Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Senin, 2 November 2026.

Pemerintah Indonesia memperkuat strategi pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pengembangan keterampilan, kewirausahaan, serta peningkatan produktivitas industri nasional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa fungsi BLK tidak lagi cukup hanya menyelenggarakan pelatihan dan menerbitkan sertifikat keterampilan.

Lembaga pelatihan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, membangun usaha produktif, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan ekonomi.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan yang dipublikasikan pada Senin, 2 November 2026, setelah melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon, Maluku, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa keberhasilan pelatihan harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap kehidupan peserta, termasuk kemampuan memperoleh pekerjaan, berwirausaha, dan menghasilkan pendapatan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan hubungan antara lembaga pelatihan, perusahaan, dan kebutuhan industri di berbagai daerah.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat kemampuan pengusaha nasional, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun koperasi.

Namun, transformasi BLK harus diikuti pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas instruktur, keterbukaan akses pelatihan, serta sistem pemantauan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong agar transformasi Balai Latihan Kerja benar-benar menghasilkan tenaga kerja terampil, pengusaha baru, UMKM yang semakin produktif, koperasi yang mandiri, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan Dorong Perubahan Fungsi BLK

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi harus memberikan manfaat yang dapat diukur.

Menurutnya, keberhasilan pelatihan tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya peserta atau jumlah kegiatan yang diselenggarakan.

Pemerintah perlu mengetahui berapa banyak lulusan yang memperoleh pekerjaan, membangun usaha sendiri, atau meningkatkan kemampuan yang diperlukan dunia industri.

Karena itu, BLK dan BPVP diarahkan untuk memperkuat hubungan dengan perusahaan dan dunia usaha.

Program pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja, perkembangan industri, serta potensi ekonomi daerah.

Dengan pendekatan tersebut, keterampilan yang diberikan kepada peserta diharapkan sesuai dengan kebutuhan nyata perusahaan.

Menaker juga mendorong BLK menjalankan fungsi sebagai Talent and Innovation Hub, yakni pusat pengembangan talenta dan inovasi.

Melalui pendekatan tersebut, lembaga pelatihan diharapkan menjadi ruang pertemuan antara calon pekerja, pengusaha, perusahaan industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah juga menyiapkan penguatan fungsi BLK sebagai klinik produktivitas yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan usaha.

Transformasi tersebut masih memerlukan pelaksanaan bertahap sesuai kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Kemitraan Langsung dengan Perusahaan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang hubungan antara lembaga pelatihan dan dunia usaha sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Namun, kerja sama tidak cukup hanya diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Perusahaan perlu diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan dalam kegiatan operasionalnya.

BLK kemudian dapat menyesuaikan program pelatihan berdasarkan kebutuhan tersebut.

Asosiasi Pengusaha ETH mengusulkan agar pemerintah memperluas forum komunikasi antara BLK, organisasi pengusaha, koperasi, dan perusahaan di setiap daerah.

Forum tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, peluang pemagangan, serta pengembangan keterampilan produksi.

Dalam pandangan Asosiasi Pengusaha ETH, keberhasilan pelatihan harus dibuktikan melalui meningkatnya kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan dan semakin banyaknya perusahaan yang mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Pemerintah Tekankan Target Keberhasilan Lulusan 70 Persen

Dalam keterangannya pada 2 November 2026, Menteri Ketenagakerjaan kembali menekankan angka 70 persen sebagai ukuran keberhasilan lulusan pelatihan vokasi yang bekerja atau berwirausaha.

Angka tersebut menjadi perhatian dalam penguatan sistem pemantauan hasil pelatihan.

Namun, angka 70 persen perlu dipahami berdasarkan konteksnya sebagai sasaran dan ukuran kinerja yang ditekankan pemerintah.

Angka tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai hasil akhir seluruh BLK Indonesia pada November 2026 tanpa tersedianya data evaluasi yang menunjukkan jumlah lulusan, status pekerjaan, dan periode pengukurannya.

Kementerian Ketenagakerjaan juga mendorong pelaksanaan tracer study atau penelusuran lulusan untuk mengetahui perkembangan peserta setelah menyelesaikan pelatihan.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengetahui apakah lulusan telah bekerja, menjalankan kegiatan usaha, atau masih membutuhkan pendampingan.

