Hambalang, Kabupaten Bogor — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Kanada setelah pemerintah kedua negara membahas investasi mineral kritis, pupuk potash, minyak dan gas, hingga pengembangan ekosistem Small Modular Reactor (SMR).

Perkembangan terbaru pada Kamis, 17 September 2026 berasal dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di sela Canada Investment Summit di Toronto. Pemerintah Indonesia menyatakan pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat perdagangan dan investasi sekaligus mendorong implementasi Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

DPN ETH menilai peluang ekonomi tersebut besar, tetapi ukuran keberhasilannya tidak semestinya berhenti pada nilai komitmen investasi. Pemerintah perlu menunjukkan seberapa jauh kerja sama menghasilkan lapangan kerja, transfer teknologi, kapasitas industri nasional, penguatan UMKM, tambahan ekspor, serta penguasaan teknologi strategis di Indonesia.

Potash, Migas, Mineral Kritis hingga SMR Masuk Pembahasan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia dan Kanada menjajaki potensi investasi potash untuk mendukung kebutuhan pupuk nasional, kemitraan minyak dan gas, serta tindak lanjut kerja sama mineral kritis. Kedua negara disebut memiliki kepentingan membangun rantai pasok mineral kritis yang aman dan berkelanjutan.

Pada sektor energi, Indonesia juga menyampaikan harapan agar kerja sama energi nuklir, termasuk pengembangan ekosistem Small Modular Reactor, dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang. Pembahasan tersebut masih merupakan penjajakan kerja sama; belum berarti proyek PLTN atau SMR tertentu telah diputuskan untuk dibangun.

H. Safrizal: Jangan Hanya Hitung Berapa Uang yang Masuk

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai investasi asing harus dilihat dari kualitas manfaatnya bagi perekonomian nasional.

“Investasi memang dibutuhkan, tetapi negara jangan hanya menghitung berapa dolar yang masuk. Ukur berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa perusahaan nasional masuk ke rantai pasok, berapa teknologi yang berpindah kepada Indonesia, dan berapa besar nilai tambah yang akhirnya tinggal di dalam negeri,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, pola kerja sama pada mineral kritis memiliki dimensi strategis karena menyangkut bahan baku penting untuk industri masa depan.

“Kalau Indonesia hanya mengekspor bahan atau menjadi lokasi produksi tanpa penguatan kemampuan teknologi nasional, manfaat jangka panjangnya akan terbatas. Kerja sama harus mendorong hilirisasi, pengembangan industri dan peningkatan kemampuan SDM Indonesia,” ujarnya.

ICA-CEPA Ditargetkan Berlaku Akhir 2026

Pemerintah Indonesia dan Kanada sedang menyiapkan implementasi ICA-CEPA yang ditargetkan berlaku pada akhir 2026. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, Kanada akan menghapus atau menurunkan tarif pada lebih dari 90 persen pos tarif untuk produk Indonesia, sedangkan Indonesia akan melakukan langkah serupa pada hampir 86 persen pos tarif produk Kanada.

Pemerintah memproyeksikan implementasi penuh ICA-CEPA dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada hingga US$11,8 miliar pada 2030. Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan realisasi yang telah tercapai.

Hubungan perdagangan bilateral disebut tumbuh rata-rata 9,13 persen per tahun sejak 2021. Total perdagangan kedua negara pada semester I-2025 mencapai US$3,1 miliar, naik 13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ([Kementerian Ekonomi][2])

Ganda Satria Dharma: Setiap Proyek Perlu Indikator Manfaat yang Terukur

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma, secara terpisah, mempertegas dan menguraikan sikap Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, pembahasan kerja sama investasi sebaiknya sejak awal dilengkapi indikator kinerja yang dapat dievaluasi pemerintah dan publik.

“Pernyataan Ketua Umum harus diterjemahkan secara operasional. Untuk setiap investasi besar, harus jelas nilai realisasinya, jumlah tenaga kerja Indonesia yang diserap, penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, nilai ekspor yang dihasilkan, penerimaan negara, sampai bentuk transfer teknologi yang diperoleh,” jelas Ganda.

Ia menambahkan bahwa perbedaan antara komitmen investasi dan investasi yang benar-benar terealisasi harus terus dijelaskan.

