Hambalang, Kabupaten Bogor — Kamis, 24 September 2026 Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai membangun sembilan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap II di enam kecamatan dengan total anggaran Rp27,85 miliar. Pembangunan bersumber dari APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan ditandai dengan peletakan batu pertama di kawasan pesisir Desa Malaju, Kecamatan Kilo, pada Rabu, 23 September 2026.

Fakta: sembilan desa di enam kecamatan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, menyebut sembilan lokasi KNMP tahap II berada di Desa Hu’u, Desa Jambu, Desa Kwangko, Desa Malaju, Desa Karama, Desa Soro, Desa Tolokalo, Desa Pekat, dan Desa Nangamiro. Lokasi tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Hu’u, Pajo, Manggelewa, Kilo, Kempo, dan Pekat.

Setiap lokasi disebut memperoleh alokasi sekitar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar, sementara KNMP Desa Malaju memperoleh pagu terbesar Rp7,29 miliar. Di Malaju, fasilitas yang direncanakan antara lain rumah genset, bengkel nelayan, cold storage, dan sarana penunjang lainnya.

Secara nasional, KKP merencanakan pembangunan KNMP pada 1.269 lokasi pada 2026, sebagai bagian dari kebijakan penguatan swasembada pangan, koperasi, integrasi hulu-hilir, dan pembangunan ekonomi berbasis desa pesisir.

Pernyataan pemerintah: KNMP tidak hanya membangun fisik

Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan program KNMP tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keluarga pesisir, penguatan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem laut. Ia juga menyebut koperasi desa atau kelurahan diarahkan menjadi agregator pemasaran serta penyedia sarana kegiatan nelayan.

Pemerintah Kabupaten Dompu berharap sistem rantai dingin dan pengolahan hasil tangkapan dapat membantu mengurangi praktik penjualan ikan dengan harga rendah sesaat setelah nelayan mendarat.

Pernyataan tersebut merupakan target dan penjelasan pemerintah, sehingga manfaat akhirnya masih perlu dinilai setelah fasilitas selesai dan mulai digunakan.

Dampak bagi nelayan

Jika fasilitas seperti cold storage, bengkel, genset, dan sarana pemasaran berfungsi dengan baik, nelayan berpotensi memperoleh beberapa manfaat: mutu ikan dapat dipertahankan lebih lama, biaya perbaikan kapal dapat ditekan, penjualan hasil tangkapan dapat lebih terorganisasi, dan posisi tawar terhadap pembeli berpotensi meningkat.

Namun keberhasilan tersebut bergantung pada biaya penggunaan fasilitas, ketersediaan listrik dan BBM, kemampuan koperasi mengelola aset, serta keberadaan pasar yang benar-benar menyerap hasil tangkapan.

Bagian ini merupakan analisis Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, bukan pernyataan pemerintah bahwa seluruh manfaat tersebut telah tercapai.

Satuan Nelayan ETH: anggaran harus bisa diukur manfaatnya

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang pembangunan KNMP di Dompu perlu dikawal tidak hanya sampai tahap konstruksi selesai, tetapi juga sampai terlihat dampaknya terhadap ekonomi nelayan.

“Anggaran Rp27,85 miliar harus dapat diukur manfaat nyatanya. Nelayan perlu mengetahui fasilitas apa yang dibangun, siapa yang mengelola, berapa tarif penggunaannya, dan apakah pendapatan nelayan benar-benar meningkat setelah KNMP beroperasi.”

Satuan Nelayan ETH mendorong agar informasi proyek dibuka secara berkala kepada masyarakat pesisir, termasuk nilai kontrak, spesifikasi fasilitas, progres fisik, nama pelaksana, dan mekanisme pengelolaan setelah serah terima.

Yang perlu dikawal Satuan Nelayan ETH

Pengawasan perlu difokuskan pada rincian anggaran sembilan lokasi, kualitas bangunan, progres pekerjaan, kapasitas cold storage, operasional rumah genset, bengkel nelayan, biaya pemeliharaan, keterlibatan koperasi dan nelayan lokal, serta perubahan harga dan pendapatan nelayan setelah fasilitas beroperasi.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada Desa Malaju karena menerima pagu terbesar, Rp7,29 miliar. Besarnya anggaran perlu disandingkan dengan kapasitas fasilitas dan jumlah nelayan yang memperoleh manfaat.

KKP sendiri menempatkan KNMP sebagai salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi biru, kelembagaan koperasi, dan integrasi usaha perikanan dari hulu ke hilir.

Fakta — Pernyataan — Analisis

Fakta: sembilan KNMP tahap II mulai dibangun di Dompu dengan total anggaran Rp27,85 miliar, tersebar di enam kecamatan.

Pernyataan pemerintah: Bupati Dompu menyatakan KNMP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ekonomi nelayan, dan mendukung pengelolaan hasil tangkapan melalui rantai dingin serta koperasi.

Analisis Satuan Nelayan ETH: keberhasilan program sebaiknya diukur dari harga ikan yang diterima nelayan, biaya melaut, akses terhadap cold storage dan bengkel, pemanfaatan fasilitas oleh nelayan kecil, serta peningkatan pendapatan bersih keluarga pesisir.