Data tersebut juga diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Evaluasi Berdasarkan Pendapatan Lulusan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung penerapan indikator keberhasilan yang berorientasi pada hasil.

Namun, evaluasi tidak cukup hanya menanyakan apakah peserta telah memperoleh sertifikat atau menyelesaikan pelatihan.

Pemerintah juga perlu mengetahui perkembangan ekonomi lulusan.

Bagi peserta yang bekerja, evaluasi dapat mencakup kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan, keberlanjutan hubungan kerja, dan peningkatan kemampuan.

Sementara itu, bagi peserta yang membangun usaha, evaluasi perlu memperhatikan apakah kegiatan bisnis benar-benar berjalan dan menghasilkan pendapatan.

Asosiasi mengusulkan sistem pemantauan yang dilakukan secara berkala setelah pelatihan selesai.

Hasilnya perlu digunakan untuk memperbaiki kurikulum serta menentukan program yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelatihan yang berhasil harus mampu meningkatkan kemampuan seseorang untuk bekerja atau membangun usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Targetkan 340 Ribu Peserta

Transformasi BLK juga berkaitan dengan perluasan Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026.

Berdasarkan keterangan pemerintah yang disampaikan pada September 2026, program pelatihan vokasi nasional tahun ini menargetkan sekitar 340.000 peserta.

Target tersebut terdiri atas 70.000 peserta melalui alokasi APBN yang telah tersedia dan tambahan 270.000 peserta melalui program stimulus ekonomi semester kedua 2026.

Dalam laporan pemerintah yang sama, sebanyak 89.337 peserta telah mengikuti pelatihan hingga Agustus 2026.

Program pelatihan juga dilaksanakan secara bertahap melalui berbagai balai pelatihan dan lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan.

Pada awal September 2026, Pelatihan Vokasi Nasional Batch IV diluncurkan dengan melibatkan 12.128 peserta.

Pemerintah mengarahkan program tersebut untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai perkembangan industri.

Bidang yang mendapat perhatian mencakup teknologi digital, energi terbarukan, pertanian modern, serta berbagai keterampilan teknis lainnya.

Namun, target 340.000 peserta merupakan sasaran program selama 2026, sedangkan 89.337 peserta merupakan realisasi yang diumumkan hingga Agustus.

Kedua angka tersebut mempunyai status dan periode pelaporan yang berbeda.

Oleh karena itu, jumlah peserta yang telah dilatih secara keseluruhan hingga 2 November 2026 masih memerlukan laporan terbaru dari pemerintah.

Pelatihan Harus Menyesuaikan Potensi Ekonomi Daerah

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pelatihan vokasi tidak dapat menggunakan pendekatan yang sepenuhnya seragam.

Setiap daerah mempunyai karakteristik ekonomi berbeda.

Wilayah pertanian membutuhkan keterampilan yang tidak selalu sama dengan kawasan industri manufaktur.

Demikian pula, kebutuhan tenaga kerja pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, konstruksi, dan pariwisata mempunyai karakter tersendiri.

Asosiasi mendorong pemerintah mengembangkan pelatihan berdasarkan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

BLK di daerah pertanian dapat memperkuat keterampilan pengolahan hasil panen dan penggunaan teknologi pertanian.

Sementara itu, BLK di kawasan industri dapat mengembangkan pelatihan pengoperasian mesin, perawatan peralatan, dan pengendalian mutu.

Pada daerah pariwisata, pelatihan dapat diarahkan kepada pengembangan layanan akomodasi, kuliner, dan keterampilan pendukung lainnya.

Asosiasi Pengusaha ETH berpandangan bahwa pelatihan yang sesuai kebutuhan daerah akan membantu memperkuat kegiatan produksi, membuka kesempatan usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

BLK Akan Dikembangkan sebagai Klinik Produktivitas Industri

Salah satu perkembangan penting dalam kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan adalah penguatan fungsi BLK sebagai klinik produktivitas.

Melalui pendekatan tersebut, BLK tidak hanya memberikan keterampilan kepada individu, tetapi juga berpotensi membantu perusahaan memperbaiki kegiatan operasional.

Pendampingan dapat dilakukan melalui pemeriksaan proses kerja, peningkatan kualitas produksi, penggunaan teknologi, serta pengurangan pemborosan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya memberikan perhatian terhadap perusahaan menengah yang membutuhkan peningkatan produktivitas.

