JAKARTA —** Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyoroti capaian awal **Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara**, yang mulai menunjukkan aktivitas ekonomi melalui pengiriman **8 ton ikan berkualitas ekspor ke luar daerah**.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada **19 Agustus 2026** melaporkan bahwa pengiriman tersebut menjadi pengiriman pertama sejak KNMP Sorue Jaya menjalani uji coba operasional pada Agustus 2026.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai capaian tersebut memberikan sinyal positif bahwa pembangunan infrastruktur perikanan dapat memberikan manfaat nyata apabila benar-benar terhubung dengan produksi nelayan dan akses pasar.

Namun organisasi mengingatkan keberhasilan program nasional tersebut jangan berhenti pada satu atau beberapa kawasan.

**Manfaat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat pesisir di berbagai wilayah Indonesia.**

## 8 TON IKAN BERKUALITAS EKSPOR MULAI DIKIRIM

KKP menyatakan KNMP Sorue Jaya telah mengirim **8 ton ikan berkualitas ekspor ke luar kota** meskipun kawasan tersebut masih berada dalam tahap uji coba operasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, **Lotharia Latif**, menyebut capaian tersebut sebagai indikasi bahwa KNMP mulai berfungsi sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi nelayan, penanganan hasil perikanan, hingga akses pasar.

Fasilitas yang tersedia di kawasan KNMP Sorue Jaya antara lain **cold storage, pabrik es portabel dan dermaga**. Menurut KKP, keberadaan fasilitas tersebut membantu meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperluas akses pemasaran ikan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang model tersebut penting karena persoalan nelayan selama ini bukan hanya bagaimana mendapatkan ikan dari laut.

Tantangan besar justru sering muncul setelah ikan berhasil ditangkap.

## NELAYAN BUTUH COLD STORAGE, ES DAN AKSES PASAR

Hasil tangkapan ikan memiliki karakteristik mudah mengalami penurunan mutu apabila tidak ditangani dengan baik.

Bagi masyarakat nelayan, keterbatasan es, gudang pendingin, transportasi serta akses pembeli dapat mempengaruhi nilai jual hasil tangkapan.

Karena itu, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pembangunan infrastruktur perikanan perlu diarahkan langsung untuk memperbaiki rantai ekonomi nelayan.

**“Nelayan jangan hanya dibantu untuk menangkap ikan. Setelah ikan ditangkap, harus tersedia es, tempat penyimpanan, transportasi dan pasar yang mampu memberikan harga layak.”**

Menurut Satuan Nelayan ETH, konsep seperti KNMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut apabila pengelolaannya transparan, profesional dan benar-benar melibatkan masyarakat setempat.

## JANGAN HANYA BANGUN GEDUNG DAN FASILITAS

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengingatkan pembangunan kawasan nelayan tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah bangunan atau fasilitas yang selesai dibangun.

Keberhasilan program harus diukur berdasarkan **perubahan ekonomi yang dirasakan nelayan**.

Setidaknya terdapat beberapa indikator yang dinilai penting:

* apakah pendapatan nelayan meningkat;
* apakah harga jual ikan di tingkat nelayan menjadi lebih baik;
* apakah kehilangan mutu hasil tangkapan dapat ditekan;
* apakah biaya es dan penyimpanan menjadi lebih efisien;
* apakah akses pasar semakin luas;
* apakah koperasi nelayan menjadi lebih kuat;
* dan apakah jumlah masyarakat pesisir yang memperoleh pekerjaan ikut bertambah.

Satuan Nelayan ETH menilai ukuran seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar keberadaan infrastruktur secara fisik.

## ETH DORONG PEMERATAAN KNMP

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong KKP mempercepat pembangunan dan pengembangan program serupa pada daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan tinggi namun masih kekurangan infrastruktur.

Indonesia memiliki ribuan komunitas nelayan yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Sebagian di antaranya masih menghadapi persoalan fasilitas pendaratan ikan, pabrik es, penyimpanan dingin, BBM, akses modal hingga pemasaran.

Karena itu, Satuan Nelayan ETH meminta penentuan lokasi program dilakukan berdasarkan **kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kondisi infrastruktur dan kesiapan kelembagaan nelayan**.

Proses penetapan lokasi juga perlu transparan agar masyarakat mengetahui alasan sebuah wilayah mendapatkan prioritas.

## NELAYAN HARUS MENJADI PELAKU UTAMA

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih harus menempatkan masyarakat nelayan sebagai **pelaku utama**, bukan hanya penerima manfaat.

Pengelolaan fasilitas dapat melibatkan koperasi atau kelembagaan ekonomi masyarakat sehingga nelayan mempunyai peran dalam menentukan arah pengembangan kawasan.

Organisasi juga mendorong adanya pelatihan pengelolaan usaha, administrasi, pemasaran, teknologi rantai dingin serta pengendalian mutu hasil perikanan.

Jika fasilitas dibangun tanpa sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, keberlanjutan program dapat menghadapi persoalan setelah masa pembangunan selesai.

