiatan usaha di tengah perubahan harga pangan.

Ketiga, memperkuat koperasi petani dan jaringan pemasaran hasil pertanian.

Koperasi perlu memperoleh dukungan manajemen usaha, fasilitas pascapanen, pengelolaan persediaan, serta pengembangan kontrak perdagangan yang transparan.

Penguatan koperasi harus memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggota.

Keempat, memperluas industri pengolahan dan efisiensi logistik pangan.

Pemerintah perlu mendorong pengembangan fasilitas pengolahan, penyimpanan, serta transportasi berdasarkan potensi wilayah dan kelayakan ekonomi.

Program harus diarahkan untuk mengurangi kerusakan produk dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

Kelima, mengevaluasi efektivitas stabilisasi harga secara berkala.

Pemerintah perlu mengukur perubahan harga setelah intervensi, volume komoditas yang sampai ke pasar, biaya distribusi, serta pengaruhnya terhadap pendapatan petani dan kegiatan UMKM.

Evaluasi perlu dilakukan secara objektif agar kebijakan dapat diperbaiki berdasarkan hasil yang terukur.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Penguatan Sistem Pangan Nasional

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan harga pangan pada awal November 2026 sebagai pengingat pentingnya membangun sistem distribusi yang lebih tangguh.

Produksi pertanian yang tersedia secara nasional tidak otomatis menjamin seluruh daerah memperoleh pasokan dengan biaya yang sama.

Indonesia mempunyai karakter geografis kepulauan yang membutuhkan sistem transportasi serta penyimpanan pangan yang memadai.

Karena itu, pengembangan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi.

Pemerintah perlu memperkuat produksi, distribusi, pengolahan, dan akses pasar.

Koperasi membutuhkan pengelolaan profesional agar mampu membantu petani.

Pengusaha kecil memerlukan kepastian bahan baku serta dukungan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, perusahaan distribusi perlu mempunyai kesempatan membangun hubungan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Asosiasi mendorong kerja sama pemerintah, dunia usaha, koperasi, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pangan nasional.

Kolaborasi tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku ekonomi.

Asosiasi Pengusaha ETH: Harga Pangan Terkendali, UMKM Kuat, Petani Sejahtera

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang pemantauan harga pangan pada 2 November 2026 sebagai perkembangan yang memerlukan tindak lanjut terukur.

Tingginya harga sejumlah komoditas dapat meningkatkan tekanan biaya pada kegiatan usaha makanan dan perdagangan pangan.

Namun, upaya stabilisasi harus memperhatikan kondisi setiap daerah.

Pemerintah perlu menjaga kelancaran pasokan sekaligus melindungi pendapatan petani.

Penguatan BUMD dan koperasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki hubungan perdagangan antara daerah produsen dan konsumen.

Namun, pelaksanaannya harus didukung manajemen yang profesional dan transparansi biaya.

UMKM membutuhkan dukungan agar mampu mengelola perubahan harga bahan baku tanpa mengurangi kualitas produk.

Sementara itu, masyarakat memerlukan bahan pangan dengan harga yang dapat dijangkau.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui petani yang produktif, koperasi yang kuat, distributor yang efisien, pengusaha yang berdaya saing, dan konsumen yang terlindungi.

Stabilitas harga pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pelaku ekonomi untuk memperkuat produksi, memperlancar distribusi, mengembangkan industri pengolahan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan kemitraan antardaerah, peningkatan kualitas infrastruktur logistik, pendampingan UMKM, serta pengawasan yang bertanggung jawab, Indonesia diharapkan semakin mampu membangun sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Senin, 2 November 2026