Pemerintah sebelumnya juga telah mengembangkan program pendampingan produktivitas terhadap perusahaan pada sektor manufaktur, kesehatan, dan perhotelan.

Dalam program yang diumumkan pada Agustus 2026, Kemnaker menyiapkan pendampingan terhadap 20 perusahaan selama September–November 2026.

Program tersebut melibatkan tenaga spesialis produktivitas, instruktur, dan peserta pemagangan nasional.

Pendampingan diarahkan pada pengukuran kondisi awal perusahaan, identifikasi hambatan operasional, penyusunan rencana perbaikan, serta evaluasi hasil.

Namun, pengumuman pendampingan tersebut merupakan rencana program. Hasil akhir peningkatan produktivitas masing-masing perusahaan masih memerlukan laporan evaluasi.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Klinik Produktivitas bagi UMKM

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang pengembangan klinik produktivitas sebagai salah satu langkah yang dapat membantu memperkuat dunia usaha.

Namun, layanan tersebut perlu dirancang agar juga dapat dimanfaatkan UMKM.

Sebagian pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan kemampuan mengelola bahan baku, tenaga kerja, persediaan, dan biaya produksi.

Klinik produktivitas dapat membantu memberikan pendampingan mengenai penghitungan harga pokok produksi, efisiensi penggunaan bahan, peningkatan mutu, dan pengelolaan operasional.

Asosiasi mendorong kerja sama antara BLK, perguruan tinggi, organisasi pengusaha, dan koperasi untuk memperluas layanan tersebut.

Program dapat dilaksanakan melalui konsultasi bisnis, kunjungan usaha, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Klinik produktivitas harus menjadi sarana membantu UMKM meningkatkan keuntungan melalui perbaikan proses usaha, bukan sekadar menambah kegiatan pelatihan administratif.

Inkubator Wirausaha Perlu Membantu Lahirnya Pengusaha Baru

Transformasi BLK juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan.

Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya menjelaskan bahwa BLK dapat dikembangkan sebagai inkubator bisnis.

Melalui kegiatan tersebut, calon pengusaha dapat memperoleh pendampingan dalam menentukan ide usaha, menganalisis pesaing, menyusun model bisnis, serta merencanakan pemasaran.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu peserta yang memilih jalur kewirausahaan setelah menyelesaikan pelatihan.

Namun, pembentukan usaha baru membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan teknis.

Calon pengusaha perlu memahami pengelolaan modal, pencatatan keuangan, legalitas, pemasaran, dan risiko bisnis.

Program juga perlu memperhatikan kondisi pasar.

Usaha baru yang didirikan tanpa memperhitungkan permintaan berpotensi menghadapi kesulitan meskipun pemiliknya mempunyai keterampilan produksi.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Pendampingan Pascapelatihan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai inkubator bisnis harus mempunyai sistem pendampingan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.

Calon pengusaha perlu dibantu dalam menyusun rencana usaha dan menilai kelayakan bisnisnya.

Mereka juga membutuhkan informasi mengenai legalitas usaha, pilihan pembiayaan resmi, dan akses pasar.

Asosiasi mendorong agar inkubator BLK mengembangkan kerja sama dengan organisasi pengusaha dan koperasi produktif.

Peserta dapat memperoleh kesempatan belajar langsung dari pelaku usaha yang telah mempunyai pengalaman bisnis.

Namun, pembiayaan atau bantuan modal tidak boleh diberikan secara otomatis hanya berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihan.

Penyaluran modal tetap perlu memperhatikan persyaratan program, kelayakan usaha, dan kemampuan pengelolaan.

Asosiasi Pengusaha ETH berpandangan bahwa keberhasilan inkubator bisnis harus diukur dari meningkatnya jumlah usaha produktif yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Koperasi Produktif Berpeluang Menjadi Mitra BLK

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang koperasi mempunyai kesempatan mengambil peran dalam mendukung transformasi BLK.

Koperasi dapat menjadi tempat praktik pelatihan bagi peserta yang ingin mengembangkan keterampilan produksi dan manajemen usaha.

Koperasi pertanian, misalnya, dapat bekerja sama dalam pelatihan pengolahan hasil panen.

Koperasi peternakan berpotensi menjadi mitra pelatihan pengelolaan hasil produksi peternakan.