**“Bangun fasilitasnya, tetapi bangun juga manusianya. Nelayan harus mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat di wilayahnya sendiri.”**

## PERKUAT POSISI TAWAR NELAYAN

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah posisi tawar nelayan dalam menentukan harga hasil tangkapan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berharap keberadaan fasilitas penyimpanan dingin dapat memberikan ruang lebih besar kepada nelayan dalam mengelola hasil tangkapannya.

Ketika ikan harus segera dijual karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan, nelayan berada dalam posisi yang lemah.

Dengan rantai dingin yang memadai, ikan dapat dipertahankan kualitasnya sehingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terencana.

Namun fasilitas tersebut harus memiliki biaya penggunaan yang terjangkau agar manfaatnya benar-benar dapat dinikmati nelayan kecil.

## KOPERASI NELAYAN HARUS DIPERKUAT

Satuan Nelayan ETH juga mendorong koperasi nelayan menjadi bagian penting dalam pengembangan KNMP.

Koperasi dapat berperan dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kebutuhan melaut, distribusi es, pengelolaan cold storage, pemasaran hasil tangkapan hingga kerja sama dengan pembeli dan industri pengolahan.

Apabila dikelola secara profesional dan transparan, koperasi dapat membantu mengurangi ketergantungan nelayan terhadap rantai perdagangan yang terlalu panjang.

Namun organisasi mengingatkan agar koperasi tidak hanya dibentuk untuk memenuhi persyaratan administratif sebuah program.

**Koperasi harus benar-benar dimiliki, diawasi dan memberikan keuntungan kepada anggotanya.**

## AKSES PASAR EKSPOR HARUS BERDAMPAK PADA HARGA NELAYAN

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang juga menyoroti istilah **ikan berkualitas ekspor** yang dihasilkan dari KNMP Sorue Jaya.

Organisasi menilai peningkatan mutu produk merupakan langkah penting karena standar kualitas dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

Namun akses pasar bernilai tinggi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan produsen di tingkat paling bawah.

Jika nilai ikan meningkat setelah memasuki rantai perdagangan, keuntungan tersebut seharusnya juga dapat dirasakan oleh nelayan yang menghasilkan produk.

Satuan Nelayan ETH mendorong keterbukaan mengenai rantai harga dari nelayan, koperasi, distributor hingga pembeli akhir.

## PROGRAM HARUS DIAWASI SECARA TRANSPARAN

Karena KNMP merupakan program pemerintah yang menggunakan sumber daya negara, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong adanya pengawasan dan evaluasi terbuka.

Masyarakat perlu mengetahui:

* nilai investasi program;
* fasilitas yang dibangun;
* pihak pengelola;
* kapasitas cold storage dan fasilitas lainnya;
* jumlah nelayan penerima manfaat;
* produksi ikan yang masuk;
* serta perkembangan pendapatan masyarakat setelah program berjalan.

Transparansi diperlukan untuk memastikan fasilitas yang dibangun terus berfungsi dan tidak menjadi aset yang terbengkalai.

## KNMP BISA MENJADI MESIN EKONOMI PESISIR

KKP sendiri menyatakan bahwa KNMP didorong bukan hanya menjadi kawasan yang memiliki fasilitas perikanan, tetapi menjadi **mesin ekonomi yang meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan nelayan**.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendukung arah tersebut.

Menurut organisasi, apabila pembangunan pelabuhan, rantai dingin, koperasi, pengolahan dan pemasaran dapat disatukan dalam satu ekosistem, wilayah pesisir berpotensi berkembang menjadi pusat ekonomi baru.

Dampaknya tidak hanya dinikmati pemilik kapal dan nelayan.

Aktivitas tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengolah ikan, pekerja bongkar muat, transportasi, pedagang, UMKM hingga generasi muda pesisir.

## ETH: JANGAN BIARKAN NELAYAN HANYA MENJADI PENONTON

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan pembangunan ekonomi biru dan industri perikanan nasional harus memberikan tempat utama kepada nelayan Indonesia.

Sumber daya laut yang besar harus menghasilkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keberhasilan pengiriman **8 ton ikan berkualitas ekspor dari KNMP Sorue Jaya** dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur memang mampu memperkuat ekonomi nelayan.

Namun pekerjaan berikutnya jauh lebih besar: memastikan model yang berhasil dapat diperluas dan manfaat ekonominya benar-benar sampai kepada masyarakat.

**“Kampung Nelayan Merah Putih jangan hanya menjadi proyek pembangunan. Jadikan sebagai pusat kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan harus menjadi pelaku utama, bukan penonton di lautnya sendiri.”**

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses **pelabuhan yang layak, pabrik es, cold storage, koperasi, pembiayaan dan pasar** kepada masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.

**Laut Indonesia kaya. Sudah waktunya kekayaan tersebut memberikan kesejahteraan yang semakin nyata bagi nelayan Indonesia.**

**Catatan faktual:** KKP menyebut ikan yang dikirim dari KNMP Sorue Jaya sebagai **“ikan berkualitas ekspor” yang dikirim ke luar kota/luar daerah**. Pemberitaan ini tidak menyatakan bahwa 8 ton ikan tersebut telah diekspor langsung ke luar negeri.

**Sumber utama:** Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Siaran Pers Nomor SP.238/SJ.5/VIII/2026, 19 Agustus 2026; serta ANTARA.