“Pengumuman investasi merupakan awal. Ukuran sesungguhnya adalah ketika pabrik dibangun, kegiatan ekonomi berjalan, tenaga kerja terserap, produksi dimulai dan manfaatnya dapat diukur,” katanya.

Potash Bisa Berkaitan Langsung dengan Ketahanan Pangan

DPN ETH menilai penjajakan investasi potash layak mendapat perhatian karena bahan tersebut digunakan dalam produksi pupuk.

Pemerintah secara resmi menyatakan investasi potash Kanada dibahas untuk mendukung kebutuhan pupuk nasional.

H. Safrizal menilai setiap kerja sama yang terkait bahan baku pupuk perlu dikaitkan dengan kepentingan petani dan ketahanan pangan.

“Kalau investasi potash dapat memperkuat pasokan pupuk, pemerintah harus memastikan manfaat akhirnya terlihat pada kepastian pasokan, efisiensi biaya dan produktivitas pertanian. Jangan berhenti pada transaksi bisnis di tingkat atas tanpa dampak nyata kepada petani,” ujar H. Safrizal.

Energi Nuklir Membutuhkan Kajian Jauh Lebih Luas

DPN ETH juga menilai penjajakan SMR harus ditempatkan secara hati-hati karena energi nuklir menyangkut investasi jangka panjang, keselamatan, kesiapan regulator, pengelolaan limbah, teknologi, keamanan pasokan bahan bakar dan penerimaan masyarakat.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Kerja sama teknologi SMR dapat dipelajari, tetapi keputusan energi strategis harus berbasis kajian teknis dan ekonomi yang terbuka. Pemerintah perlu membandingkan biaya, keselamatan, waktu pembangunan, kesiapan jaringan listrik, kemampuan regulator serta pilihan teknologi energi lain.”

DPN ETH menegaskan bahwa pembahasan kerja sama internasional mengenai SMR tidak boleh disamakan dengan keputusan final pembangunan reaktor. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia pada 17 September 2026, kedua negara masih membahas peluang kolaborasi dan pengembangan ekosistem.

UMKM Jangan Hanya Menjadi Penonton ICA-CEPA

Dalam persiapan ICA-CEPA, pemerintah Indonesia dan Kanada sendiri telah mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk penyesuaian standar, praktik keberlanjutan dan ketenagakerjaan, penguatan kemampuan UMKM, serta perbaikan infrastruktur logistik dan fasilitasi perdagangan.

Menurut Ganda, hal tersebut menunjukkan pembukaan tarif saja tidak otomatis membuat pelaku usaha Indonesia mampu menembus pasar Kanada.

“UMKM membutuhkan standar produk, sertifikasi, pembiayaan, informasi pasar, logistik dan pendampingan ekspor. Kalau fasilitas itu tidak tersedia, keuntungan akses pasar baru berisiko lebih mudah dimanfaatkan perusahaan besar daripada usaha kecil,” jelas Ganda.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Konkret

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk memastikan kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada diterjemahkan melalui realisasi investasi yang dapat diverifikasi; target penyerapan tenaga kerja Indonesia; transfer teknologi dan pengembangan SDM; peningkatan penggunaan produk serta pemasok dalam negeri; penguatan UMKM untuk memanfaatkan ICA-CEPA; serta evaluasi khusus terhadap aspek keselamatan, keekonomian dan kemandirian teknologi sebelum mengambil keputusan besar di sektor nuklir.

DPN ETH juga meminta pemerintah mempublikasikan capaian implementasi ICA-CEPA secara berkala sehingga masyarakat dapat membandingkan target dengan hasil.

H. Safrizal: Kerja Sama Internasional Harus Memperkuat Posisi Indonesia

H. Safrizal menegaskan hubungan ekonomi internasional merupakan kebutuhan dalam perekonomian yang saling terhubung, tetapi kepentingan nasional harus tetap menjadi ukuran.

“Indonesia harus terbuka bekerja sama dengan negara mana pun selama memberikan manfaat yang jelas dan seimbang. Tujuan akhirnya bukan sekadar investasi masuk, tetapi kemampuan industri kita meningkat, tenaga kerja kita berkembang dan Indonesia semakin kuat dalam rantai nilai global,” tutup H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, keberhasilan ICA-CEPA dan investasi Kanada kelak akan terlihat bukan dari banyaknya nota kesepahaman, melainkan dari realisasi perdagangan, industri, teknologi, pekerjaan dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan Indonesia.