PEKANBARU, RIAU — Kamis, 24 September 2026. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat persiapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Kebijakan tersebut menjadi perhatian masyarakat Pekanbaru setelah pemerintah kota memastikan dana beasiswa mahasiswa telah disalurkan dan pendaftaran tahap berikutnya segera dibuka.

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas mengenai pendidikan gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pembahasan mencakup penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada seluruh jenjang tersebut di Indonesia. Pemerintah juga akan mematangkan rencana perguruan tinggi negeri bebas biaya dalam waktu dua hingga empat minggu, termasuk pembahasan mengenai Uang Kuliah Tunggal dan uang pangkal.

Karena rencana perguruan tinggi negeri bebas biaya masih berada dalam tahap pematangan, masyarakat perlu menunggu keputusan resmi mengenai waktu pelaksanaan, persyaratan mahasiswa, cakupan perguruan tinggi, mekanisme pembiayaan, dan tahapan penerapannya.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru pada 23 September 2026 mengumumkan bahwa bantuan beasiswa telah ditransfer ke rekening mahasiswa penerima. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga menyatakan pendaftaran beasiswa berikutnya akan segera dibuka bagi mahasiswa yang belum memperoleh bantuan pada tahap sebelumnya.

Agung meminta mahasiswa penerima memanfaatkan beasiswa sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi akademik dan mengembangkan potensi diri. Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meringankan kebutuhan selama menjalani pendidikan, tetapi juga diharapkan menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai kebijakan nasional dan program daerah tersebut perlu dihubungkan dalam satu jalur pendidikan yang berkelanjutan.

Menurut Muflihun, bantuan pendidikan akan semakin berarti apabila mampu mengantar siswa dari keluarga kurang mampu menyelesaikan sekolah, melanjutkan ke perguruan tinggi, memperoleh keterampilan, dan akhirnya memasuki dunia kerja.

“Pendidikan gratis yang sedang dipercepat oleh Presiden Prabowo merupakan langkah besar untuk memperluas kesempatan masyarakat. Di Pekanbaru, penyaluran beasiswa harus menjadi jembatan agar mahasiswa dapat menyelesaikan kuliah dan membangun masa depannya,” kata Muflihun.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memastikan informasi pendaftaran beasiswa menjangkau seluruh kecamatan dan kelurahan. Pengumuman tidak cukup disampaikan melalui media sosial atau situs pemerintah karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses informasi digital.

Sekolah, perguruan tinggi, perangkat kelurahan, RT dan RW, organisasi masyarakat, serta komunitas pemuda dapat dilibatkan untuk menyampaikan jadwal, persyaratan, dan prosedur pendaftaran kepada masyarakat.

Muflihun mengingatkan bahwa proses seleksi harus dilaksanakan secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mahasiswa berprestasi, penyandang disabilitas, serta anak yang berada dalam kondisi sosial rentan perlu memperoleh perhatian sesuai dengan ketentuan program.

“Jangan sampai mahasiswa yang memenuhi syarat kehilangan kesempatan hanya karena terlambat mendapatkan informasi atau kesulitan mengurus dokumen. Harus ada pendampingan yang mudah dijangkau,” ujarnya.

Pekanbaru telah membangun jalur pendidikan tanpa biaya

Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya bekerja sama dengan 23 sekolah swasta untuk menyediakan pendidikan tanpa biaya SPP selama tiga tahun bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program “Zero Anak Putus Sekolah”.

Pemerintah kota juga menjalankan program tiga stel seragam gratis bagi murid baru SD dan SMP negeri. Bantuan tas dan alat tulis disiapkan untuk murid dari keluarga kurang mampu atau yang diterima melalui jalur afirmasi.

Selain itu, dua unit bus sekolah gratis telah dioperasikan untuk melayani tujuh sekolah pada tahap awal. Layanan tersebut bertujuan memberikan akses perjalanan yang aman, nyaman, dan tanpa biaya bagi pelajar.

Menurut Muflihun, sekolah gratis, seragam, transportasi, dan beasiswa merupakan empat komponen yang saling berkaitan. Biaya pendidikan tidak hanya muncul dalam bentuk uang sekolah, tetapi juga perlengkapan, perjalanan, buku, kebutuhan belajar, dan biaya hidup mahasiswa.

Karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu diterapkan dengan perhitungan anggaran yang matang agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Sekolah dan perguruan tinggi harus tetap memiliki tenaga pengajar yang memadai, fasilitas belajar yang layak, serta dukungan operasional yang cukup.

“Gratis bukan berarti kualitasnya dikurangi. Justru ketika biaya tidak lagi menjadi hambatan, mutu pendidikan harus semakin diperkuat agar anak-anak memperoleh hasil belajar yang baik,” kata Muflihun.

Beasiswa perlu diikuti pendampingan mahasiswa

Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru memandang beasiswa tidak seharusnya berhenti setelah dana ditransfer kepada penerima. Pemerintah dapat membangun sistem pendampingan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Pendampingan tersebut dapat berupa pemantauan akademik, pelatihan keterampilan, penguatan literasi digital, pelatihan kewirausahaan, informasi magang, serta penghubung dengan dunia usaha dan industri.

Mahasiswa penerima beasiswa juga dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial, pendidikan masyarakat, pendampingan UMKM, pelestarian lingkungan, atau pengajaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keterlibatan tersebut dapat menjadi bentuk pengabdian tanpa menjadikan bantuan sebagai beban bagi penerima.

Muflihun juga mengusulkan agar pemerintah kota menyampaikan laporan berkala mengenai jumlah pendaftar, jumlah penerima, kategori bantuan, perguruan tinggi asal, dan perkembangan akademik penerima. Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi.

Data penerima perlu dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan dokumen pendukung lain agar bantuan tepat sasaran. Namun, verifikasi data tetap harus menyediakan ruang pengaduan karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan belum tentu langsung tercatat dalam sistem.

Pendidikan diarahkan pada kebutuhan pembangunan daerah

Muflihun berharap pemberian beasiswa juga memperhatikan bidang pendidikan yang dibutuhkan Pekanbaru. Kota ini memerlukan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan, transportasi, tata kota, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan pengelolaan pelayanan publik.

Mahasiswa tidak harus dibatasi memilih bidang tertentu, tetapi pemerintah dapat menyediakan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan peluang pembangunan kota. Dengan demikian, penerima beasiswa mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai kompetensi yang diperlukan setelah lulus.

Perguruan tinggi di Pekanbaru juga dapat diajak bekerja sama menyiapkan program magang pada instansi pemerintah, perusahaan, UMKM, rumah sakit, sekolah, serta lembaga sosial.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkecil kesenjangan antara ilmu yang diperoleh di ruang kuliah dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan jumlah sarjana. Kita membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan, karakter, dan kepedulian untuk ikut menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Muflihun.

Ia menambahkan, percepatan pendidikan gratis yang diarahkan Presiden Prabowo harus diterjemahkan pemerintah daerah melalui kesiapan data, anggaran, fasilitas, guru, sistem penerimaan, dan pengawasan.

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab pembiayaan agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tidak mengganggu mutu pelayanan pendidikan.

Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru berharap pembukaan pendaftaran beasiswa berikutnya diumumkan secara luas, disertai jadwal yang cukup, persyaratan sederhana, dan layanan bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kendala.

Masyarakat juga diminta mengikuti informasi melalui kanal resmi Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta pembayaran.

“Kesempatan memperoleh pendidikan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Ketika pemerintah pusat menyiapkan pendidikan gratis dan pemerintah kota menyalurkan beasiswa, keduanya harus bertemu dalam satu tujuan: memastikan anak Pekanbaru dapat belajar, kuliah, dan membangun masa depan,” tutup Muflihun.

Percepatan pendidikan gratis merupakan agenda besar yang membutuhkan kepastian regulasi, kesiapan anggaran, serta pengawasan publik. Bagi Pekanbaru, penyaluran beasiswa dan rencana pembukaan pendaftaran berikutnya dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat akses pendidikan tinggi sambil menunggu skema nasional ditetapkan secara resmi.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang

Sumber: Laman resmi Presiden Republik Indonesia dan Sekretariat Kabinet RI, 23 September 2026; Pemerintah Kota Pekanbaru, 23 September 2026.