Sementara itu, koperasi produsen dan pemasaran dapat membantu peserta mempelajari pengelolaan persediaan serta kegiatan distribusi.

Namun, kerja sama tersebut harus didasarkan pada kebutuhan koperasi dan kapasitas lembaga pelatihan.

Setiap kegiatan perlu mempunyai tujuan yang jelas, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan.

Asosiasi mendorong agar koperasi yang mempunyai kegiatan usaha produktif diberikan kesempatan membangun kerja sama dengan BLK dan BPVP.

Kemitraan juga dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus serta anggota koperasi.

Koperasi yang profesional dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan vokasi sekaligus membantu membangun kegiatan ekonomi produktif di daerah.

Industri Membutuhkan Tenaga Kerja yang Sesuai Perkembangan Teknologi

Perubahan teknologi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan nasional.

Industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memahami penggunaan peralatan modern, sistem digital, pengendalian kualitas, dan keselamatan kerja.

Perusahaan yang tidak meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya berpotensi menghadapi kesulitan mempertahankan produktivitas.

Karena itu, pelatihan vokasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong perusahaan nasional memperkuat kerja sama dengan lembaga pelatihan.

Kerja sama dapat mencakup penyusunan kebutuhan keterampilan, pemagangan, pelatihan ulang, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Namun, kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan standar keselamatan.

Pelatihan juga harus memperhatikan hak peserta serta kewajiban perusahaan.

Asosiasi memandang pengembangan keterampilan sebagai salah satu bentuk investasi penting untuk meningkatkan kemampuan produksi.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja harus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat produktivitas, kualitas produk, dan daya saing nasional.

Pemerataan Akses Pelatihan Harus Menjangkau Daerah

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang juga memberikan perhatian terhadap pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan.

Masyarakat di kawasan perkotaan mungkin mempunyai akses yang lebih dekat terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan.

Sementara itu, sebagian masyarakat di wilayah pedesaan, kepulauan, dan daerah terpencil menghadapi keterbatasan transportasi serta informasi.

Karena itu, transformasi BLK perlu memperhatikan akses pelayanan.

Pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam memetakan kebutuhan keterampilan berdasarkan potensi ekonomi wilayah.

Pelatihan juga dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan serta fasilitas yang tersedia di daerah.

Asosiasi mendorong agar informasi pendaftaran, persyaratan peserta, jadwal, dan fasilitas program disampaikan secara terbuka.

Apabila terdapat pembiayaan pemerintah yang memungkinkan peserta mengikuti pelatihan tanpa biaya, informasi tersebut perlu dijelaskan berdasarkan program dan persyaratan resminya.

Pemerataan pelatihan harus memastikan masyarakat yang mempunyai potensi dan kemauan meningkatkan keterampilan memperoleh kesempatan yang adil sesuai ketentuan.

Dasar Hukum Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Transformasi BLK sejalan dengan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022.

Peraturan tersebut bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Revitalisasi juga diarahkan untuk membekali sumber daya manusia dengan kompetensi agar mampu bekerja atau berwirausaha.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi, penjaminan mutu, serta pemantauan dan evaluasi.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang pelaksanaan ketentuan tersebut perlu diperkuat melalui kemitraan nyata antara pemerintah dan dunia usaha.

Namun, bentuk kerja sama harus tetap memperhatikan kewenangan lembaga, persyaratan pelayanan, dan ketentuan pendanaan.

Lima Rekomendasi Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Sebagai kontribusi terhadap penguatan ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi nasional, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima rekomendasi kebijakan.

Pertama, memperkuat kerja sama BLK dengan perusahaan dan organisasi pengusaha.

Pemerintah perlu melibatkan dunia usaha dalam pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kurikulum, pelatihan praktik, dan peluang penempatan kerja.

Kerja sama harus diarahkan pada peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

Kedua, mengembangkan BLK sebagai pusat inkubasi pengusaha baru.

BLK perlu menyediakan pendampingan kewirausahaan yang mencakup penyusunan rencana bisnis, pengelolaan keuangan, legalitas usaha, pemasaran, dan pengembangan jaringan pembeli.

Program harus dilengkapi pendampingan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.

Ketiga, memperluas layanan klinik produktivitas bagi UMKM dan koperasi.

Pemerintah perlu mendorong penggunaan fasilitas serta keahlian instruktur untuk membantu pengusaha meningkatkan efisiensi, kualitas produksi, penggunaan teknologi, dan kemampuan manajemen.

Pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas usaha.

Keempat, menjamin transparansi dan pemerataan kesempatan pelatihan.

Pendaftaran peserta, persyaratan, seleksi, dan fasilitas pelatihan harus disampaikan secara jelas.

Pemerintah perlu memperluas akses bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan pelayanan, tanpa mengabaikan ketentuan program dan kemampuan anggaran.

Kelima, mengevaluasi keberhasilan berdasarkan manfaat ekonomi nyata.

Pemerintah perlu mengukur jumlah lulusan yang bekerja atau berwirausaha, keberlanjutan usaha yang dibangun, peningkatan pendapatan, kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan, serta dampak pendampingan terhadap produktivitas perusahaan.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Pengawasan Konstruktif terhadap Program Pelatihan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang transparansi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pelatihan vokasi nasional.

Program yang menggunakan dukungan anggaran pemerintah harus mempunyai indikator keberhasilan yang jelas.

Namun, evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan.

Pemerintah perlu mengetahui perkembangan lulusan setelah menyelesaikan program.

Asosiasi mengusulkan agar hasil pemantauan disampaikan secara berkala dalam bentuk data agregat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut perlu membedakan peserta terdaftar, peserta yang menyelesaikan pelatihan, lulusan yang memperoleh pekerjaan, dan peserta yang menjalankan kegiatan usaha.

Perbedaan tersebut penting untuk menjaga akurasi informasi.

Asosiasi juga mendorong pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan apabila masyarakat menghadapi persoalan dalam proses pendaftaran, seleksi, atau pelayanan pelatihan.

Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti melalui lembaga yang berwenang.

Dalam pandangan Asosiasi Pengusaha ETH, kontrol sosial yang konstruktif harus menjadi sarana meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga akuntabilitas anggaran, dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Pelatihan Vokasi Harus Menjadi Kekuatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pengembangan BLK sebagai pusat kewirausahaan dan produktivitas dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Kegiatan pelatihan mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan usaha.

Perusahaan membutuhkan keterampilan yang sesuai kegiatan produksi.

UMKM memerlukan kemampuan mengelola usaha serta meningkatkan kualitas produk.

Koperasi membutuhkan pengurus dan anggota yang memahami manajemen serta kegiatan ekonomi produktif.

Sementara itu, generasi muda memerlukan kesempatan memperoleh keterampilan untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha sendiri.

Karena itu, pengembangan BLK perlu dilakukan secara terintegrasi dengan program pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi dengan organisasi pengusaha, perguruan tinggi, koperasi, dan perusahaan.

Kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan masyarakat.

Namun, setiap program perlu mempunyai tujuan yang terukur agar pelaksanaannya benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.

Asosiasi Pengusaha ETH: Tenaga Kerja Terampil, UMKM Produktif, Ekonomi Indonesia Semakin Mandiri

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang langkah Kementerian Ketenagakerjaan mentransformasi BLK sebagai perkembangan penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pekerjaan, kemampuan usaha, dan produktivitas industri.

Pemerintah perlu memastikan pelatihan berjalan sesuai kebutuhan pasar.

Perusahaan besar diharapkan membuka kesempatan kemitraan dengan lembaga pelatihan.

UMKM perlu memperoleh pendampingan agar mampu meningkatkan efisiensi serta kapasitas produksi.

Sementara itu, koperasi harus diperkuat agar menjadi lembaga ekonomi produktif yang memberikan manfaat kepada anggota.

Asosiasi Pengusaha ETH juga mendorong pengembangan pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda.

Pelatihan keterampilan harus dihubungkan dengan kemampuan membangun usaha, mengelola modal, dan memperluas pasar.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan kesempatan ekonomi baru.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus dibangun melalui tenaga kerja yang terampil, pengusaha yang produktif, koperasi yang profesional, serta UMKM yang mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

Transformasi Balai Latihan Kerja harus menjadi kekuatan pembangunan ekonomi nasional dengan menghasilkan lulusan yang siap bekerja, melahirkan pengusaha baru, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan memperluas lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha, penguatan fasilitas pelatihan, peningkatan teknologi, serta evaluasi yang bertanggung jawab, Indonesia diharapkan semakin mampu membangun perekonomian yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Senin, 2 November 2026