Rencana perubahan sistem penjurusan SMA pada tahun ajaran 2027/2028 perlu diikuti kesiapan sekolah, peningkatan kompetensi guru, pemetaan minat dan bakat siswa, serta kepastian akses pendidikan tinggi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Sabtu, 7 November 2026 (WIB).

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempersiapkan secara matang rencana pemberlakuan kembali jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kebijakan yang direncanakan berlaku pada tahun ajaran 2027/2028 tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pilihan pendidikan, kesiapan akademik, dan kesempatan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kemendikdasmen Jelaskan Rencana Penjurusan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam kegiatan di Jakarta, Kamis, 5 November 2026, menjelaskan bahwa pemerintah berencana membuka kembali sistem penjurusan SMA.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat penguasaan pengetahuan dasar siswa sebelum memasuki pendidikan tinggi.

Kemendikdasmen juga masih mempertimbangkan penyesuaian bentuk penjurusan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA pada 5 November 2026. Rincian pelaksanaan dan mekanisme pemilihan jurusan masih memerlukan penjelasan kebijakan lebih lanjut.

DPR Meminta Minat dan Bakat Siswa Diperhatikan

Pada 6 November 2026, Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memastikan penentuan jurusan mempertimbangkan minat, bakat, serta kemampuan akademik setiap siswa.

Sementara itu, Kemendikdasmen pada tanggal yang sama melaporkan 1.596.755 murid mengikuti TKA gelombang kedua. Hasil asesmen dapat menjadi bahan evaluasi kesiapan akademik, tetapi tidak otomatis menentukan jurusan siswa.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, menempatkan pemerataan mutu pendidikan dan perlindungan hak siswa sebagai bagian penting dari agenda kontrol sosial mahasiswa.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa perubahan sistem pendidikan harus mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia.

Organisasi mendorong pemerintah memberikan kesempatan yang adil kepada siswa untuk memilih bidang pendidikan sesuai kemampuan, minat, dan rencana masa depannya.

Pertanyaan Pengawasan Mahasiswa

Bagaimana kesiapan sekolah yang kekurangan guru? Apakah siswa dapat berpindah jurusan? Bagaimana pemerintah memastikan jurusan Bahasa tetap tersedia di daerah dengan fasilitas terbatas?

Empat Rekomendasi Perbaikan

1. Pemeriksaan kesiapan sekolah. Kemendikdasmen dan dinas pendidikan perlu memetakan kebutuhan guru serta fasilitas. Indikatornya laporan kesiapan setiap daerah. Manfaatnya mengurangi ketimpangan, meskipun membutuhkan waktu dan anggaran.

2. Penguatan konseling akademik. Sekolah perlu menyediakan pendampingan pemilihan jurusan. Indikatornya cakupan layanan konseling. Keterbatasannya adalah jumlah guru pembimbing.

3. Transparansi kurikulum. Kemendikdasmen perlu menerbitkan pedoman pemilihan dan perpindahan jurusan. Indikatornya tersedianya peraturan dan petunjuk teknis sebelum pelaksanaan.

4. Kepastian pendidikan lanjutan. Kemendikdasmen dan Kemdiktisaintek perlu menyelaraskan kebijakan dengan persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Indikatornya kejelasan pengakuan mata pelajaran dan jalur masuk perguruan tinggi.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat memperkuat kerja sama agar perubahan kebijakan menghasilkan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan sesuai kebutuhan generasi muda.

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI