Medan, Sumatera Utara — Kamis, 17 September 2026 Pemerintah Kabupaten Langkat mempelajari penerapan Satu Data dan pemanfaatan teknologi geospasial yang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Pelaksana Tugas Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat ke Pendopo Kota Bandung pada Rabu, 16 September 2026.

Rombongan Pemkab Langkat diterima Wali Kota Bandung H. Muhammad Farhan, SE, bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempelajari pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan serta pengambilan kebijakan.

Tiorita menjelaskan bahwa data berkualitas menjadi kebutuhan penting agar pemerintah dapat menyusun perencanaan dan mengambil kebijakan secara terukur dan tepat sasaran. Praktik yang dinilai sesuai dari Kota Bandung nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Langkat.

Selain penerapan Satu Data, Pemkab Langkat juga mempelajari penggunaan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, pemetaan potensi daerah, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis lokasi.

Teknologi tersebut dinilai relevan bagi Kabupaten Langkat yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik dan potensi berbeda di setiap kecamatan maupun desa.

Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah juga bertukar pengalaman mengenai standardisasi data, integrasi sistem, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi antarperangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, melalui draf pernyataannya menyambut langkah Pemkab Langkat mempelajari sistem pemerintahan berbasis data. Namun, ia mengingatkan bahwa kunjungan kerja tersebut harus menghasilkan penerapan nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Belajar kepada daerah yang telah mengembangkan sistem lebih baik merupakan langkah positif. Namun, hasil kunjungan ini harus ditindaklanjuti dengan target, jadwal penerapan, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui perubahan apa yang akan mereka rasakan,” demikian draf pernyataan Bahar Effendi Pulungan, SH.

Menurutnya, keberadaan Satu Data dapat membantu pemerintah mencegah ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, memetakan daerah rawan bencana, menentukan prioritas perbaikan jalan, serta meningkatkan ketepatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Jangan sampai setiap organisasi perangkat daerah memiliki data berbeda untuk persoalan yang sama. Data harus disatukan, diperbarui secara berkala, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang disusun dari data yang keliru berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran,” lanjutnya.

DPP ETH Sumut juga mendorong Pemkab Langkat memperhatikan keamanan serta perlindungan data masyarakat. Integrasi sistem tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan data pribadi atau akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menyediakan informasi publik yang mudah dipahami masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan data. Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan.

“Teknologi hanyalah alat. Tujuan akhirnya tetap pelayanan yang lebih cepat, transparan, adil, dan tepat sasaran. DPP ETH Sumut akan ikut mengawasi tindak lanjutnya agar kegiatan ini tidak berhenti sebagai kunjungan seremonial,” tegas Bahar.

Setelah pertemuan di Pendopo Kota Bandung, rombongan Pemkab Langkat melanjutkan kunjungan ke Dekranasda Kota Bandung Patrakomala. Seluruh pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Langkat.

Sumber fakta: ANTARA Sumut, “Plt. Bupati Tiorita bawa Langkat studi satu data dan geospasial ke Kota Bandung”, diterbitkan 17 September 2026.