Petani | Tanaman Pangan | Produksi Padi | Irigasi | Benih | Perlindungan Harga | Ketahanan Pangan Nasional

Sabtu, 7 November 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan Gerakan Tanam Padi Serempak di 14 provinsi pada Sabtu, 7 November 2026.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Kertaungaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan target penanaman seluas 3.000 hektare secara nasional.

Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa gerakan tersebut bertujuan mempercepat realisasi luas tambah tanam (LTT) pada awal musim hujan 2026.

Menurut keterangan BPPSDMP, target LTT nasional pada periode yang dibahas mencapai sekitar dua juta hektare, sedangkan realisasi yang dilaporkan masih berada di bawah 10 persen.

Pemerintah memandang bahwa awal musim hujan merupakan kesempatan mempercepat kegiatan penanaman karena ketersediaan air mulai meningkat.

Kegiatan tersebut melibatkan petani, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan instansi terkait.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung percepatan tanam sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, organisasi meminta pemerintah memastikan ketersediaan benih, pupuk, pengairan, pendampingan teknis, serta perlindungan harga gabah agar peningkatan luas tanam benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada petani.

Realisasi Luas Tambah Tanam Masih Rendah, Pemerintah Percepat Penanaman Padi

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional memasuki fase penting setelah Kementerian Pertanian mempercepat penanaman padi secara serempak di 14 provinsi pada awal musim hujan.

Langkah tersebut dilakukan ketika realisasi luas tambah tanam nasional yang dilaporkan pemerintah masih berada di bawah 10 persen dari target sekitar dua juta hektare.

Kondisi tersebut menjadi tantangan karena keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional sangat bergantung pada kesiapan lahan, ketersediaan air, sarana produksi, dan kemampuan petani menjalankan kegiatan budidaya secara berkelanjutan.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa percepatan kegiatan tanam perlu mendapatkan dukungan penuh.

Namun, peningkatan luas tanam harus disertai perlindungan terhadap petani agar kegiatan produksi memberikan hasil yang layak secara ekonomi.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Sabtu, 7 November 2026, Kementerian Pertanian melalui BPPSDMP menargetkan penanaman padi serempak seluas 3.000 hektare yang tersebar di 14 provinsi.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Kertaungaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan tanam serempak dilakukan dengan memanfaatkan momentum awal musim hujan.

Ketersediaan air dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pemanfaatan lahan yang telah disiapkan.

Pemerintah juga melibatkan penyuluh pertanian dan Brigade Pangan untuk mendukung percepatan penanaman.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi luas tambah tanam dan memperkuat kesinambungan produksi beras nasional.

Namun, angka 3.000 hektare merupakan target gerakan tanam pada hari pelaksanaan, bukan realisasi akhir yang telah diverifikasi.

Target Nasional Sekitar Dua Juta Hektare

Dalam keterangannya, Kepala BPPSDMP menyampaikan bahwa target luas tambah tanam nasional pada periode yang dibahas mencapai sekitar dua juta hektare.

Sementara itu, realisasi yang dilaporkan masih kurang dari 10 persen.

Perkembangan tersebut menjadi alasan pemerintah memperkuat koordinasi dan mempercepat penanaman pada wilayah yang mempunyai kesiapan lahan.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa rendahnya realisasi perlu dievaluasi berdasarkan persoalan nyata di lapangan.

Pemerintah perlu mengetahui apakah keterlambatan penanaman disebabkan oleh kondisi pengairan, kesiapan lahan, ketersediaan benih, tenaga kerja, atau kendala sarana produksi lainnya.

Evaluasi tersebut penting agar langkah percepatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka administratif.

Keberhasilan program harus diukur berdasarkan luas lahan yang benar-benar ditanami, perkembangan pertumbuhan tanaman, produktivitas, serta hasil panen.

Kuningan Menjadi Pusat Gerakan Tanam Padi Nasional

Kementerian Pertanian memilih Kabupaten Kuningan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan tanam serempak pada 7 November 2026.

Wilayah tersebut mempunyai sejumlah lahan yang termasuk dalam program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat.

Selain itu, pemerintah telah mengembangkan kelembagaan Brigade Pangan untuk membantu mempercepat pemanfaatan lahan pertanian.

Berdasarkan keterangan BPPSDMP, lahan yang disiapkan di Kabupaten Kuningan untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar 20 hektare.

Sementara itu, target penanaman serempak di 14 provinsi mencapai 3.000 hektare.

Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan Brigade Pangan.

Namun, pelaksanaan penanaman perlu memperhatikan perbedaan karakteristik lahan pada setiap wilayah.

Sebagian daerah mempunyai lahan sawah datar yang lebih mudah dikelola menggunakan alat mesin pertanian.

Sebaliknya, wilayah dengan kondisi berbukit atau kemiringan tertentu membutuhkan penyesuaian metode budidaya dan penggunaan peralatan.

Penggunaan Alat Mesin Pertanian Harus Sesuai Kondisi Lahan

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian tidak dapat disamakan pada seluruh wilayah.

Pemilihan peralatan perlu mempertimbangkan kondisi agroekosistem, karakteristik tanah, dan kemampuan teknis petani.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung pendekatan tersebut.

Organisasi memandang bahwa penggunaan teknologi pertanian harus memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan efisiensi kerja dan pengurangan biaya produksi.

Petani juga membutuhkan pendampingan untuk mengoperasikan peralatan secara aman serta melakukan pemeliharaan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan peralatan dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak menjadi fasilitas yang terbengkalai akibat keterbatasan operator atau biaya perawatan.

Pengaturan Jadwal Tanam Diperlukan untuk Menjaga Stabilitas Harga Gabah

Salah satu perhatian Kementerian Pertanian dalam gerakan tanam serempak adalah pengaturan jadwal penanaman agar produksi padi tidak terkonsentrasi pada satu periode.

Menurut Kepala BPPSDMP, pengaturan waktu tanam diharapkan membantu menjaga ketersediaan produksi sepanjang tahun.

Penanaman yang berlangsung secara terencana juga dapat mengurangi risiko penumpukan panen pada waktu tertentu.

Ketika pasokan hasil panen meningkat secara bersamaan, harga gabah di tingkat petani berpotensi menghadapi tekanan.

Sebaliknya, berkurangnya produksi pada masa paceklik dapat menyebabkan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Karena itu, pengaturan kalender tanam menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan.

Namun, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pengaturan jadwal tanam tidak cukup untuk menjamin stabilitas harga.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengadaan gabah domestik, kapasitas pengeringan dan penyimpanan, serta akses pemasaran.

Petani membutuhkan kepastian pembeli ketika memasuki masa panen.

Selain itu, biaya produksi harus diperhitungkan agar harga penjualan tetap memberikan kesempatan memperoleh keuntungan yang wajar.

Peningkatan Produksi Harus Diikuti Perlindungan Pendapatan

Usaha budidaya padi membutuhkan biaya mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, pemupukan, pengairan, tenaga kerja, pemeliharaan, hingga pemanenan.

Ketika petani berhasil meningkatkan produktivitas, hasil panen harus mempunyai akses pasar yang memadai.

Apabila terjadi penurunan harga secara tajam pada saat panen raya, manfaat peningkatan produksi dapat berkurang.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat hubungan antara petani, kelompok tani, koperasi, penggilingan padi, dan Perum Bulog.

Kerja sama perlu dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang transparan, khususnya mengenai harga, kualitas gabah, volume pembelian, dan pembayaran.

Dengan demikian, peningkatan produksi dapat berjalan bersama penguatan kesejahteraan petani.

Ganda Satria Dharma: Ketahanan Pangan Harus Menjamin Keberlangsungan Usaha Petani

Wakil Pembina Satuan Petani Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menempatkan percepatan produksi padi nasional sebagai salah satu langkah strategis dalam mempertahankan kemandirian pangan Indonesia.

Peningkatan luas tanam perlu didukung oleh sistem pertanian yang mampu memberikan kepastian usaha kepada petani.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Kementerian Pertanian memperluas penanaman dan memanfaatkan momentum musim hujan.

Namun, setiap program harus memperhatikan kondisi nyata masyarakat pertanian.

Petani membutuhkan kepastian ketersediaan sarana produksi, pengairan, pendampingan teknologi, serta pemasaran hasil panen.

Ganda Satria Dharma juga menempatkan perlindungan harga gabah sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan.

Keberhasilan produksi tidak cukup hanya dinilai berdasarkan luas lahan dan jumlah hasil panen.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa petani memperoleh pendapatan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha.

Penguatan hubungan antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan pelaku industri pengolahan pangan perlu menjadi bagian dari pembangunan pertanian nasional.

Selain itu, pengawasan pelaksanaan program harus dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan data.

Satuan Petani ETH mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif.

Organisasi mendorong evaluasi yang berkelanjutan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pengembangan Brigade Pangan dan kelembagaan ekonomi petani juga perlu dilaksanakan melalui pendampingan usaha, peningkatan kemampuan teknologi, dan penguatan tata kelola.

Petani harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan nasional yang kuat memerlukan petani yang produktif, mempunyai kepastian usaha, dan memperoleh kesejahteraan dari kegiatan produksinya.

Satuan Petani ETH Dorong Penguatan Klinik Tani

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pengembangan Klinik Tani untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan produksi dan mengelola risiko usaha.

Klinik Tani dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.

Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kondisi lahan, pemilihan benih, pengelolaan pengairan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta pengelolaan biaya produksi.

Selain itu, Klinik Tani dapat membantu masyarakat memahami kalender tanam dan memperoleh informasi mengenai program pemerintah.

Klinik Tani juga dapat memberikan pendampingan pengelolaan pascapanen serta informasi peluang pemasaran.

Program tersebut perlu dilaksanakan sesuai kewenangan dan kompetensi masing-masing lembaga yang terlibat.

Satuan Petani ETH memandang bahwa penguatan pendampingan merupakan bagian penting dalam memastikan program percepatan tanam dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Empat Rekomendasi Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

1. Percepat Realisasi Tanam dengan Memastikan Kesiapan Benih, Pupuk, dan Lahan

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan kesiapan lahan yang menjadi sasaran percepatan tanam.

Pemerintah harus memastikan ketersediaan benih bermutu, pupuk, tenaga kerja, serta sarana produksi sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan penanaman perlu memperhatikan kalender tanam dan kondisi agroklimat.

Evaluasi harus membedakan target penanaman dengan luas lahan yang benar-benar telah ditanami.

2. Perkuat Pengairan dan Antisipasi Risiko Perubahan Cuaca

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan BMKG serta instansi pengelola sumber daya air untuk menyesuaikan pelaksanaan tanam dengan kondisi cuaca.

Jaringan irigasi yang mengalami kerusakan perlu dipetakan dan diperbaiki berdasarkan prioritas.

Penyediaan pompa atau sumber air alternatif harus mempertimbangkan ketersediaan air dan kelayakan teknis.

Petani juga perlu memperoleh informasi mengenai risiko kekeringan, banjir, dan gangguan cuaca yang dapat memengaruhi kegiatan budidaya.

3. Lindungi Harga Gabah dan Perkuat Kepastian Pemasaran Hasil Panen

Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog perlu memperkuat pengawasan harga gabah pada sentra produksi.

Pengadaan gabah dalam negeri harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga perlu mengembangkan kemitraan pemasaran antara kelompok tani, koperasi, penggilingan padi, dan pembeli resmi.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian penjualan dan menjaga pendapatan petani.

4. Perkuat Pengawasan Program dan Pengembangan Klinik Tani

Pemerintah perlu mempublikasikan perkembangan realisasi luas tambah tanam secara berkala berdasarkan wilayah.

Evaluasi harus mencakup kesiapan lahan, hasil penanaman, pertumbuhan tanaman, biaya usaha, produktivitas, dan pendapatan petani.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong pengembangan Klinik Tani untuk membantu pendampingan teknis dan administrasi masyarakat.

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai ketentuan hukum.

Satuan Petani ETH Berkomitmen Mendukung Kemandirian Pangan Nasional

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh langkah pemerintah mempercepat penanaman padi dan meningkatkan kemampuan produksi pangan nasional.

Gerakan tanam serempak di 14 provinsi merupakan salah satu upaya memperkuat pemanfaatan lahan pertanian pada awal musim hujan.

Namun, keberhasilan program harus dinilai berdasarkan realisasi penanaman, produktivitas, dan hasil panen yang benar-benar diperoleh masyarakat.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan produksi disertai perlindungan harga gabah dan penguatan pendapatan petani.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif.

Organisasi mendorong kerja sama dengan pemerintah, kelompok tani, koperasi, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan pertanian.

Pengembangan teknologi, sarana produksi, infrastruktur pengairan, dan pendampingan masyarakat harus menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan nasional yang kuat harus dibangun melalui produksi yang meningkat, harga hasil panen yang memberikan keuntungan wajar, dan petani yang semakin mandiri serta sejahtera.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA